Oktober 20, 2026

Airlangga Ungkap Alasan Prabowo Ingin Indonesia Jadi Negara Sejahtera

Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia menjadi negara sejahtera, bukan sekadar negara kaya. Visi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam penjelasannya mengenai arah pembangunan ekonomi Indonesia.

Menurut Airlangga, menjadi negara kaya memiliki konsekuensi berupa kenaikan harga barang dan jasa. Karena itu, pemerintah ingin mendorong kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, baik antardaerah maupun antarkelompok masyarakat.

“Dan Bapak Presiden pada waktu itu menyatakan, kita ini bukan ingin menjadi negara kaya, karena kalau kita menjadi negara kaya konsekuensinya harga-harga menjadi mahal dan daya beli tinggi. Ini terjadi dengan Singapura,” kata Airlangga di Bappenas, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Airlangga menjelaskan, negara dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung menghadapi harga barang yang lebih mahal. Sementara itu, Indonesia ingin membangun kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Indonesia akan mendorong sebagai negara yang sejahtera, welfare state, tidak ada yang miskin, semuanya rata dan kemudian tentunya pemerataan antar daerah, pemerataan antar kelompok masyarakat itu bisa kita dorong ke depan,” ujar Airlangga.

Pemerintah Perkuat Pemerataan Akses Keuangan

Untuk mendorong pemerataan kesejahteraan, pemerintah berupaya memperluas akses keuangan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyediakan data terintegrasi agar pemerintah dapat mengidentifikasi kesenjangan akses keuangan dan menyusun kebijakan sesuai kebutuhan setiap daerah.

Dalam upaya tersebut, pemerintah meluncurkan dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD). Indikator ini disiapkan untuk mengisi kekosongan data akses keuangan di tingkat kabupaten dan kota sekaligus menjadi salah satu dasar dalam memperkuat pembangunan daerah.

Melalui IKAD, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui kondisi akses keuangan di wilayah masing-masing. Informasi tersebut dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan potensi dan tantangan daerah.

Airlangga menegaskan, IKAD tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan kondisi akses keuangan, tetapi juga diharapkan menjadi tolok ukur pembangunan daerah.

“Dan tadi sudah disampaikan bahwa IKAD ini mengisi kekosongan indikator di Kabupaten/Kota dan tentu ini menjadi dasar pada regional development. Dan kita juga ingin mendorong agar IKAD nanti menjadi salah satu benchmark daerah,” ungkap Airlangga.

Ia menambahkan, pemerataan kesejahteraan perlu menjadi bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah atau kelompok masyarakat tertentu.

Perluasan akses terhadap layanan keuangan juga diharapkan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai kondisi masing-masing. Data IKAD dapat digunakan untuk mengenali daerah dan kelompok masyarakat yang masih mengalami keterbatasan akses sehingga kebijakan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

“Dengan IKAD kita tidak hanya mengetahui akses keuangan yang masih tertinggal, tetapi IKAD memastikan tidak ada daerah dan tidak ada masyarakat yang tertinggal dan pembangunan ekonomi Indonesia adalah pembangunan yang merata,” pungkas Airlangga.