Mengapa Eropa Dilanda Demo Besar? Ini Pemicu Kerusuhan di Prancis dan Italia

Ratusan ribu orang turun ke jalan di sejumlah negara Eropa untuk memprotes tingginya biaya hidup dan memburuknya layanan publik.

Keluhan masyarakat mencakup mahalnya harga rumah, kenaikan biaya energi, hingga buruknya fasilitas pendidikan yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan warga.

Prancis menjadi salah satu pusat demonstrasi terbesar pada akhir pekan lalu, dengan lebih dari 500.000 orang turun ke jalan, meskipun sebagian besar aksi berlangsung damai.

Namun, sejumlah demonstrasi berujung kericuhan, termasuk penjarahan dan perusakan toko, pembakaran gedung balai kota, serta serangan terhadap petugas kepolisian.

Aksi serupa juga berlangsung di Italia, Spanyol, Portugal, dan Albania pada Sabtu dan Minggu, dengan pemicu berbeda-beda di setiap negara.

Baca Juga: Trump Ingin Bertemu Putin dan Xi, Bahas Senjata Nuklir

Biaya Hidup dan Perumahan Jadi Pemicu Demonstrasi di Eropa

Mengutip CNBC International, Selasa (20/10/2026), demonstrasi di Prancis bermula pada bulan sebelumnya ketika para pelajar sekolah menengah memprotes buruknya kondisi pendidikan, mulai dari fasilitas sekolah yang tidak layak hingga kekurangan guru.

Aksi tersebut kemudian meluas menjadi protes terhadap biaya hidup dan penurunan kualitas layanan publik.

Di Spanyol, demonstrasi terkait perumahan dimulai pada September setelah seorang perempuan berusia 87 tahun bernama Maricarmen Abascal diusir dari tempat tinggalnya menyusul kenaikan harga sewa sebesar 230 persen oleh sebuah dana investasi.

Ia meninggal dunia dua pekan kemudian.

Sementara itu, ribuan demonstran di Portugal turun ke jalan pada Sabtu untuk memprotes kenaikan biaya perumahan dan biaya hidup.

“Masyarakat jelas memprotes biaya hidup, termasuk harga solar dan bahan bakar. Namun, terutama, mereka memprotes biaya perumahan yang meningkat secara signifikan di seluruh Eropa, khususnya di Portugal,” kata Menteri Negara dan Keuangan Portugal, Miranda Sarmento.

Di Albania, demonstrasi dipicu oleh buruknya kondisi universitas dan tingginya biaya kuliah. Para demonstran juga menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama.

Sejumlah peserta aksi melemparkan bom molotov dan benda-benda lain ke arah polisi, serta membakar mobil dan tempat sampah.

Di Italia, demonstrasi mengenai biaya hidup di pusat Kota Milan pada Sabtu juga berakhir ricuh. Sejumlah perusuh menyerang polisi menggunakan batu dan bongkahan paving, serta membakar barikade.

Kepala Ekonom Eropa Capital Economics, Andrew Kenningham, menilai ketidakpuasan masyarakat berkaitan dengan lemahnya pertumbuhan ekonomi dan terbatasnya kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

“Masalah mendasarnya adalah para politisi tidak mampu menawarkan harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi banyak warga Eropa. Perekonomian hanya tumbuh lambat dan pemerintah telah menumpuk utang dalam jumlah besar, sehingga ruang mereka untuk meningkatkan belanja publik atau memangkas pajak menjadi sangat terbatas,” kata Kenningham.

Baca Juga: Survei Reuters: Persetujuan terhadap Trump Anjlok Jadi 31 Persen

Inflasi, Pengangguran, dan Tekanan Anggaran Memperburuk Situasi

Profesor di American Graduate School di Paris, Douglas Yates, mengatakan meningkatnya kekerasan, khususnya di Prancis, dipengaruhi oleh gabungan sejumlah faktor yang memperbesar ketidakpuasan masyarakat.

Menurut dia, inflasi telah memicu protes akibat mahalnya biaya hidup, sementara ketidakpuasan publik sebenarnya sudah muncul sebelum demonstrasi meluas.

Yates juga menyoroti pemilihan presiden Prancis pada 2027. Menurutnya, partai-partai oposisi berupaya memanfaatkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap Presiden Emmanuel Macron.

Tekanan ekonomi turut menjadi persoalan bagi pemerintah Prancis. Perdana Menteri Sebastien Lecornu telah mengusulkan anggaran 2027 untuk mempersempit defisit yang diproyeksikan mencapai 5,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini.

