Purbaya Pastikan Dana Pemulihan Sumatera Aman: Duitnya Ada!

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 100,1 triliun untuk pemulihan pascabencana di Sumatera melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan berjalan hingga 2028.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan anggaran tersebut akan dibagi dalam tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028.

“Untuk di tahun 2026 totalnya adalah 38,9 triliun. Kemudian untuk tahun 2027 32,9 triliun dan di tahun 2028 28,2 triliun,” ujar Tito.

Ia mengatakan anggaran tersebut akan dialokasikan ke sejumlah kementerian dan lembaga, dengan porsi terbesar diterima Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 69 triliun selama tiga tahun.

“Tahun ini 22 triliun. Nah kita harap di samping itu juga hunian tetap dari Kementerian PKP 7,4 triliun selama 2 tahun. Kalau hunian tetap kita targetkan paling lambat 2027 jangan terlalu lama di hunian sementara,” katanya.

Baca Juga: Luhut Sebut Anggaran Minyak Bisa Jebolkan APBN Rp200 T

Dana Pemulihan Disebut Sudah Disiapkan

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kesiapan anggaran pemerintah untuk mendukung pemulihan pascabencana di Sumatera.

Ia mengungkapkan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan dana Rp 60 triliun sejak akhir tahun lalu melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga dalam APBN 2025.

“Yang keuangan cuma ditanya anggaran siap nggak, saya bilang siap kan dari awal tahun, dari akhir tahun lalu kita udah siapin Rp 60 triliun ternyata dipakai lebih sedikit tahun ini karena dibagi tiga untuk pembangunan-pembangunan infrastrukturnya,” ujar Purbaya usai menghadiri rapat koordinasi pemulihan pascabencana Sumatera di Kompleks DPR/MPR RI, Senin (25/5/2026).

Menurut Purbaya, kendala utama dalam pencairan dana bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan kelengkapan dokumen pengajuan dari kementerian dan lembaga terkait.

Karena itu, Kementerian Keuangan menyiapkan tim khusus untuk mempercepat tindak lanjut terhadap pengajuan anggaran yang masih terkendala administrasi.

“Saya bilang ke Dirjen saya sekarang, kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap kali di follow-up, ditelepon kementerian lembaganya kalau kurang dokumennya. Nanti kalau mereka nggak bisa nyiapin, kita kirim orang ke sana untuk siap-siap lagi,” ujarnya.

“Jadi saya harapkan sih dengan langkah seperti itu pencairan anggaran yang berhubungan dengan bencana, ini akan lebih cepat, jadi nggak usah takut. duitnya ada, ada,” lanjutnya.

Baca Juga: RI Pilih Tolak ketika Puluhan Negara Ajukan Pinjaman Bank Dunia