AS Mulai Lunak, Iran Diminta Pangkas Pengayaan Uranium
Amerika Serikat (AS) mulai membuka ruang kompromi dalam perundingan dengan Iran terkait program nuklir Teheran.
Wakil Presiden AS JD Vance kini tidak secara terbuka menuntut Iran menghentikan seluruh aktivitas pengayaan uranium.
Sebaliknya, Washington meminta Teheran memangkas secara signifikan kapasitas pengayaannya sebagai bagian dari komitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.
Perubahan sikap tersebut muncul ketika jalur diplomasi antara AS dan Iran masih menghadapi ketidakpercayaan serta perbedaan kepentingan yang cukup besar.
Baca Juga: Budi Gunadi Sadikin Ingin AS Kembali ke WHO bila Terpilih
AS Minta Iran Pangkas Pengayaan Uranium
Vance mengatakan Iran perlu mengubah program pengayaannya untuk membuktikan bahwa negara tersebut tidak berniat mengembangkan senjata nuklir.
“Jika Anda tidak menginginkan senjata nuklir, mengapa Anda membutuhkan bahan bakar yang diperkaya hingga tingkat 60%?” ujarnya kepada Reuters, dikutip Kamis (8/10/2026).
Menurut Vance, AS saat ini berkomunikasi dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.
Namun, ia mengakui belum sepenuhnya mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung di pemerintahan Iran.
Pernyataan Vance muncul di tengah sikap keras pejabat senior AS lainnya.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan, “Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir; itu sederhana, titik, selesai,” sembari menuduh Teheran telah melewatkan sejumlah kesempatan untuk mencapai kesepakatan.
Di sisi lain, Iran masih meragukan keseriusan Washington dalam menjalankan perundingan.
Pezeshkian bahkan menyebut perundingan dengan AS “sia-sia” dan menuding setiap proses diplomasi justru diikuti serangan terhadap Iran.
“Setiap kali kami duduk di meja perundingan, perang justru langsung dipaksakan kepada kami,” ujarnya.
Meski demikian, Araghchi memberikan sinyal bahwa jalur diplomasi masih terbuka.
Dalam pertemuan dengan para duta besar asing di Teheran pada 4 Oktober, ia mengatakan konflik hanya dapat diakhiri melalui “negosiasi yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan”.
Perbedaan kepentingan membuat jalan menuju kesepakatan masih panjang.
Simon Mabon, profesor hubungan internasional di Universitas Lancaster, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Iran tidak hanya menginginkan kesepakatan mengenai program nuklir.
Baca Juga: IMF Siapkan Utang Rp 3,3 Triliun untuk Papua Nugini
Teheran juga menginginkan pencabutan sanksi, pelepasan aset yang dibekukan, penghentian blokade laut AS, serta berakhirnya konflik di kawasan.
Usulan Iran sebelumnya mencakup penghentian pertempuran di seluruh lini, pencabutan blokade laut dan sanksi minyak AS, serta pelepasan aset Iran yang dibekukan.
Selat Hormuz kemudian akan dibuka kembali dalam waktu tujuh hari sebelum perundingan mengenai program nuklir dilanjutkan.
Mabon menilai perubahan nada Washington mengenai pengayaan uranium dapat menunjukkan adanya ruang untuk kompromi.
Namun, persoalan keamanan di Selat Hormuz masih menjadi tantangan karena serangan terhadap kapal terus terjadi.
Di sisi lain, arus minyak dari kawasan Teluk di luar Iran telah pulih hingga lebih dari 81 persen dari tingkat sebelum perang pada September.