Usulan tersebut mencakup pembekuan indeks gaji pegawai negeri dan pengetatan penggantian biaya cuti sakit.

“Terakhir, ada para pelajar, khususnya pelajar dari keluarga kurang mampu, yang memulai gerakan ini dengan tuntutan yang masuk akal, yaitu memperbaiki fasilitas sekolah mereka yang rusak dan mungkin memasang pendingin udara di ruang kelas. Ketiga faktor ini akhirnya menyatu dan menciptakan badai yang tak terkendali,” tambah Yates.

Data badan statistik nasional Prancis, Insee, menunjukkan tingkat pengangguran naik menjadi 8,3 persen pada kuartal II-2026, mencakup sekitar 2,7 juta orang.

Pengangguran kelompok usia 15-24 tahun bahkan mencapai 21,6 persen.

Pada September 2026, harga konsumen Prancis meningkat 3,1 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan kenaikan 2,4 persen pada Agustus. Harga energi melonjak 21,3 persen.

Daya beli masyarakat juga mengalami tekanan. Mengutip surat kabar Le Monde, daya beli per unit konsumsi diproyeksikan turun 0,7 persen sepanjang 2026 berdasarkan data Insee.

Perhitungan Institut Ekonomi Prancis untuk Le Monde memperkirakan penurunan daya beli sejak 2024 setara dengan kerugian 1.200 euro atau sekitar Rp 24,2 juta per tahun bagi rumah tangga dengan dua orang dewasa dan dua anak. Bagi orang dewasa lajang, kerugiannya diperkirakan mencapai 600 euro per tahun.

Di Portugal, tekanan biaya perumahan juga menjadi persoalan besar. Menurut Eurostat, negara tersebut mencatat kenaikan harga rumah tahunan tertinggi di Uni Eropa pada kuartal II-2026, yakni 16,5 persen.

Sarmento mengatakan kondisi fiskal setiap negara berbeda. Portugal memiliki posisi fiskal lebih kuat dan utang lebih rendah dibandingkan Prancis, sedangkan negara dengan utang publik tinggi memiliki ruang terbatas untuk merespons persoalan masyarakat.

“Negara-negara dengan utang publik lebih tinggi memiliki ruang fiskal yang jauh lebih sempit untuk bertindak. Namun, persoalan utamanya adalah kita perlu menyelesaikan masalah produktivitas dan daya saing di tingkat Eropa,” katanya.

“Perekonomian Eropa tidak tumbuh secepat Amerika Serikat. Tanpa pertumbuhan ekonomi, mustahil meningkatkan gaji serta menyediakan sumber daya untuk layanan publik dan dukungan sosial yang lebih baik,” tambah Sarmento.

Tekanan ekonomi tersebut turut memengaruhi pasar keuangan Prancis. Imbal hasil obligasi pemerintah naik dan euro melemah pada Senin, seiring kekhawatiran investor terhadap kondisi utang dan anggaran negara.

Ahli strategi ekuitas senior Eropa di Goldman Sachs, Sharon Bell, menilai upaya mengurangi defisit anggaran berpotensi menimbulkan konsekuensi yang tidak mudah bagi masyarakat.

“Akan sulit menurunkan defisit anggaran tanpa mengambil langkah-langkah yang menyakitkan,” kata Bell.

“Pajak bagi perusahaan-perusahaan Prancis sangat mungkin naik. Saya kira pajak secara umum juga dapat meningkat di Prancis. Konsolidasi fiskal berarti pemerintah harus mengurangi belanja atau menaikkan pajak. Kedua hal itu sangat sulit dilakukan,” jelasnya.

Kepala Strategi Pasar di RBC BlueBay Asset Management, Mike Bell, bahkan memperingatkan bahwa Prancis menghadapi “risiko yang sangat nyata” mengalami krisis utang negara.

Menurut dia, pemerintah perlu memperbaiki kondisi fiskal, termasuk mempertimbangkan kenaikan usia pensiun yang saat ini berada di angka 62 tahun.

“Namun, jika situasinya sudah seperti ini bahkan sebelum mereka mulai membicarakan kebijakan tersebut, bayangkan apa yang akan terjadi di jalanan Prancis jika pemerintah mencoba menaikkan usia pensiun. Di Inggris saja, usia pensiun mencapai 68 tahun,” tambah Bell.