Mei 15, 2026

Lebih dari 40 Negara Bahas Misi Kawal Selat Hormuz

Lebih dari 40 negara dijadwalkan menggelar pertemuan pada Senin (11/5/2026) untuk membahas kontribusi militer dalam misi pengawalan kapal di Selat Hormuz yang dipimpin Inggris dan Prancis.

Misi tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan bagi kapal-kapal komersial yang melintasi jalur pelayaran vital dunia itu setelah tercapainya gencatan senjata yang stabil di kawasan.

Negara-negara peserta diharapkan menawarkan kemampuan pembersihan ranjau, pengawalan kapal, hingga patroli udara guna mendukung operasi pertahanan angkatan laut tersebut.

Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengatakan langkah itu bertujuan memulihkan kepercayaan dunia pelayaran terhadap keamanan Selat Hormuz.

“Kami sedang mengubah kesepakatan diplomatik menjadi rencana militer praktis guna memulihkan kepercayaan pengiriman melalui Selat Hormuz,” ujar Healey, yang akan memimpin pertemuan bersama Menteri Prancis Catherine Vautrin.

Iran Sebut Misi Barat sebagai Eskalasi

Pemerintah Iran merespons keras rencana pengerahan pasukan laut tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk eskalasi perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan setiap pengerahan kapal perang asing di sekitar Selat Hormuz akan dianggap sebagai tindakan provokatif.

“Setiap pengerahan dan penempatan kapal perusak dari luar kawasan di sekitar Selat Hormuz, dengan dalih ‘melindungi pelayaran’, tidak lain merupakan eskalasi krisis, militerisasi jalur perairan vital, dan upaya menutupi akar sebenarnya dari ketidakamanan di kawasan,” tulis Gharibabadi di platform X.

Ia menegaskan bahwa respons Iran akan dilakukan secara “tegas dan segera”.

Iran disebut telah menutup efektif Selat Hormuz setelah perang pecah akibat serangan AS-Israel pada 28 Februari lalu.

Penutupan jalur yang menjadi lintasan seperlima perdagangan minyak dan gas alam cair dunia itu memicu gangguan besar pada pasar energi global, termasuk lonjakan harga bahan bakar dan tekanan terhadap konsumen di berbagai negara.

Inggris berencana mengerahkan kapal perang HMS Dragon yang memiliki kemampuan menghancurkan rudal kendali sebagai bagian dari misi tersebut.

Namun, operasi pengawalan baru akan dijalankan setelah tercapainya gencatan senjata permanen atau kesepakatan damai.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengkritik Inggris dan sejumlah negara NATO karena dinilai lambat mengerahkan kekuatan laut untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz.