Saudi Copot Komandan Koalisi Yaman Usai Kalah Beruntun dari Houthi
Arab Saudi melakukan perombakan kepemimpinan militer yang bertugas mendukung pemerintah Yaman dalam menghadapi kelompok Houthi. Keputusan tersebut diambil setelah pasukan koalisi mengalami serangkaian kekalahan dan kelompok pemberontak itu berhasil memperluas wilayah kekuasaannya.
Berdasarkan dekrit kerajaan yang disiarkan kantor berita Saudi Press Agency (SPA), Senin (16/11/2026), Letnan Jenderal Fahd bin Hamad bin Abdulaziz Al Salman tidak lagi menjabat sebagai komandan koalisi militer. Ia kini mendapat penugasan baru sebagai penasihat urusan militer bagi Menteri Pertahanan Arab Saudi.
Jabatan yang ditinggalkan Al Salman kemudian diserahkan kepada Jenderal Fayyad bin Hamed bin Ruqad Al Ruwaili, yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Umum.
Baca Juga : Iran Jadi Sorotan, AS Kerahkan Kapal Induk ke Timteng
Pergantian tersebut berlangsung ketika posisi kelompok Houthi semakin menguat di medan pertempuran. Laporan AFP pada Minggu (15/11/2026) menyebut kelompok itu telah bergerak hingga wilayah yang berjarak sekitar 60 kilometer dari Aden.
Kota Aden merupakan pusat pemerintahan sementara Yaman yang diakui secara internasional dan mendapat dukungan dari Riyadh.
Houthi Kuasai Wilayah Strategis Dekat Selat Bab El Mandeb
Konflik berkepanjangan di Yaman bermula pada 2014, ketika kelompok Houthi berhasil mengambil alih ibu kota Sana’a. Setahun kemudian, Arab Saudi memimpin intervensi militer bersama sejumlah negara untuk membantu pemerintah Yaman menghadapi kelompok tersebut.
Upaya menghentikan pertempuran sempat menghasilkan gencatan senjata yang rapuh sejak 2022. Namun, kesepakatan itu akhirnya runtuh pada Juli 2026 dan kembali diikuti eskalasi konflik.
Situasi semakin memburuk pada September ketika Houthi melancarkan serangan besar-besaran. Dalam operasi tersebut, kelompok pemberontak itu berhasil menguasai sejumlah wilayah yang menghadap Selat Bab El Mandeb.
Jalur laut tersebut memiliki nilai strategis karena menghubungkan Eropa dan Asia melalui Laut Merah serta Terusan Suez. Penguasaan wilayah di sekitar selat itu turut meningkatkan tekanan terhadap kepentingan ekonomi dan keamanan kawasan.
Arab Saudi sendiri dilaporkan terus menghadapi serangan Houthi yang menyasar fasilitas sipil, infrastruktur energi, hingga instalasi militer. Perkembangan ini menjadi tantangan serius bagi Riyadh, yang merupakan eksportir minyak mentah terbesar dunia sekaligus salah satu kekuatan utama di Timur Tengah.
Perluasan wilayah Houthi juga membuat perhatian kawasan semakin terbagi di tengah konflik Timur Tengah yang sebelumnya meningkat setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Pengamat Ragu Pergantian Komandan Bisa Mengubah Situasi
Meski pergantian komandan telah dilakukan, sejumlah pengamat menilai kebijakan tersebut belum tentu mampu memperbaiki keadaan militer koalisi di Yaman. Persoalan yang dihadapi dinilai lebih kompleks daripada sekadar pergantian figur pemimpin.
Pakar kebijakan luar negeri Arab Saudi dari Universitas Birmingham, Inggris, Umar Karim, menilai rentetan kegagalan pasukan pemerintah Yaman dalam menjalankan operasi militer menjadi salah satu alasan di balik keputusan tersebut.
“Tampaknya kegagalan beruntun pasukan Yaman dalam melaksanakan manuver pertahanan dan serangan gabungan terhadap kelompok Houthi, serta kegagalan dalam komando dan kendali yang menyertainya, memaksa para pengambil keputusan di Arab Saudi—beserta pihak-pihak yang mengawasi pendekatan perang koalisi—meninjau kembali strategi mereka,” ujar Karim, dikutip dari AFP.
Namun, ia memperingatkan bahwa penggantian pejabat militer belum tentu menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini menghambat operasi koalisi.
Baca Juga : Prabowo Dorong Integrasi Ekonomi ASEAN-China, Perkuat UMKM
“Namun, pergantian personel yang memegang kendali kemungkinan besar tidak akan menyelesaikan masalah struktural yang menghambat operasi koalisi melawan kelompok Houthi,” lanjutnya.
Karim menilai perubahan kepemimpinan baru berpotensi memberikan hasil apabila sosok yang ditunjuk memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai. Tanpa hal tersebut, pergantian komandan diperkirakan tidak akan membawa perubahan berarti di medan perang.
Ia juga menyoroti rumitnya koordinasi dalam operasi militer yang melibatkan banyak pihak. Menurutnya, memimpin pasukan sendiri berbeda dengan mengarahkan pasukan sekutu yang memiliki kepentingan dan kondisi masing-masing.
“Mengendalikan pasukan sendiri di wilayah konflik yang menjadi tanggung jawab Anda adalah satu hal. Namun, mengendalikan pasukan sekutu, berkoordinasi dengan mereka, dan mendorong mereka untuk mencapai hasil di wilayah yang bukan milik Anda—dengan realitas yang sangat kompleks—akan selalu menjadi tugas yang luar biasa sulit,” pungkasnya.
