Subsidi BBM Dikurangi, IMF Setujui Pinjaman Rp33,98 Triliun untuk Bolivia 

Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui program pinjaman selama 36 bulan untuk Bolivia melalui fasilitas Extended Fund Facility (EFF) atau Fasilitas Dana Diperpanjang.

Total pendanaan yang disepakati mencapai SDR 1,369 miliar atau setara US$1,9 miliar. Jika menggunakan asumsi kurs Rp17.888 per dolar AS, nilai pinjaman tersebut mencapai sekitar Rp33,98 triliun.

Dengan persetujuan program tersebut, pemerintah Bolivia dapat langsung mencairkan sekitar US$214 juta atau setara Rp3,82 triliun. Pencairan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap sepanjang program berlangsung dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaannya.

IMF Dorong Pemulihan Ekonomi Bolivia

Melalui program EFF, IMF berharap Bolivia dapat memulihkan stabilitas makroekonomi sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial. Program tersebut juga diarahkan untuk membangun kembali cadangan devisa internasional, mengurangi kerentanan fiskal dan eksternal, memperkuat ketahanan sektor keuangan, serta meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan sektor swasta sebagai penggerak utama.

Baca Juga : Trump Sebut AS Punya Dua Pilihan untuk Iran, Mau Damai?

IMF turut mendukung langkah-langkah fiskal yang diperkuat oleh otoritas yang lebih baik dan belanja pemerintah yang lebih efisien. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menempatkan utang publik pada jalur penurunan yang stabil sekaligus menjaga perlindungan bagi rumah tangga rentan.

Program ini juga akan mendorong penerapan rezim nilai tukar yang lebih fleksibel, memperkuat kerangka kebijakan moneter dan pengawasan sektor keuangan, serta menjalankan reformasi tata kelola, transparansi, dan lingkungan bisnis. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong investasi swasta dan pemulihan ekonomi yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Dukungan IMF juga diharapkan mampu membuka akses terhadap pembiayaan tambahan dari lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya.

Direktur Pelaksana IMF untuk Bolivia, Nigel Clarke, mengatakan otoritas Bolivia telah mengambil sejumlah langkah signifikan selama setahun terakhir untuk mengatasi ketidakseimbangan makroekonomi yang telah berlangsung lama.

Menurutnya, kesepakatan EFF akan mendukung agenda reformasi Bolivia untuk memulihkan stabilitas makroekonomi, melindungi kelompok paling rentan, memperkuat keberlanjutan fiskal, membangun kembali cadangan devisa, meningkatkan ketahanan sektor keuangan, serta mendorong pertumbuhan inklusif yang digerakkan sektor swasta.

“Implementasi yang berkelanjutan, perencanaan kontingensi yang kuat, dan dukungan multilateral akan sangat penting untuk keberhasilan program ini,” kata Nigel, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (4/10/2026).

Subsidi Bahan Bakar Bolivia Akan Dikurangi Bertahap

Nigel mengatakan keberlanjutan fiskal menjadi salah satu fondasi utama dalam program IMF, sembari memastikan dukungan tetap diberikan kepada rumah tangga yang rentan.

Pada tahap awal, pemerintah Bolivia akan menjalankan sejumlah langkah fiskal, termasuk penghapusan subsidi bahan bakar secara bertahap.

“Melalui mekanisme penetapan harga otomatis bersamaan dengan perlindungan sosial yang lebih kuat dan lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

Baca Juga : Pejabat AS Sebut Invasi China ke Taiwan Makin Kecil

Selain itu, peningkatan efisiensi belanja pemerintah, penyelesaian tunggakan, reformasi perusahaan milik negara, serta penguatan lembaga fiskal akan menjadi bagian dari penyesuaian ekonomi. IMF juga mendorong penerapan kerangka fiskal jangka menengah yang berorientasi pada pengurangan utang.

Dari sisi moneter, IMF menilai nilai tukar yang ditentukan pasar dan kredibilitas kerangka kebijakan moneter penting untuk menjaga keseimbangan eksternal sekaligus mempertahankan stabilitas harga.

“Penghapusan pembiayaan anggaran bank sentral baru dan transisi ke penargetan uang cadangan merupakan langkah penting dalam hal ini,” tutur Nigel.

IMF juga mendorong Bolivia menerapkan manajemen likuiditas yang hati-hati, meningkatkan akumulasi cadangan, serta membatasi intervensi valuta asing untuk menangani kondisi pasar yang tidak teratur.

Selain itu, reformasi untuk memperkuat independensi, tata kelola, dan akuntabilitas bank sentral dinilai diperlukan guna meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter.

IMF Soroti Reformasi Sektor Keuangan dan Tata Kelola

IMF juga meminta pemerintah Bolivia memperkuat pengawasan sektor keuangan serta kesiapan dalam menghadapi potensi krisis. Pemantauan terhadap berbagai kerentanan dinilai tetap penting seiring dengan modernisasi standar kehati-hatian.

Reformasi untuk memperkuat kerangka pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme juga menjadi bagian dari agenda tersebut.

Nigel mengatakan agenda reformasi struktural pemerintah secara keseluruhan diarahkan untuk memperbaiki iklim usaha dan tata kelola, mengurangi distorsi pasar, menarik investasi swasta, serta meningkatkan penciptaan lapangan kerja formal.

“Pengembangan kapasitas yang terencana dengan baik dan komunikasi yang jelas tentang tujuan program akan sangat penting untuk mendukung implementasi tepat waktu dan mempertahankan dukungan publik terhadap program tersebut,” tegasnya.

Krisis Sosial Bolivia Mulai Mereda

Program IMF tersebut diberikan setelah Bolivia melewati krisis sosial dan politik yang berlangsung selama sekitar 50 hari.

Baca Juga : MBS Tegaskan Saudi Tak Mau Kompromi Hadapi Houthi

Upaya untuk mengakhiri krisis menunjukkan perkembangan pada Minggu (21/6/2026), ketika sejumlah blokade jalan yang melumpuhkan aktivitas negara mulai dibuka. Namun, situasi tersebut juga diwarnai kecelakaan pesawat dukungan militer yang menewaskan enam orang saat operasi penanganan krisis berlangsung.

Otoritas jalan raya Bolivia melaporkan, sebagaimana dilansir Reuters, jumlah blokade yang masih berlangsung turun menjadi 28 titik setelah sejumlah kemajuan dicapai dalam negosiasi dengan kelompok demonstran.

Sehari sebelumnya, Presiden Bolivia Rodrigo Paz menetapkan status darurat untuk menangani krisis yang dipicu aksi blokade antipemerintah. Selama berminggu-minggu, aksi tersebut menutup sejumlah jalur transportasi utama, membuat truk terjebak, serta menghambat distribusi makanan, bahan bakar, dan obat-obatan ke berbagai wilayah.