Bukan Hanya Perdagangan, Ini 4 Isu yang Dibahas di KTT APEC China 2026
Para pemimpin dunia berkumpul di China untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC) 2026 yang berlangsung pada Rabu (18/11/2026) hingga Kamis (19/11/2026).
Pertemuan ini menjadi sorotan karena sejumlah pemimpin negara besar dijadwalkan membahas berbagai persoalan global di tengah ketegangan geopolitik dan ekonomi.
Salah satu agenda yang paling menarik perhatian adalah pertemuan trilateral antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (19/11/2026).
Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung di sela-sela rangkaian KTT APEC.
APEC merupakan forum kerja sama 21 entitas ekonomi di kawasan Samudra Pasifik yang berdiri sejak 1989. Anggotanya mencakup Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, AS, dan Vietnam.
Kerja sama APEC bersifat nonpolitis. Karena itu, Hong Kong dan Taiwan dapat menjadi anggota dengan sebutan entitas ekonomi, bukan negara.
Tujuan jangka panjang organisasi ini tertuang dalam Putrajaya Vision 2040 yang disepakati pada 2020. Visi tersebut menggantikan Bogor Goals yang menjadi pedoman kerja sama APEC sejak 1994.
Namun, pembahasan dalam KTT APEC 2026 tidak hanya berkutat pada perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Dilansir dari AFP pada Selasa (17/11/2026), terdapat empat isu besar yang menjadi perhatian para pemimpin dunia, mulai dari perang Ukraina hingga pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Baca Juga: RI-China Kerja Sama Coal-to-Ethanol, Investasi Rp 32,89 T
1. Geopolitik Perang Rusia-Ukraina
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam KTT APEC 2026 adalah perang Rusia-Ukraina. China telah mengonfirmasi bahwa Xi Jinping, Donald Trump, dan Vladimir Putin akan menggelar pertemuan trilateral yang membahas upaya menjaga perdamaian dunia.
Meski demikian, pejabat AS menyebut Trump diperkirakan tidak akan mengangkat persoalan perang Rusia-Ukraina dalam pertemuan tersebut. Situasi ini memicu kekhawatiran Ukraina akan tersisih dari pembahasan yang berpotensi memengaruhi masa depan konflik.
Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha menilai, pertemuan ketiga pemimpin justru dapat mendorong Putin melanjutkan perang.
Sementara itu, Beijing terus mempertahankan posisinya sebagai pihak netral. China tidak pernah secara terbuka mengecam invasi Rusia dan lebih sering menyerukan penyelesaian konflik melalui perundingan damai.
Dylan Loh dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura, menilai China akan berusaha menjaga keseimbangan antara hubungannya dengan Rusia dan tekanan negara-negara Eropa.
“China akan tetap menghormati tujuan Rusia dalam perang tersebut, sembari menyeimbangkannya dengan desakan yang kian meningkat dari Eropa agar Beijing menggunakan pengaruhnya lebih jauh dalam masalah ini,” ujar Loh kepada AFP.
Peneliti Asia Society Policy Institute (ASPI), Lizzi Lee, menilai Putin berpotensi menjadi pihak yang paling diuntungkan dari pertemuan trilateral tersebut.
“Kehadiran di meja perundingan bersama Trump dan Xi akan meningkatkan posisi Rusia, serta berpotensi mengalihkan pembicaraan ke arah kesepakatan yang lebih luas antarnegara adidaya mengenai keamanan Eropa,” katanya.
2. Ancaman Senjata Nuklir
Isu kedua berkaitan dengan ancaman senjata nuklir dan upaya pengendalian persenjataan. Pemerintahan Trump berupaya mendorong denuklirisasi dalam KTT APEC 2026, menyusul kritik Washington terhadap China yang dinilai terus memperluas persenjataan nuklirnya.
AS juga berulang kali menuduh China melakukan uji coba nuklir secara diam-diam. Washington menginginkan Beijing dilibatkan dalam setiap perjanjian pengendalian senjata nuklir pada masa mendatang.
Berakhirnya kesepakatan New START pada Februari 2026, yang merupakan perjanjian pengendalian senjata nuklir terakhir antara AS dan Rusia, dinilai membuka peluang untuk membentuk kesepakatan baru dengan melibatkan China.
Namun, Beijing sebelumnya menolak bergabung dalam perundingan pelucutan senjata tersebut.
Sejumlah analis juga meragukan Trump, Putin, dan Xi dapat mencapai kesepakatan mengenai pengurangan senjata nuklir. Pasalnya, ketiga negara memiliki kepentingan dan posisi persenjataan yang berbeda.
