Prabowo Bidik PLTS 100 GW, RI Butuh Dana Rp 1.326 T
Pemerintah Indonesia mengajak perusahaan-perusahaan asal China untuk terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas total 100 gigawatt (GW). Namun, target ambisius Presiden Prabowo Subianto tersebut masih menghadapi persoalan besar, terutama kebutuhan pendanaan yang diperkirakan mencapai 73 miliar dollar AS atau setara Rp 1.326 triliun.
Berdasarkan penelitian Centre of Economic and Law Studies (Celios) yang dikutip pada Senin (9/11/2026), kebutuhan investasi dalam jumlah besar menjadi salah satu tantangan utama untuk merealisasikan program tersebut.
Ajakan kerja sama dengan China sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu Menteri Perdagangan China Wang Wentao di Shanghai, Jumat (17/7/2026) malam.
Baca Juga : Menkeu AS Dikabarkan Mengungsi, Diancam Iran?
Dilansir Antara, Sabtu (18/7/2026), Airlangga menyebut keterlibatan investor China diperlukan untuk mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus memperkuat industri manufaktur panel surya di Indonesia.
Pemerintah juga mengapresiasi kontribusi investasi China dalam pembangunan PLTS Terapung Cirata. Proyek tersebut dianggap menjadi bukti potensi kerja sama Indonesia dan China dalam pengembangan energi terbarukan.
Airlangga menilai industri panel surya yang sudah beroperasi di Indonesia masih memiliki ruang untuk diperbesar. Penguatan sektor tersebut diharapkan dapat membentuk rantai pasok energi surya nasional yang lebih lengkap dan terintegrasi.
Program pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW merupakan salah satu inisiatif Prabowo untuk mendorong transisi energi sekaligus mempercepat hilirisasi industri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan proyek tersebut selesai pada 2029.
Pendanaan Rp 1.326 Triliun Jadi Tantangan Utama
Pada tahap awal, pemerintah merencanakan pembangunan 14 PLTS dengan kapasitas gabungan mencapai 5,3 GW. Meski demikian, kebutuhan pembiayaan untuk keseluruhan program diperkirakan menjadi kendala terbesar.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan China berpotensi memasok panel surya dan teknologi pendukung. Namun, menurutnya, kontribusi investasi dari negara tersebut belum tentu cukup untuk membiayai seluruh proyek.
“China bisa menjual panel-panel tersebut kepada kita. Namun, mereka tidak akan membiayai keseluruhan program ini. 73 miliar dollar AS adalah jumlah yang sangat besar, dan dana dari Tiongkok hanya mencakup sebagian kecil darinya,” ujar Bhima kepada South China Morning Post.
Dalam kajiannya, Celios menyarankan pemerintah mencari alternatif pembiayaan, salah satunya melalui New Development Bank (NDB), lembaga keuangan pembangunan yang didukung negara-negara BRICS.
Bhima juga menekankan pentingnya mekanisme pengadaan proyek yang jelas dan terperinci. Kepastian mengenai proses tersebut dinilai dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk terlibat dalam pembangunan PLTS.
Selain persoalan dana, ketidakpastian regulasi turut menjadi perhatian. Indonesia dinilai belum memiliki skema tarif pembelian listrik energi terbarukan yang memberikan jaminan memadai bagi investor. Pembahasan rancangan undang-undang energi terbarukan juga disebut telah berulang kali mengalami penundaan.
Kapasitas Industri Panel Surya Dalam Negeri Masih Terbatas
Kendala berikutnya berkaitan dengan kemampuan manufaktur panel surya di Indonesia. Data Celios yang dikutip South China Morning Post menunjukkan kapasitas produksi panel surya nasional saat ini baru berkisar 1,6 GW hingga 3 GW per tahun.
Kapasitas tersebut masih jauh dari target pembangunan PLTS sebesar 100 GW. Akibatnya, Indonesia berpotensi tetap bergantung pada pasokan peralatan dan teknologi dari China, meskipun pemerintah tengah berupaya memperkuat industri manufaktur energi hijau di dalam negeri.
Kepala Danantara Rosan Roeslani sebelumnya mengungkapkan bahwa dua perusahaan China telah menyatakan ketertarikan terhadap sejumlah proyek PLTS di Indonesia pada 26 Oktober 2026. Namun, ia belum mengungkap identitas kedua perusahaan maupun nilai investasi yang berpotensi mereka tanamkan.
Baca Juga : Iran Klaim Militer Argentina Organisasi Teroris
Di sisi lain, Prabowo disebut ingin memastikan kerja sama investasi dengan China memberikan keuntungan lebih besar bagi Indonesia. Manfaat tersebut diharapkan tidak hanya berupa masuknya modal, tetapi juga peningkatan penguasaan teknologi dan pengembangan industri nasional.
Bhima menilai proses negosiasi pemerintah dengan investor China masih perlu diperbaiki, terutama dalam aspek transparansi dan koordinasi. Ia mencontohkan proyek baterai Titan yang melibatkan perusahaan China, Zhejiang Huayou Cobalt, bersama perusahaan pertambangan milik negara, PT Aneka Tambang (Antam).
Proyek tersebut awalnya dijadwalkan memasuki tahap pembangunan pada Oktober 2025. Namun, pada Januari 2026, Kementerian ESDM mengakui bahwa proses pembahasannya berlangsung lebih lama dari rencana awal.
Kedua perusahaan kemudian menyepakati penandatanganan perjanjian kerangka kerja. Kendati demikian, pembahasan mengenai struktur kepemilikan proyek dan sejumlah ketentuan lainnya masih berlangsung.
