AS Tinggalkan Irak, Kurdistan Kini Tertekan Iran 

Berakhirnya misi militer Amerika Serikat (AS) di Irak menandai perubahan besar dalam lanskap keamanan kawasan. Bagi Wilayah Kurdistan Irak (KRI) yang memiliki status semi-otonom, berkurangnya kehadiran militer Washington sekaligus menimbulkan kekhawatiran baru.

Di Baghdad, keputusan tersebut justru mendapat sambutan positif dari sejumlah politisi. Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi bahkan menetapkan 1 Oktober sebagai “Hari Kedaulatan dan Kemerdekaan.”

Respons serupa datang dari Teheran, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), serta kelompok-kelompok milisi Syiah yang memiliki hubungan dengan Iran.

Situasinya berbeda di Erbil, ibu kota KRI. Setelah selama sekitar dua dekade memperoleh manfaat dari keberadaan dan perlindungan AS, wilayah Kurdi kini harus menghadapi tekanan keamanan dan politik yang datang dari berbagai arah.

Baca Juga : Mantan Intelijen Jerman Ditangkap Karena Dugaan Spionase 

Pemerintah pusat di Baghdad semakin berupaya memperkuat kendali atas wilayahnya, sementara ancaman dari negara-negara tetangga, terutama Iran, juga menjadi perhatian.

Iran Persempit Ruang Gerak untuk Kurdistan

Tekanan terhadap Kurdistan Irak dinilai tidak selalu muncul dalam bentuk serangan militer berskala besar. Menurut analis Timur Tengah yang berbasis di Brussel, Hesam Dastpish, Iran justru menjalankan strategi yang secara bertahap dapat mengurangi ruang politik dan otonomi KRI.

Dastpish menilai kebijakan Teheran terhadap Erbil cenderung diarahkan untuk membatasi pengaruh politik Kurdistan. Dalam jangka panjang, Iran disebut ingin mengurangi KRI hingga lebih menyerupai lembaga administratif daripada entitas politik yang memiliki ruang gerak luas.

“Tujuan Teheran adalah mengubah wilayah Kurdistan menjadi sebuah lembaga yang sama sekali tidak memiliki ruang gerak,” kata Dastpish kepada DW.

Ia mengaitkan penilaian tersebut dengan serangkaian serangan Iran ke wilayah Kurdistan yang disebut menyasar kamp-kamp kelompok oposisi Kurdi Iran.

Salahuddin Khadiw, analis politik yang berbasis di Mahabad, wilayah Kurdi Iran, memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, negara-negara di sekitar Kurdistan tidak selalu memiliki tujuan untuk menghapus otonomi wilayah tersebut.

Teheran, kata dia, lebih berkepentingan mempertahankan Kurdistan yang “terkendali dan lemah”.

Iran juga dapat mempertahankan pengaruhnya dengan menghadapi dua pusat kekuasaan utama KRI, yakni Erbil dan Sulaymaniyah, secara terpisah. Strategi tersebut sekaligus dapat mencegah munculnya satu kekuatan Kurdi yang terlalu dominan di wilayah perbatasan Iran.

Perpecahan Politik Buka Celah untuk Iran

Selain menghadapi tekanan dari luar, Kurdistan Irak memiliki persoalan internal yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Persaingan antara dua kekuatan politik utama, Partai Demokratik Kurdistan (KDP) dan Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK), masih dipengaruhi oleh warisan konflik internal yang terjadi pada dekade 1990-an.

Hiwa Mahmoud Osman, analis urusan Irak dan Kurdi di Timur Tengah, menilai perselisihan tersebut memberikan ruang bagi Iran untuk memperluas pengaruhnya.

“Iran telah menghabiskan beberapa dekade untuk menguasai pengaruh politik di dalam Irak,” katanya kepada DW.

“Rintangan terbesar bagi kaum Kurdi adalah perpecahan di antara mereka sendiri. Tanpa front yang bersatu, kekuatan asing tentu saja memiliki ruang gerak yang lebih luas.”

Ardeshir Pashang, peneliti Timur Tengah yang berbasis di Teheran, juga memperingatkan dampak perselisihan internal tersebut.

Menurutnya, apabila para pemimpin Kurdi tidak mampu menyelesaikan konflik politik mereka, perpecahan dapat semakin melebar. Kondisi itu pada akhirnya berpotensi mengancam posisi Kurdistan sebagai sebuah entitas politik.

Oposisi Kurdi Iran Jadi Dilema Erbil

Keberadaan kelompok oposisi Kurdi Iran di wilayah KRI menjadi persoalan lain bagi pemerintah Erbil.

Sejumlah kelompok tersebut memiliki sejarah konflik dengan pemerintah Iran dan kini berada di bawah tekanan untuk menyerahkan senjata serta meninggalkan wilayah Kurdistan.

Dastpish menilai keberadaan kelompok oposisi tersebut memberikan alasan bagi Teheran untuk melakukan serangan drone maupun rudal ke wilayah KRI.

Meski demikian, ia tidak melihat kemungkinan Erbil melakukan “penyerahan total”. Menurutnya, hubungan dengan kelompok-kelompok tersebut masih mempunyai arti bagi legitimasi politik domestik dan hubungan luar negeri Kurdistan.

Kasra Qaredaghi, peneliti ilmu politik yang berbasis di Amerika Serikat, menilai posisi kelompok oposisi Kurdi Iran saat ini menjadi semakin rentan.

Ia menjelaskan bahwa Iran sebelumnya telah melakukan serangan terhadap tempat perlindungan kelompok-kelompok tersebut ketika kehadiran militer AS di Irak masih kuat.

Rangkaian serangan itu kemudian berkontribusi terhadap lahirnya kesepakatan keamanan perbatasan antara Baghdad dan Teheran pada 2023.

Dengan berkurangnya kehadiran pasukan AS, kemampuan Erbil untuk memberikan perlindungan atau menjadi penyeimbang juga dinilai menyusut. Kondisi tersebut memberikan Teheran ruang yang lebih besar untuk memberikan tekanan dan menuntut konsesi.

Tanpa Pasukan, AS Andalkan Kekuatan Dolar

Penarikan pasukan AS tidak serta-merta menghilangkan pengaruh Washington di Irak. Setelah kehadiran militer berkurang, pengaruh AS lebih banyak bekerja melalui hubungan ekonomi dan sistem keuangan internasional.

Baca Juga : AS Ancam Bank Asing yang Masih Lakukan Bisnis dengan Iran

Qaredaghi menyebut perubahan tersebut sebagai “penataan ulang kekuatan”. Dalam konfigurasi baru itu, AS, Turki, dan Arab Saudi dapat berperan sebagai penyeimbang terhadap pengaruh Iran yang semakin besar.

Osman juga menyoroti ketergantungan Irak terhadap dolar AS. Hubungan finansial tersebut memberikan Washington alat untuk memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kebijakan di Baghdad.

Salah satu contohnya berkaitan dengan aliran dana yang diperlukan untuk membayar gaji pegawai negeri di KRI.

Khadiw menggambarkan perubahan peran tersebut sebagai pergeseran strategi Washington, dari kekuatan yang berfungsi sebagai “penyeimbang militer” menjadi “pengamat ekonomi yang kuat.”

Di tengah berkurangnya kehadiran militer AS dan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, sejumlah analis menilai Kurdistan Irak menghadapi kebutuhan untuk mengurangi perpecahan internal.

Persatuan antara kelompok-kelompok politik Kurdi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi tekanan eksternal sekaligus mempertahankan tingkat otonomi KRI di tengah meningkatnya pengaruh Iran.