BGN Klaim Hemat Rp 3 Triliun Saat MBG Libur Sekolah

Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim berhasil melakukan efisiensi anggaran lebih dari Rp 3 triliun setelah menghentikan sementara distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan kebijakan tersebut diatur dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode hari libur.

Baca Juga: Rasio Pendanaan Luar Negeri Dinaikkan BI Jadi 40 Persen

Melalui aturan tersebut, seluruh SPPG yang tidak beroperasi selama masa libur sekolah tidak akan menerima insentif karena tidak menyalurkan program MBG.

“Di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif,” ucap Sari saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Menurut Sari, penghentian sementara operasional tersebut membuat BGN dapat menghemat anggaran insentif SPPG selama 18 hari masa libur sekolah.

“Maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp 3.004.560.000.000. Lumayan angkanya,” ucap dia.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut juga menyesuaikan jadwal libur sekolah yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yakni mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026.

“Memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi program MBG pada SPPG. Kebetulan libur sekolah ya secara formal 22 Juni-13 Juli 2026,” kata dia.

Sari menuturkan, kebijakan yang diterapkan kali ini berbeda dengan periode sebelumnya. Jika saat Ramadan maupun libur sekolah sebelumnya MBG masih disalurkan melalui sistem bundling, kini mekanisme tersebut tidak lagi digunakan.

Baca Juga: Apresiasi Sinergi dengan Purbaya, Perry Syukuri Rupiah Menguat

Menurut dia, periode libur sekolah dimanfaatkan BGN untuk melakukan pembenahan tata kelola program MBG di bawah kepemimpinan yang baru.

“Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG, dengan maksud tadi, untuk standardisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya,” ujar dia.