Mei 4, 2026

Pemerintah Tarik Utang Baru Rp258,7 Triliun hingga Maret 2026

Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat penarikan utang baru sebesar Rp258,7 triliun hingga akhir Maret 2026.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp272,1 triliun.

“Pembiayaan APBN 2026 dikelola secara prudent dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan,” dikutip dari laporan APBN Kinerja dan Fakta edisi April 2026, Senin (4/5/2026).

Total penarikan utang tersebut setara dengan 31,1 persen dari target APBN 2026 yang mencapai Rp832,2 triliun.

Porsi ini juga lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 35,1 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp775,9 triliun.

Sebagian kecil utang baru digunakan untuk pembiayaan non-utang sebesar Rp1,3 triliun atau sekitar 0,9 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp143,1 triliun.

Nilai tersebut juga tercatat jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp19,6 triliun atau 12,3 persen dari targetnya.

Dengan demikian, total pembiayaan anggaran sepanjang tiga bulan pertama 2026 tercatat sebesar Rp257,4 triliun, sedikit lebih tinggi dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp252,5 triliun.

“Pemenuhan pembiayaan utang berjalan on-track melalui langkah antisipatif dan active cash & debt management untuk menjaga ketersediaan kas Pemerintah yang memadai dan SAL yang tetap kuat,” sebagaimana laporan Kementerian Keuangan.

Pembiayaan utang tersebut digunakan untuk menutup defisit APBN yang hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau setara 34,8 persen dari target defisit Rp689,1 triliun.

Defisit ini meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp99,8 triliun atau 16,2 persen dari target defisit APBN saat itu.