Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.385 Triliun pada Kuartal III 2026
Bank Indonesia (BI) melaporkan total utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US458,9 miliar atau sekitar Rp 8.385,9 triliun pada kuartal III 2026. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan posisi pada kuartal sebelumnya yang tercatat sebesar US455,4 miliar atau setara Rp 8.321,9 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyatakan kondisi utang luar negeri Indonesia masih terkendali. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan resmi pada Senin (16/11/2026).
“Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal III 2026 tetap terjaga,” ujar Ramdan.
Baca Juga : Di KTT ASEAN Prabowo Minta Maaf soal Kabut Asap
Secara tahunan, pertumbuhan ULN Indonesia tercatat sebesar 7,2 persen (year-on-year/yoy). Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh bertambahnya utang pemerintah, sementara kewajiban luar negeri sektor swasta justru mengalami penurunan.
Utang Pemerintah Naik Jadi US$220,2 Miliar
BI mencatat ULN pemerintah pada kuartal III 2026 mencapai US220,2 miliar. Nilai tersebut meningkat dari posisi kuartal III 2026 yang sebesar US216,3 miliar.
Kenaikan utang pemerintah terutama berkaitan dengan bertambahnya aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) serta penarikan pinjaman dari luar negeri.
Menurut BI, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia masih terjaga. Pemerintah juga terus berupaya mempertahankan kredibilitas dengan memastikan pembayaran pokok dan bunga utang dilakukan sesuai jadwal.
Dalam pengelolaannya, pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui kebijakan yang terukur dan fleksibel. Langkah tersebut ditujukan untuk memperoleh sumber pembiayaan yang efisien sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan utang.
Dari sisi penggunaan, sebagian besar ULN pemerintah dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22 persen. Berikutnya, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyerap 20,8 persen.
Sementara itu, jasa pendidikan memperoleh porsi 16,2 persen, konstruksi sebesar 11,4 persen, serta transportasi dan pergudangan mencapai 8,5 persen dari keseluruhan ULN pemerintah.
Utang Swasta Turun Menjadi US$196,3 Miliar
Berbeda dengan sektor pemerintah, posisi ULN swasta justru mengalami sedikit penurunan. Pada kuartal III 2026, jumlahnya tercatat sebesar US196,3 miliar, lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai US196,7 miliar.
BI menjelaskan penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya pinjaman dari kelompok lembaga keuangan (financial corporations) maupun perusahaan non keuangan (non financial corporations).
Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar ULN swasta terkonsentrasi pada industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut mencakup 80,5 persen dari total utang luar negeri swasta.
Rasio Utang Luar Negeri terhadap PDB Sebesar 30,9 Persen
Meski mengalami peningkatan secara tahunan, BI menilai struktur ULN Indonesia masih berada dalam kondisi sehat. Penilaian tersebut didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kewajiban luar negeri.
Baca Juga : Trump Dorong Negara ASEAN Gabung Pax Silica, Kenapa?
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” ujar Ramdan dalam keterangan resmi.
Salah satu indikatornya terlihat dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang berada di level 30,9 persen pada kuartal III 2026. Selain itu, sebagian besar utang luar negeri Indonesia memiliki tenor jangka panjang, dengan porsi mencapai 84,3 persen dari keseluruhan ULN.
Seluruh utang luar negeri pemerintah tercatat memiliki jangka waktu panjang. Adapun pada sektor swasta, utang dengan tenor jangka panjang mencakup 76,6 persen dari total ULN swasta.
Ke depan, BI bersama pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dalam mengawasi dan mengelola utang luar negeri. Upaya tersebut dilakukan agar pembiayaan dari luar negeri dapat mendukung pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
