MBG 2.0 Pangkas Anggaran Rp 44 Triliun, SPPG Diawasi AI
Pemerintah mempercepat pembenahan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus mendorong efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya tersebut dilakukan melalui validasi data penerima manfaat, peningkatan standar operasional, serta penguatan sistem pengawasan untuk mencegah insiden yang membahayakan penerima program.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perbaikan tata kelola menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menjalankan program MBG. Pembenahan diperlukan untuk mencegah kasus keracunan makanan, mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta memastikan pelanggaran tata kelola ditindak melalui pemberian sanksi.
Baca Juga : Disaksikan Prabowo, RI-China Sepakati 4 Kerja Sama
Menurut pria yang akrab disapa Zulhas tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) telah menjalankan transformasi MBG 2.0. Salah satu agenda dalam transformasi itu adalah memangkas anggaran hingga Rp 44 triliun melalui sejumlah pos efisiensi.
“Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar Rp 44 triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG dan Virtual Account ganda,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Zulhas menjelaskan, seluruh dana yang berhasil dihemat dari langkah efisiensi tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Selain itu, pemerintah memperkuat transparansi penggunaan anggaran dengan mewajibkan setiap SPPG menyampaikan laporan operasional harian melalui Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).
SPPG yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut akan dikenai sanksi berupa penghentian pencairan dana. Kebijakan ini diterapkan agar penggunaan anggaran operasional MBG dapat dipantau secara terbuka dan dipertanggungjawabkan.
“SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG,” tegasnya.
Aktivasi SPPG dan Validasi Penerima Manfaat
Dalam pengembangan layanan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta kawasan aglomerasi, BGN telah mengaktifkan sebanyak 2.413 SPPG melalui tiga tahapan.
Baca Juga : BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Ini Keputusan Terbarunya
Dari total tersebut, sebanyak 31 SPPG dinyatakan telah siap menjalankan operasional. Adapun SPPG lainnya masih membutuhkan perbaikan fasilitas, termasuk sarana dan prasarana pendukung. Pemerintah menargetkan peresmian unit yang sudah siap beroperasi pada minggu kedua Desember.
Di sisi lain, BGN telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 untuk 26.885 SPPG aktif. Unit-unit tersebut tercatat melayani sebanyak 58.374.945 penerima manfaat.
Selanjutnya, penerbitan SPS 3 akan mengacu pada data terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). Data tersebut digunakan untuk memverifikasi penerima manfaat dari kelompok peserta didik.
Sementara itu, SPS 4 akan mengatur penetapan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Penetapannya menggunakan data by name by address (BNBA) yang telah melalui proses validasi.
Pemutakhiran dan pemeriksaan data tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah agar bantuan makanan bergizi benar-benar diterima oleh kelompok sasaran yang telah ditentukan.
Pengawasan Diperketat untuk Cegah Insiden Keamanan Pangan
Zulhas turut menyoroti perlunya penghematan anggaran melalui penertiban praktik percaloan dan berbagai perantara yang dinilai tidak dibutuhkan dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah juga berupaya memperkuat standar keamanan pangan dengan target menekan angka kejadian fatal hingga nol persen.
Baca Juga : BI Naikkan Suku Bunga Acuan jadi 6 Persen pada November 2026
Salah satu langkah yang dikembangkan BGN untuk meningkatkan kualitas layanan adalah memperkenalkan metode penyajian makanan secara prasmanan di sekolah. Inovasi tersebut mengadaptasi praktik program makan sekolah di sejumlah negara yang telah lebih dahulu menjalankan kebijakan serupa.
Evaluasi terhadap pelaksanaan sistem prasmanan nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan pedoman operasional. Hasil evaluasi juga menjadi pertimbangan dalam melengkapi fasilitas sekolah serta memasukkan materi edukasi gizi ke dalam kegiatan kokurikuler.
Pengawasan terhadap operasional SPPG juga akan diperketat melalui inspeksi dan pemeriksaan kelayakan oleh satuan tugas MBG di daerah. Selain itu, BGN berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang terintegrasi dengan kamera CCTV di seluruh SPPG.
Penerapan teknologi tersebut diharapkan dapat membantu memantau aktivitas operasional SPPG secara lebih optimal. Dengan berbagai pembenahan ini, pemerintah menargetkan pengelolaan program MBG berjalan lebih efisien, transparan, dan aman bagi seluruh penerima manfaat.
