April 15, 2026

NATO Buka Suara soal Blokade Laut Iran oleh Trump

Sejumlah negara sekutu dalam aliansi NATO memilih untuk tidak terlibat dalam rencana blokade pelabuhan Iran yang sebelumnya diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Penolakan ini dinilai berpotensi memperdalam perbedaan sikap di dalam tubuh NATO, di tengah konflik yang telah berlangsung sekitar enam minggu antara Washington dan Teheran.

Beberapa negara besar di kawasan Eropa, seperti Inggris dan Prancis, secara tegas menyatakan tidak akan bergabung dalam operasi blokade tersebut. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan sikap negaranya untuk tidak ikut serta dalam langkah militer tersebut.

“Kami tidak mendukung blokade. Keputusan saya sangat jelas bahwa apapun tekanannya, kami tidak akan terseret ke dalam perang,” ujarnya kepada BBC, dikutip Selasa (14/3/2026).

Sebagai alternatif dari keterlibatan langsung dalam blokade, negara-negara anggota NATO kini mulai merancang inisiatif untuk menjamin keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz setelah konflik mereda. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menyampaikan bahwa aliansi dapat memainkan peran penting apabila seluruh 32 anggota menyepakati pembentukan misi bersama.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, juga mengungkapkan bahwa negaranya akan menggelar pertemuan bersama Inggris, dan mitra internasional lainnya untuk merancang misi multinasional yang bersifat defensif.

“Misi yang sepenuhnya defensif ini, yang berbeda dari pihak-pihak yang bertikai, akan dikerahkan segera setelah situasi memungkinkan,” kata Macron.

Rencana tersebut mencakup pengawalan kapal tanker, serta penentuan jalur aman untuk pelayaran internasional di kawasan yang terdampak konflik.

“Ini tentang melindungi pelayaran dan mendukung kebebasan navigasi setelah konflik berakhir. Tujuan bersama kita adalah rencana multinasional yang terkoordinasi dan independen,” ujar Starmer di parlemen.

Sumber diplomatik menyebutkan sekitar 30 negara berpotensi berpartisipasi dalam misi tersebut, termasuk negara-negara di kawasan Teluk, India, serta beberapa negara Eropa. Meski demikian, baik Iran maupun Amerika Serikat tidak akan terlibat langsung dalam operasi tersebut, meskipun tetap akan menerima pemberitahuan terkait pelaksanaannya.

Upaya Diplomasi Dinilai Lebih Efektif untuk Membuka Selat Hormuz

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menilai bahwa pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz sebaiknya ditempuh melalui jalur diplomasi, bukan melalui pendekatan militer.

Ia juga mendorong NATO untuk menata kembali hubungan dengan Presiden Trump dalam pertemuan puncak aliansi yang akan datang.

Sebelumnya, Presiden Trump menyatakan bahwa militer AS akan mengambil tindakan tegas terhadap kapal-kapal Iran yang mendekati area blokade, terutama setelah perundingan damai pada akhir pekan lalu gagal menghasilkan kesepakatan.

“Blokade akan segera dimulai. Negara-negara lain akan terlibat dalam blokade ini,” ujar Trump dalam unggahan di Truth Social.

Awalnya, pemerintah AS menyebut bahwa operasi blokade akan melibatkan dukungan internasional di Selat Hormuz. Namun, militer Amerika kemudian memberikan klarifikasi bahwa operasi tersebut hanya menyasar kapal yang bergerak menuju atau keluar dari pelabuhan Iran.

Sejak konflik pecah pada 28 Februari lalu, Iran dilaporkan telah membatasi akses di jalur strategis tersebut bagi sebagian besar kapal asing. Pemerintah Teheran juga disebut berupaya memperkuat pengaruhnya di wilayah tersebut, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur penting yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.