AS Pertimbangkan Bantu Saudi Perangi Houthi di Yaman
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempertimbangkan kemungkinan melibatkan negaranya dalam operasi militer Arab Saudi untuk melawan kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah serangan Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya pada Sabtu (10/10/2026).
Dikutip dari CNBC International, Senin (12/10/2026), serangan itu menjadi insiden mematikan kedua yang menyasar bandara di Riyadh dalam beberapa hari terakhir.
Baca Juga: Serangan Houthi Tewaskan 12 Orang di Riyadh, AS Siap Terlibat?
Sebelumnya, tiga warga Arab Saudi, termasuk seorang pilot, tewas dalam serangan terhadap fasilitas bandara pada Kamis (8/10/2026).
“Kami mungkin saja melakukannya. Kami akan meninjaunya,” ujar Trump kepada wartawan di luar Gedung Putih pada Sabtu ketika ditanya apakah AS akan mendukung serangan Arab Saudi.
“Kami baru saja mengetahui tentang serangan terkini itu. Jadi, kami akan mengambil keputusan. Kami bertindak sangat cepat,” tegasnya.
Dua pejabat pemerintah Arab Saudi mengatakan kepada MS NOW bahwa kerajaan tersebut meminta dukungan pertahanan mendesak dari AS setelah serangan terbaru terjadi.
Kedua pejabat itu, termasuk seorang anggota senior Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, meminta agar identitas mereka dirahasiakan karena sensitifnya persoalan tersebut.
Mereka menyebut AS perlu melakukan intervensi “sesegera mungkin” untuk membantu koalisi pimpinan Arab Saudi dalam memerangi Houthi di Yaman.
Namun, Gedung Putih belum segera menanggapi permintaan komentar dari CNBC International terkait permintaan bantuan tersebut.
Arab Saudi Sebut Serangan Houthi sebagai Kejahatan Perang
Juru bicara Koalisi Pendukung Legitimasi di Yaman pimpinan Arab Saudi, Kolonel Turki Al-Maliki, mengecam serangan terhadap Bandara Riyadh dan menyebutnya sebagai “kejahatan perang”.
“Oleh karena itu, Komando Pasukan Gabungan Koalisi akan merespons secara tegas serangan teroris ini sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku umum (Customary International Humanitarian Law),” kata Al-Maliki dalam unggahan di platform X.
Arab Saudi merupakan sekutu utama AS di Timur Tengah dan telah terlibat dalam perang saudara Yaman untuk mendukung pemerintah yang diakui secara internasional.
Intervensi militer Saudi dimulai setelah kelompok Houthi merebut ibu kota Yaman, Sanaa, pada 2014.
Di tengah meningkatnya serangan, pemerintahan Trump pada bulan lalu menyetujui potensi penjualan hampir 50 pesawat tempur F-35 kepada Arab Saudi dengan nilai 24,3 miliar dollar AS.
Rencana penjualan tersebut dipandang sebagai dorongan besar bagi kemampuan militer kerajaan di tengah meningkatnya ancaman dari kelompok Houthi.
Meski demikian, rencana penjualan pesawat tempur tersebut masih dalam tahap peninjauan oleh Kongres AS.
Baca Juga: AS Selidiki 5 Jaringan TV Usai Boikot Liputan Trump
Houthi Peringatkan Maskapai Hindari Bandara Saudi
Di sisi lain, kelompok Houthi kembali mengeluarkan peringatan kepada maskapai penerbangan dan masyarakat agar tidak menggunakan bandara-bandara di Arab Saudi.
Houthi menyatakan bandara dan wilayah udara Arab Saudi rentan menjadi sasaran serangan, dengan pengecualian bandara di Mekkah dan Madinah.
“Kami memperbarui peringatan kami kepada semua maskapai penerbangan, ahli, karyawan, pekerja, dan pelancong agar tidak menggunakan bandara dan wilayah udara Arab Saudi, karena tempat-tempat tersebut rentan terhadap serangan dan telah menjadi arena operasi bagi pasukan kami-kecuali bandara di (kota suci) Mekkah dan Madinah,” demikian pernyataan Houthi melalui unggahan di platform X.
Ancaman tersebut menambah kekhawatiran terhadap keselamatan penerbangan sipil di kawasan Timur Tengah, terutama setelah serangkaian serangan menyasar Bandara Riyadh.
Selain menargetkan fasilitas penerbangan, Houthi juga berupaya mengganggu lalu lintas kapal tanker minyak yang melintasi Selat Bab el-Mandeb.
Selat tersebut merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Teluk Aden dengan Laut Merah dan menjadi akses penting bagi pengiriman energi serta perdagangan internasional.
Ancaman terhadap jalur itu mengingatkan pada gangguan pelayaran di Selat Hormuz yang berada di sebelah utara Semenanjung Arab dan berkaitan dengan konflik Iran.
Di tengah meningkatnya ketegangan, kemungkinan keterlibatan militer AS dalam operasi Arab Saudi masih menunggu keputusan pemerintahan Trump.
