Keir Starmer Mundur dari PM UK Usai Tekanan Politik

Kurang dari dua tahun setelah mencatat kemenangan besar dalam sejarah pemilu Inggris, Sir Keir Starmer akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Inggris. Keputusan itu datang setelah tekanan politik dari internal Partai Buruh serta merosotnya hasil pemilu di Inggris, Skotlandia, dan Wales pada Mei lalu.

Dalam pernyataannya, Starmer menyebut dirinya akan mundur dari posisi pemimpin Partai Buruh dan menyiapkan proses transisi pemerintahan agar dapat terbentuk kepemimpinan baru sebelum parlemen kembali bersidang pada September.

“Saya akan mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Buruh,” kata Starmer.

Ia juga mengakui bahwa di dalam partainya sendiri mulai muncul keraguan apakah dirinya masih menjadi sosok yang tepat untuk memimpin menuju pemilu berikutnya.

Tekanan Politik dan Penurunan Popularitas

Starmer sebelumnya memenangkan pemilu dengan janji stabilitas di tengah kondisi politik Inggris yang dinilai kacau. Namun, popularitasnya disebut terus menurun dalam waktu singkat.

Baca Juga : Purbaya Ungkap Sektor Swasta Jadi Modal Utama Ekonomi RI

Partai populis sayap kanan Reform UK bahkan dilaporkan melampaui Partai Buruh dalam sejumlah survei sejak musim semi 2025, memperkuat tekanan terhadap kepemimpinannya.

Setelah kekalahan dalam pemilu lokal awal Mei, gelombang kritik dari internal partai semakin menguat. Banyak anggota menilai arah kebijakan pemerintah tidak konsisten, terutama terkait perubahan janji investasi hijau, reformasi tunjangan sosial, hingga pajak warisan.

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi kritik dari kelompok sayap kanan yang menilai kebijakan imigrasi tidak efektif, terutama terkait penyeberangan ilegal dari Prancis ke Inggris.

Masalah Ekonomi dan Tekanan Global

Kondisi ekonomi Inggris menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi politik Starmer. Dampak perang di Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, termasuk Iran, disebut memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi Inggris.

Laporan Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan Inggris menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan, terutama akibat lonjakan harga energi global.

Skandal Politik dan Kontroversi Pemerintahan

Pemerintahan Starmer juga diguncang sejumlah skandal, termasuk kasus yang melibatkan Duta Besar Inggris untuk AS, Lord Peter Mandelson, yang dikaitkan dengan berkas Jeffrey Epstein.

Kontroversi tersebut memicu penyelidikan dan memperlemah citra pemerintahan, meski Mandelson membantah melakukan pelanggaran hukum.

Keputusan Starmer untuk menunjuk Mandelson sebelumnya dianggap sebagai upaya memperkuat hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, namun justru berbalik menjadi tekanan politik baru.

Hubungan dengan Donald Trump Memburuk

Relasi Inggris dan Amerika Serikat juga mengalami ketegangan setelah perbedaan sikap terkait konflik Iran. Meski sempat memberi akses pangkalan militer kepada AS, langkah tersebut tidak meredakan kritik dari Presiden Donald Trump.

Trump bahkan secara terbuka menyebut Starmer gagal dalam kebijakan imigrasi dan energi, serta memperkirakan pengunduran dirinya di media sosial.

Krisis Partai Buruh dan Masa Depan Politik Inggris

Dengan mundurnya Starmer, Partai Buruh kini menghadapi fase krisis kepemimpinan baru. Situasi ini juga membuka ruang semakin kuatnya oposisi dari Reform UK, yang terus meningkat dalam survei opini publik.

Baca Juga : Prabowo Ambil Alih, Bahlil Pastikan Listrik Aman

Pengunduran diri ini menandai perubahan besar dalam lanskap politik Inggris dalam satu dekade terakhir, di mana beberapa perdana menteri silih berganti dalam waktu singkat akibat instabilitas politik yang terus berulang.