Media Asing Soroti Pengunduran Diri Gibran, Ijazah hingga Jokowi
Sejumlah media asing menyoroti pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan parlemen.
Dua media yang turut memberitakan peristiwa tersebut adalah kantor berita Perancis, Agence France-Presse (AFP), dan kantor berita Inggris, Reuters.
Keduanya menyoroti sejumlah isu yang melatarbelakangi pengunduran diri Gibran, mulai dari polemik ijazah SMA hingga dinamika hubungan politik antara Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Meski sama-sama membahas pengunduran diri Gibran, AFP dan Reuters memberikan perhatian pada aspek yang berbeda.
Baca Juga: Jensen Huang Mundur dari CEO Nvidia Usai Dua Skandal Perselingkuhan
AFP Soroti Polemik Ijazah SMA Gibran
Dalam laporan berjudul “Indonesian Vice President in High School Diploma Scandal Resigns”, AFP mengaitkan pengunduran diri Gibran dengan polemik ijazah SMA yang sebelumnya menjadi sorotan publik.
AFP mengulas keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan pengakuan kesetaraan ijazah pendidikan menengah Gibran dari luar negeri.
Putusan tersebut memicu desakan agar Gibran mundur karena ijazah setingkat SMA merupakan salah satu persyaratan pencalonan wakil presiden.
Gibran diketahui pernah menempuh pendidikan di Singapura dan menggunakan dokumen penyetaraan untuk memenuhi persyaratan dalam Pilpres 2024.
AFP juga menyoroti latar belakang Gibran yang terpilih sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia.
Menurut AFP, dukungan Jokowi menjadi salah satu faktor penting yang membantu kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024.
“Penunjukan Gibran sebagai calon wakil presiden memperkuat hubungan antara Partai Gerindra pimpinan Prabowo dan tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan Jokowi, yang sebelumnya merupakan rival politik Prabowo dan telah mengalahkannya dua kali dalam pemilihan presiden,” tulis AFP.
Selain polemik ijazah, AFP menyoroti berbagai tekanan yang dihadapi pemerintahan Prabowo, mulai dari persoalan ekonomi, dugaan korupsi, hingga penanganan kebakaran hutan.
Terkait pengunduran diri Gibran, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa Gibran datang ke parlemen pada Kamis (12/11/2026) untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Gibran juga disebut telah menyampaikan surat serupa kepada Prabowo.
Muzani menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan kehendak Gibran sendiri demi kepentingan pemerintahan dan bangsa.
Baca Juga: Saham Nvidia Anjlok 4,3 Persen Usai Jensen Huang Mundur sebagai CEO
Reuters Soroti Sikap Jokowi Dukung Prabowo
Sementara itu, Reuters melalui laporan berjudul “Indonesia VP hands resignation to parliament as Jokowi backs Prabowo” lebih menyoroti sikap Jokowi yang menegaskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo.
“Kami akan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama program-program yang melayani kepentingan masyarakat luas,” kata Jokowi kepada wartawan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).
Reuters menilai pernyataan tersebut berpotensi meredakan ketegangan hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi yang belakangan menjadi sorotan.
Media tersebut turut mengulas perjalanan hubungan politik keduanya yang pernah menjadi rival dalam dua pemilihan presiden sebelum Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo pada Pilpres 2024.
Sejumlah analis menilai ketegangan antara kedua tokoh tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas pemerintahan, terutama di tengah berbagai persoalan ekonomi dan politik.
Reuters juga menyoroti desakan sejumlah anggota parlemen untuk memakzulkan Gibran terkait persyaratan pendidikan sebagai calon wakil presiden.
Selain itu, media tersebut mengulas penyelidikan dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian senior, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang secara luas dipandang dekat dengan Jokowi.
Di tengah proses pengisian posisi wakil presiden, AFP mengutip peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, yang menilai Prabowo kemungkinan akan memilih calon pengganti yang dapat diterima seluruh anggota koalisi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga soliditas pemerintahan, termasuk hubungan dengan kelompok yang berafiliasi dengan Jokowi.
Berdasarkan mekanisme yang berlaku, parlemen memiliki waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti setelah menerima usulan nama dari presiden.