“Dari sudut pandang Beijing, titik awalnya secara fundamental tidak setara,” kata Lee.
“AS dan Rusia memiliki persenjataan yang jauh lebih besar, sedangkan China memandang pengembangan persenjataan nuklirnya sendiri sebagai langkah yang diperlukan untuk menciptakan daya tangkal kredibel.”
Selain pertemuan ketiga pemimpin tersebut, muncul pula spekulasi mengenai kemungkinan pertemuan Trump dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Trump sebelumnya berulang kali berupaya membuka komunikasi dengan Pyongyang untuk membahas persoalan program nuklir negara tersebut.
3. Regulasi dan Tata Kelola AI
Perkembangan kecerdasan buatan (AI) juga menjadi salah satu isu penting dalam KTT APEC 2026. Kekhawatiran terhadap penggunaan AI untuk kepentingan militer serta risiko sistem persenjataan otonom yang tidak terkendali mendorong sejumlah negara meminta regulasi teknologi yang lebih kuat.
Pembahasan antara AS dan China berpotensi melanjutkan komunikasi mengenai tata kelola AI yang sebelumnya disepakati Trump dan Xi saat bertemu di Washington pada September 2026.
Marina Zhang dari University of Technology Sydney mengatakan, kedua negara perlu menyepakati sejumlah mekanisme untuk mencegah risiko penggunaan AI.
“Langkah selanjutnya adalah menyepakati apa saja yang termasuk kategori insiden yang harus dilaporkan, siapa yang berwenang untuk berkomunikasi, seberapa cepat pemberitahuan harus disampaikan, serta bagaimana informasi dapat diverifikasi tanpa harus mengungkapkan kemampuan yang bersifat sensitif,” ujar Zhang.
Selain itu, muncul laporan mengenai kemungkinan pembahasan penggunaan AI dalam sistem komando senjata nuklir oleh Xi, Putin, dan Trump.
Sebelumnya, Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden AS saat itu, Joe Biden, dan Xi telah sepakat pada 2024 bahwa keputusan penggunaan senjata nuklir harus tetap berada di bawah kendali manusia, bukan AI.
Lizzi Lee menilai, kesepakatan mengenai tata kelola AI dapat menjadi titik awal kerja sama ketiga negara.
“Sebenarnya ada titik temu yang bisa dijadikan landasan,” ujar Lee kepada AFP.
“Pertanyaannya adalah apakah mereka bisa melangkah lebih jauh dari sekadar pernyataan umum… Menuju sesuatu yang lebih praktis.”
Menurut Lee, kesepakatan di bidang AI relatif lebih mudah diterima Beijing secara politik dibandingkan kesepakatan pengurangan persenjataan nuklir. Hal ini juga dapat memberikan hasil konkret bagi Trump tanpa mengharuskan negara mana pun mengubah kekuatan militernya.
Baca Juga: Singapura Disorot Jadi Jalur Penyelundupan Chip AI ke China, AS Perketat Aturan Ekspor
4. Ketegangan Perdagangan AS-China
Selain persoalan geopolitik dan teknologi, ketegangan perdagangan juga menjadi agenda penting dalam KTT APEC 2026.
Kebijakan tarif luas yang diterapkan Trump terhadap berbagai negara telah mengubah tatanan perdagangan global. China merespons kebijakan tersebut melalui penerapan bea masuk balasan dan ancaman pembatasan ekspor sejumlah komoditas penting.
Pada KTT APEC tahun lalu di Korea Selatan, Trump dan Xi sempat menyepakati gencatan senjata dalam perang dagang kedua negara. Namun, kesepakatan tersebut dijadwalkan berakhir pada Januari 2027.
Dylan Loh dari NTU menilai, prioritas utama kedua negara saat ini adalah mencegah ketegangan perdagangan kembali meningkat.
“Tujuan utama paling mendesak adalah mencegah babak baru tarif agresif dan perang dagang yang dapat menciptakan ketidakstabilan, alih-alih berupaya mencapai satu tonggak pencapaian besar,” ujar Loh.
Senada dengan itu, Lizzi Lee dari ASPI menyebut para pemimpin perlu menjaga agar kesepakatan gencatan senjata perdagangan tetap berjalan. Terlebih, Trump dan Xi diperkirakan kembali bertemu dalam KTT G20 di Miami, AS, pada Desember 2026.
Di tengah ketidakpastian perdagangan global, sejumlah negara juga mulai mencari alternatif mitra dagang untuk mengurangi ketergantungan terhadap AS.
Kanada, misalnya, berupaya memperluas kemitraan ekonominya, termasuk dengan China, sebagai bagian dari strategi diversifikasi perdagangan.
