Singapura Disorot Jadi Jalur Penyelundupan Chip AI ke China, AS Perketat Aturan Ekspor
Pemerintah Singapura tengah berupaya mendapatkan akses terpercaya terhadap chip kecerdasan buatan (AI) canggih setelah Amerika Serikat (AS) memperketat aturan ekspor teknologi tersebut. Kebijakan baru Washington bertujuan menutup celah yang selama ini memungkinkan perusahaan China mengakses chip buatan AS melalui pusat data di negara lain.
Singapura menjadi salah satu negara yang terdampak kebijakan tersebut karena masuk dalam daftar negara dengan risiko pengalihan chip lebih tinggi dari biasanya. Selain Singapura, AS juga mewajibkan izin khusus untuk pengiriman chip canggih ke Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Brasil.
Aturan baru itu juga menyasar perusahaan pusat data di berbagai negara. Mereka kini wajib memperoleh izin dari pemerintah AS apabila ingin menyediakan kapasitas komputasi dalam jumlah besar menggunakan chip canggih kepada perusahaan yang berbasis di China, Makau, maupun negara-negara yang terkena embargo AS.
Baca Juga: Singapura Diduga Jadi Jalur Penyelundupan Chip AI Nvidia ke China
Sebelumnya, perusahaan China dapat menyewa kapasitas komputasi dari pusat data di Asia Tenggara dan negara lain yang menggunakan perangkat keras buatan AS. Dengan cara tersebut, mereka bisa mengakses kemampuan chip canggih tanpa harus mengimpor perangkat tersebut secara langsung ke China.
Skandal Megaspeed Bikin Singapura Jadi Sorotan
Posisi Singapura semakin disorot setelah perusahaan penyedia layanan cloud setempat, Megaspeed, diduga membantu perusahaan China mendapatkan chip AI buatan Nvidia dengan melanggar aturan ekspor AS.
Kontroversi tersebut mencuat pada 8 November 2026 setelah The New York Times memberitakan hubungan pribadi antara CEO Nvidia Jensen Huang dan eksekutif Megaspeed, Alice Huang. Alice juga diduga merupakan aset intelijen China.
Menanggapi pemberitaan tersebut, Megaspeed menyatakan bahwa Alice Huang telah meninggalkan perusahaan sejak lebih dari setahun sebelumnya.
Di tengah kontroversi itu, pemerintah Singapura berupaya melindungi reputasinya sebagai pusat bisnis internasional yang stabil dan tepercaya. Pemerintah menegaskan tidak akan membiarkan perusahaan memanfaatkan status Singapura untuk menghindari aturan ekspor negara lain.
Baca Juga: RI-China Kerja Sama Coal-to-Ethanol, Investasi Rp 32,89 T
“Kami menjaga reputasi internasional kami dengan serius dan tidak membenarkan perusahaan yang menggunakan keterkaitannya dengan Singapura untuk menghindari atau melanggar hukum negara lain, termasuk larangan ekspor,” tegas pernyataan resmi pemerintah Singapura.
Dalam pernyataan bersama kementerian terkait, pemerintah Singapura juga menyebut sedang mempelajari secara saksama rincian kebijakan baru yang diterbitkan AS.
“Kami sedang berbicara dengan otoritas AS yang berwenang mengenai ruang lingkup dan pelaksanaan langkah ini, serta menjajaki bagaimana memfasilitasi akses tepercaya bagi perusahaan-perusahaan Singapura,” bunyi pernyataan tersebut.
