BI Rate Naik Jadi 6%, Destry Buka Suara Alasannya
Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% pada Oktober 2026. Keputusan tersebut diambil sebagai respons terhadap arah kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan semakin ketat sekaligus untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global.
Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan, bank sentral sebelumnya berupaya mempertahankan suku bunga acuan agar tidak perlu mengalami kenaikan. Namun, perkembangan situasi global membuat BI harus mengambil langkah tambahan untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama nilai tukar rupiah dan ekspektasi inflasi.
Menurut Destry, kebijakan moneter AS diperkirakan bergerak semakin hawkish atau ketat, termasuk dengan kemungkinan kenaikan suku bunga pada Desember. Sementara itu, inflasi headline Indonesia telah mencapai 3,23%. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah untuk menjaga ekspektasi inflasi sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah.
Baca Juga : IMF Sebut AI Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Global 2026
“Perkembangan terakhir dan melihat arah kebijakan AS ke depan, mereka akan sangat hawkish, peningkatan bunga Desember. Di satu sisi kita melihat inflasi headline 3,23%, jadi perlu anchor inflasi dan mengangkat dari rupiah itu sendiri. Sehingga kami kemarin putuskan kenaikan BI Rate 25 bps jadi BI Rate 6%,” ujar Destry dalam Financial Forum 2026.
Destry menyebut BI sebelumnya tidak mengubah suku bunga acuan selama Juli, Agustus, dan September. Akan tetapi, tekanan yang berkembang pada Oktober membuat bank sentral memutuskan untuk menaikkan BI Rate.
Meski demikian, kenaikan suku bunga tidak berarti BI mengesampingkan upaya menjaga likuiditas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank sentral tetap menyiapkan kebijakan pendamping, termasuk insentif lindung nilai atau hedging serta pelonggaran likuiditas di sektor perbankan.
BI Berhasil Tarik Modal Asing US$ 14,1 Miliar
Destry mengungkapkan, BI turut menyiapkan sejumlah insentif untuk meningkatkan arus masuk modal asing ke pasar domestik. Berbagai instrumen digunakan, termasuk transaksi swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
DNDF menjadi instrumen yang memperoleh porsi insentif terbesar, yakni mencapai 45%. Melalui skema tersebut, investor diharapkan terdorong menukarkan dolar AS menjadi rupiah sehingga pasokan valuta asing di pasar dalam negeri semakin meningkat.
Strategi tersebut diklaim berhasil menarik aliran modal asing sebesar US$ 14,1 miliar selama periode Juni hingga pertengahan November 2026.
Meski demikian, BI menilai stabilisasi pasar keuangan tidak bisa hanya bertumpu pada instrumen kebijakan moneter. Pemerintah juga perlu mendorong perbaikan struktural pada neraca pembayaran Indonesia (NPI), khususnya melalui penguatan kinerja ekspor, pengelolaan impor, serta peningkatan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI).
GWM Turun, Perbankan Dapat Tambahan Likuiditas Rp 89,9 Triliun
Di samping menaikkan BI Rate, bank sentral juga menerapkan kebijakan untuk memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap.
Pada November, GWM dipangkas sebesar 1 poin persentase dan kembali dikurangi 1 poin persentase pada Desember. Dengan dua kali penyesuaian tersebut, rasio GWM turun dari sebelumnya 9% menjadi 7%.
Destry menjelaskan, pelonggaran ketentuan GWM bertujuan memberikan ruang likuiditas tambahan bagi perbankan. Dengan begitu, bank diharapkan tetap memiliki kapasitas untuk menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha maupun masyarakat.
“Likuiditas kami jaga, kita turunkan GWM 1% di November dan 1 Desember another 1%, jadi overall GWM turun dari 9% jadi 7%. Ada tambahan likuiditas bank untuk salurkan kredit,” jelasnya.
Khusus penurunan GWM sebesar 1 poin persentase pada November, kebijakan tersebut telah memberikan tambahan dana likuiditas kepada perbankan sebesar Rp 89,9 triliun.
Baca Juga : BI Perluas QRIS ke Hongkong, Uji Coba Mulai Bulan Depan
Selain pelonggaran GWM, BI juga mengoptimalkan kebijakan makroprudensial melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Skema ini memberikan insentif likuiditas hingga 5% kepada bank yang menyalurkan kredit untuk sektor-sektor prioritas strategis.
Hingga November 2026, total insentif likuiditas yang telah diberikan kepada industri perbankan mencapai Rp 466,2 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 5,16% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan.
Destry menyebut kebijakan tersebut mulai memberikan pengaruh terhadap peningkatan pembiayaan di sejumlah sektor yang menjadi prioritas pemerintah.
Salah satu contohnya terlihat pada penyaluran kredit baru untuk sektor pertanian dan industri hilirisasi. Nilainya meningkat dari Rp 214 triliun menjadi Rp 232 triliun.
Pembiayaan di sektor perumahan juga mengalami pertumbuhan. Penyalurannya tercatat naik dari Rp 40 triliun menjadi Rp 63 triliun.
Menurut Destry, perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa insentif makroprudensial BI dapat membantu memperluas akses pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas moneter dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
