BGN Kaji Ulang Anggaran MBG 2027 yang Dinilai Terlalu Besar

Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk melakukan penyesuaian bahkan pemangkasan terhadap kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 yang saat ini tercatat mencapai Rp270 triliun.

Angka tersebut dinilai terlalu besar dan tengah dalam proses evaluasi ulang bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), seiring dengan langkah efisiensi serta penataan kembali program yang dilakukan pemerintah.

Baca Juga: BGN Ungkap Hemat Rp 3 Triliun saat MBG Libur Sekolah

Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan, angka Rp270 triliun tersebut merupakan proyeksi awal berdasarkan asumsi jumlah penerima manfaat sebanyak 81 juta orang.

“(Anggaran) 2027 itu sekitar Rp270 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta. Tapi sekali lagi, itu diajukan oleh masa yang dulu,” kata Sari dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Ia menegaskan bahwa saat ini BGN bersama Kemenkeu masih melakukan pembahasan lanjutan untuk meninjau kembali kebutuhan anggaran tersebut.

“Nah, itu yang kami besok Jumat sampai minggu depan masih akan kami bahas sama Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Menurut Sari, BGN menilai angka tersebut masih bisa ditekan jika dilakukan efisiensi serta penyesuaian terhadap desain program yang sedang berjalan.

“Kalau kita melihat secara umum dari data yang ada, atau kalau kita bandingkan dengan RPJMN, itu sebenarnya sudah jauh sekali. RPJMN tuh nggak sampai segitu,” ucapnya.

Ia menambahkan, DPR telah memberikan waktu kepada BGN selama satu bulan untuk menyusun ulang perhitungan kebutuhan anggaran MBG 2027.

“Jadi kalau ditanya sekarang, berapa Bu angka detailnya, kami belum bisa menyampaikan. Tapi angka itu lahir dari asumsi 81 juta penerima manfaat, Rp270 triliun. Itu masih kami anggap terlalu besar,” kata Sari.

BGN menargetkan hasil evaluasi dan perhitungan ulang tersebut dapat diselesaikan sebelum pemerintah menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada Agustus mendatang.

Efisiensi MBG dan Refocusing Penerima Manfaat

Di sisi lain, BGN juga tengah menjalankan sejumlah langkah efisiensi dalam pelaksanaan program MBG tahun berjalan, termasuk penghentian sementara distribusi selama libur sekolah pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026.

Kebijakan tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga lebih dari Rp3 triliun.

“Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3.004.560.000, lumayan angkanya ya,” sebut Sari.

Selain efisiensi operasional, BGN juga melakukan penyesuaian penerima manfaat program MBG. Sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa diketahui tidak lagi menjadi prioritas karena dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

Baca Juga: MBG Diklaim Tingkatkan Gizi Anak hingga Dukung Kemajuan Sepak Bola RI

Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kelompok tersebut akan dialihkan ke wilayah yang lebih membutuhkan, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sementara itu, BGN juga mencatat penyesuaian anggaran tahun 2026. Dari pagu awal Rp268 triliun, setelah dilakukan penajaman fiskal tersisa sekitar Rp228,38 triliun.

“Nah, jadi sekarang tinggal sisa pasca penajaman Rp228,38 triliun,” kata Sari.

Ia menyebut angka tersebut masih berpotensi berubah seiring proses efisiensi dan refocusing yang masih terus dilakukan dalam pelaksanaan program MBG.