AS Tuduh Pejabat China Suap Warga Fiji demi Perluas Pengaruh
Amerika Serikat (AS) menuduh seorang pejabat lembaga pemerintah China di Fiji melakukan praktik suap untuk memperluas pengaruh Beijing di negara kepulauan Pasifik tersebut.
Pejabat yang dimaksud adalah Zhao Fugang, direktur Overseas Chinese Service Centre atau Pusat Layanan Warga China di Luar Negeri yang berkantor di Suva, ibu kota Fiji.
Departemen Luar Negeri AS pada Kamis (8/10/2026) menyatakan bahwa Zhao terlibat dalam praktik korupsi serius untuk kepentingan sejumlah pihak dari China.
“Zhao menyalahgunakan jabatan publiknya dengan menyuap warga Fiji demi memajukan kepentingan pemerintah, bisnis, dan kelompok kriminal yang berbasis di China,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, dikutip dari AFP pada Kamis (8/10/2026).
Baca Juga: IMF Siapkan Utang Rp 3,3 Triliun untuk Papua Nugini
Menurut Pigott, tindakan Zhao merugikan kepentingan AS di Fiji. Washington kemudian menjatuhkan sanksi berupa larangan masuk ke wilayah AS terhadap Zhao dan anggota keluarga intinya.
Kedutaan Besar AS di Suva juga menilai tindakan tersebut membuat Fiji rentan terhadap pengaruh asing yang merusak.
Washington menyebut korupsi dapat menghambat investasi dan bantuan asing, memfasilitasi kejahatan terorganisasi, mendorong migrasi ilegal, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Zhao Bantah Tuduhan AS
Zhao, pengusaha terkemuka yang telah menjadi warga negara Fiji, membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan pemerintah AS.
Melalui pernyataan yang disampaikan kuasa hukumnya kepada AFP, Zhao menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar.
“Tuduhan itu tidak berdasar. Saya belum pernah dimintai keterangan oleh otoritas Fiji terkait masalah ini dan tidak ada dakwaan yang diajukan terhadap saya,” kata Zhao.
Ia mengaku telah mengirim surat kepada Kedutaan Besar AS untuk meminta penjelasan terperinci mengenai tuduhan tersebut.
Zhao juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama apabila otoritas Fiji melakukan penyelidikan resmi.
Sebelumnya, penyelidikan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) pada 2024 menduga Zhao menjadi penghubung penting bagi kepentingan Beijing di Fiji.
Laporan tersebut menyebut aparat Australia mencurigai Zhao sebagai tokoh dalam jaringan kejahatan transnasional yang berkaitan dengan perdagangan manusia, pencucian uang, dan penyelundupan narkoba.
Namun, pengacara Zhao, Nikheel Nambiar, membantah tuduhan tersebut. Ia juga menyebut dugaan jual-beli pengaruh untuk kepentingan Beijing sebagai klaim yang keliru dan menyesatkan.
Baca Juga: Budi Gunadi Sadikin Ingin AS Kembali ke WHO jika Terpilih
China Tanggapi Tuduhan AS
Kedutaan Besar China di Suva belum memberikan tanggapan meskipun AFP telah beberapa kali meminta komentar mengenai kasus tersebut.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengaku tidak mengetahui kasus yang melibatkan Zhao.
“Kami selalu menentang segala bentuk fitnah dan pencemaran nama baik terhadap China,” ujar Mao dalam pengarahan pers di Beijing, Kamis.
Pemerintah China menyatakan bahwa pusat layanan warga negaranya di luar negeri bertugas membantu berbagai urusan administratif, termasuk perpanjangan surat izin mengemudi.
Namun, sejumlah organisasi hak asasi manusia menduga fasilitas tersebut juga digunakan Beijing untuk memperluas pengaruhnya di luar negeri dan menyasar kelompok pembangkang.
Persoalan ini mencuat ketika China terus memperkuat pengaruhnya di kawasan Pasifik, yang menjadi perhatian Amerika Serikat dan Australia.
Pada 2022, Beijing menandatangani pakta keamanan rahasia dengan Kepulauan Solomon. Kesepakatan tersebut memicu kekhawatiran mengenai kemungkinan kehadiran militer China secara permanen di kawasan Pasifik.
Di tengah persaingan pengaruh tersebut, tuduhan AS terhadap Zhao menambah sorotan terhadap aktivitas China di negara-negara kepulauan Pasifik. Meski demikian, Zhao membantah tuduhan itu dan menyatakan belum pernah dimintai keterangan oleh otoritas Fiji terkait kasus tersebut.
