Presiden Mongolia Mundur Usai Dituduh Terlibat Korupsi
Presiden Mongolia Ukhnaa Khurelsukh mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (17/11/2026). Keputusan tersebut disampaikan setelah dirinya menghadapi tuduhan korupsi dan ancaman pemakzulan dari partai oposisi.
Khurelsukh menyatakan tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak benar. Ia mengaku memilih mundur untuk memulihkan nama baik sekaligus memberi ruang bagi proses pengungkapan kebenaran.
Dalam konferensi pers, Khurelsukh mengatakan dirinya telah “dituduh secara keliru dan difitnah dengan tuduhan melakukan kejahatan yang sangat serius”.
“Saya yakin, demi tegaknya keadilan, sudah sepatutnya Kepala Negara melepaskan tugas-tugasnya agar kebenaran dapat terungkap,” ujarnya, dikutip dari AFP.
Baca Juga: Bank Dunia Siapkan Rp321 Triliun untuk Investasi Iklim
“Oleh karena itu, saya secara resmi mengumumkan akan melepaskan tugas mulia sebagai Presiden Mongolia. Saya akan menyerahkan kasus pihak-pihak yang telah mencemarkan nama baik saya kepada pihak berwenang, dan saya akan berupaya memulihkan nama baik saya,” tambahnya.
Oposisi Desak Khurelsukh Mundur atau Dimakzulkan
Sebelum pengumuman tersebut, Partai Demokrat selaku oposisi mengeluarkan pernyataan yang menuduh Khurelsukh terlibat korupsi. Mereka mendesak sang presiden mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan di parlemen.
Partai Demokrat juga menilai Mongolia telah terjerumus dalam korupsi yang mendalam selama kepemimpinan Khurelsukh. Mereka meminta sejumlah pejabat tinggi pemerintah yang dikaitkan dengan dugaan korupsi untuk mundur dan menjalani penyelidikan.
Khurelsukh membantah seluruh tuduhan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah melakukan pencurian maupun penipuan selama menjabat sebagai presiden.
“Selama menjabat sebagai presiden, saya tidak pernah mencuri dari rakyat maupun negara,” tegas Khurelsukh.
“Saya tidak pernah berbohong atau mencuri. Saya tidak pernah menipu siapa pun,” lanjutnya.
Pengunduran diri Khurelsukh terjadi ketika Mongolia tengah menghadapi gejolak politik selama beberapa bulan terakhir. Situasi tersebut juga diperburuk oleh konflik internal di dalam partai yang berkuasa, Partai Rakyat Mongolia (MPP).
Baca Juga: Ribuan Warga Filipina Demo Tolak Trump, Apa Pemicunya?
Pada Maret 2026, anggota parlemen menunjuk perdana menteri ketiga dalam waktu kurang dari 12 bulan. Pergantian tersebut terjadi setelah aksi protes antikorupsi berlangsung selama berminggu-minggu.
Ribuan anak muda turun ke jalan di ibu kota Ulaanbaatar untuk menyampaikan kemarahan terhadap kelompok elite kaya dan ketidakadilan yang mereka anggap terjadi secara luas.
Berdasarkan hukum Mongolia, Ketua Parlemen Sandag Byambatsogt dari MPP akan mengambil alih tugas-tugas kepresidenan. Negara tersebut juga harus menyelenggarakan pemilihan presiden dalam waktu empat bulan.
