Oktober 1, 2026

AS Tarik 2.500 Tentara dari Irak, Era Militer Berakhir

Pemerintah Irak di Baghdad menyebut 30 September 2026 sebagai penanda berakhirnya sebuah era. Pada tanggal tersebut, Amerika Serikat menyelesaikan penarikan seluruh 2.500 tentara terakhirnya dari Irak sesuai kesepakatan yang dibuat kedua negara pada 2024.

“1 Oktober akan menjadi hari baru dalam perjalanan negara Irak, dengan negara yang bebas dari kehadiran militer asing dan terwujudnya kedaulatan nasional penuh atas wilayahnya,” kata Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Irak kemudian menetapkan 1 Oktober sebagai “Hari Kemerdekaan” dan akan memperingatinya dengan empat hari libur resmi.

Penarikan pasukan AS sekaligus mengakhiri misi selama 12 tahun melalui Operation Inherent Resolve. Operasi yang dipimpin Washington tersebut bertujuan memerangi kelompok Negara Islam atau ISIS ketika kelompok tersebut menguasai sejumlah wilayah di Irak dan Suriah.

Kepergian pasukan AS juga menjadi penanda berakhirnya lebih dari dua dekade keterlibatan militer Amerika Serikat di Irak. Pasukan AS sebelumnya meninggalkan Irak pada 2011, setelah invasi 2003, tetapi kembali pada 2014 untuk memerangi ISIS.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Washington untuk mengurangi kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah. Namun, penarikan pasukan AS tidak serta-merta mengakhiri seluruh keberadaan militer asing di Irak.

Turki, misalnya, masih menempatkan pasukannya di Irak. Meski begitu, Ankara pada awal pekan ini menyatakan akan secara bertahap menyerahkan sebuah pangkalan militer di wilayah utara Irak kepada Baghdad.

“Pada 2024, Baghdad dan Washington sepakat pada apa yang mereka sebut hubungan yang dinormalisasi,” kata Renad Mansour, wakil direktur program Timur Tengah dan Afrika Utara sekaligus direktur Iraq Initiative di lembaga pemikir Chatham House, London, kepada DW.

“Bagi Baghdad, tujuan politiknya sekarang adalah memperjelas bahwa Irak ingin tetap menjadi sekutu AS,” lanjutnya.

Menurut Mansour, Perdana Menteri Ali al-Zaidi khawatir Washington dapat mulai melihat pemerintah Irak dan kelompok milisi non-negara yang mendapat dukungan Iran sebagai pihak yang terlalu dekat dengan Teheran, terutama ketika AS dan Israel sedang berperang dengan Iran.

Baghdad Perpanjang Tenggat Pelucutan Senjata

Sebelumnya, Baghdad mengaitkan berakhirnya misi militer AS dengan rencana pelucutan senjata berbagai kelompok bersenjata dan milisi di Irak. Rencana tersebut juga mencakup penempatan kelompok-kelompok paramiliter di bawah kendali negara.

Perdana Menteri Ali al-Zaidi pada pekan lalu menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan tenggat baru hingga 30 Juni 2027.

Dalam rencana yang telah direvisi, terdapat periode 90 hari ketika kelompok bersenjata diminta tidak melakukan serangan dengan imbalan jaminan bahwa pasukan AS tidak akan menarget mereka. Setelah itu, proses penyerahan senjata dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai pada 30 Juni 2027.

Namun, seluruh kelompok bersenjata belum tentu bersedia mengikuti rencana tersebut. Sejumlah kelompok yang memiliki kekuatan besar telah menolak pelucutan senjata atau mengajukan persyaratan yang berpotensi memperlambat proses.

“Kelompok-kelompok bersenjata yang paling keras, Kata’ib Hezbollah, Harakat al-Nujaba, dan Kata’ib Sayyid al-Shuhada, sejauh ini tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka siap menyerahkan senjata kepada negara dan bergabung dengan angkatan bersenjata Irak,” kata Alina L. Romanowski, peneliti tamu di Scowcroft Middle East Security Initiative, program Timur Tengah Atlantic Council.

Renad Mansour mengatakan kepada DW bahwa perpanjangan tenggat tersebut bukan sesuatu yang mengejutkan. Menurutnya, kondisi politik Irak telah terfragmentasi sejak invasi AS yang menggulingkan Saddam Hussein pada April 2003.

Situasi tersebut diperumit oleh lebih dari delapan tahun perang, kebangkitan dan kejatuhan ISIS, serta penarikan pasukan AS pada 2011 yang kemudian diikuti kembalinya mereka pada 2014.

“Banyak gerakan politik yang terkait dengan organisasi bersenjata, sehingga sulit melihat revolusi di sektor keamanan akan terjadi dalam waktu dekat,” kata Mansour kepada DW.

Ia memperkirakan “bahkan tahun depan, banyak kelompok bersenjata yang akan tetap bebas dari pemerintah pusat.”

Penarikan AS dan Risiko bagi Minoritas Irak

Penarikan pasukan AS turut mencakup kepergian personel militer serta pencabutan sistem pertahanan udara Amerika Serikat dari Erbil, ibu kota Kawasan Kurdistan yang semi-otonom di Irak utara.

Perdana Menteri Kurdistan Masrour Barzani sebelumnya telah meminta Baghdad memberikan perlindungan terhadap kemungkinan serangan rudal dan drone dari Iran.

Sejak perang AS-Israel dengan Iran dimulai pada Februari, serangan kelompok bersenjata pro-Iran di Irak terhadap target yang berkaitan dengan Amerika Serikat di Erbil dilaporkan meningkat. Pada saat yang sama, serangan Iran terhadap infrastruktur kelompok oposisi Kurdi Iran di Irak juga bertambah.

Pada Senin (28/9), pejabat Kurdi di Erbil mengatakan tiga drone menyerang sebuah kamp yang berafiliasi dengan kelompok oposisi Kurdi Iran. Pejabat setempat menyebut drone tersebut merupakan buatan Iran. Namun, pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu belum dikonfirmasi secara independen.

Yerevan Saeed, peneliti senior non-residen di Iraq Initiative, Atlantic Council, sekaligus direktur Global Kurdish Initiative for Peace di American University, menyatakan kekhawatiran terhadap kondisi kelompok minoritas Irak yang rentan, termasuk komunitas Kristen, Yazidi, dan Kurdi, setelah 1 Oktober 2026.

“Penarikan ini menandai berakhirnya era di mana kehadiran militer asing berfungsi sebagai penyangga terhadap ancaman dari pusat maupun kawasan,” kata Saeed.

Sementara itu, Mansour dari Chatham House menilai hubungan antara AS dan Irak tidak akan berakhir pada 30 September. Hubungan kedua negara justru akan bergeser ke bidang lain.

Menurutnya, kerja sama tersebut dapat memasuki “arena lain, termasuk hubungan ekonomi, bukan lagi hubungan yang berfokus pada keamanan.”

Pada Juli, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan setelah bertemu dengan Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi bahwa keduanya membahas bagaimana Irak yang berdaulat, stabil, dan kuat dapat membuka peluang bagi kerja sama komersial serta pertahanan yang saling menguntungkan.

Namun, dalam pernyataan setelah pertemuan tersebut, Hegseth menambahkan bahwa “membangun hubungan pertahanan bilateral AS-Irak yang normal membutuhkan lingkungan yang aman dan bebas dari tekanan teroris.”