China Kembali Tertibkan Raksasa Bisnis, Apa Sasarannya?

Pemerintah China kembali meningkatkan pengawasan terhadap sektor swasta dan perusahaan teknologi sepanjang 2026. Langkah yang disebut sebagai upaya “bersih-bersih” ini memunculkan perbandingan dengan tindakan keras regulasi yang pernah dilakukan Beijing pada 2021.

Saat itu, kebijakan pengetatan terhadap perusahaan teknologi menyebabkan lebih dari US$1 triliun nilai pasar saham teknologi China menguap.

“Konsentrasi tindakan dan jumlah perusahaan yang terlibat mau tidak mau mengingatkan kita pada tindakan keras regulasi terhadap perusahaan platform internet dari lebih dari lima tahun yang lalu,” kata Kepala Strategi China di Evercore, Neo Wang.

Baca Juga : Perdana Menteri Inggris Mengundurkan Diri Usai Tekanan Politik

Menurut para analis, pemerintah China kembali menegaskan kontrol terhadap sektor digital, ekspansi modal, data, hingga praktik bisnis yang dinilai merugikan konsumen dan persaingan usaha.

Trip.com Jadi Target Investigasi Antimonopoli

Salah satu langkah paling menonjol terjadi pada Januari 2026 ketika otoritas China meluncurkan penyelidikan antimonopoli terhadap Trip.com.

Perusahaan tersebut dituduh menyalahgunakan posisi dominan di pasar dengan mendorong pedagang untuk menandatangani perjanjian eksklusif sebelum menaikkan biaya komisi.

Investigasi tersebut langsung memukul pasar. Saham Trip.com yang diperdagangkan di Hong Kong anjlok hampir 20% dalam satu hari.

Analis Citibank memperkirakan penyelidikan yang masih berlangsung berpotensi menghasilkan denda hingga 4,9 miliar yuan atau sekitar Rp13 triliun.

Platform E-Commerce dan Pengiriman Makanan Kena Denda

Pada Mei 2026, regulator pasar China menjatuhkan sanksi keamanan pangan terbesar terhadap sejumlah platform e-commerce dan layanan pengiriman makanan.

Total denda yang dijatuhkan mencapai 3,6 miliar yuan. Otoritas menilai sejumlah platform telah mengizinkan vendor yang tidak terverifikasi beroperasi demi memenangkan persaingan harga.

Menjelang festival belanja tahunan “618”, regulator Beijing juga memanggil sejumlah perusahaan ritel daring, termasuk Xiaohongshu.

Perusahaan tersebut diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan iklan subsidi yang menyesatkan serta mekanisme biaya tersembunyi yang dinilai membebani para pedagang.

Walmart China Ikut Diperiksa

Pengawasan tidak hanya menyasar perusahaan lokal. Regulator Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar (SAMR) juga memanggil manajemen senior Walmart China.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan kegagalan keamanan pangan yang berulang di jaringan gudang keanggotaan Sam’s Club.

Sebagai respons, Sam’s Club membentuk tim khusus untuk memperbaiki sistem inspeksi rantai pasokan dan menunjuk mantan eksekutif Alibaba, Liu Peng, sebagai pimpinan baru.

Meski sejumlah perusahaan besar kembali menjadi sasaran regulator, banyak analis menilai pendekatan Beijing kali ini jauh lebih terukur dibandingkan gelombang pengetatan pada 2021.

Mitra dan Kepala Kebijakan Teknologi China di DGA-Albright Stonebridge Group, Paul Triolo, menilai kondisi ekonomi saat ini membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil langkah.

Menurutnya, China sedang menghadapi lemahnya permintaan domestik, pasar tenaga kerja yang belum pulih sepenuhnya, serta kebutuhan investasi besar di sektor kecerdasan buatan (AI).

“Beijing berupaya untuk bertindak tetapi tanpa memicu kepanikan investor yang luas lainnya. Regulator jauh lebih terkendali daripada tahun 2021,” katanya.

Beijing Masih Membutuhkan Sektor Swasta

Pandangan serupa disampaikan Direktur China di The Asia Group, Han Shen Lin. Ia menilai pemerintah China saat ini sangat membutuhkan dukungan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja dan mempercepat investasi teknologi.

Sinyal tersebut sudah terlihat sejak 2025 ketika Presiden Xi Jinping mengundang sejumlah pengusaha papan atas, termasuk pendiri Alibaba, Jack Ma, untuk menunjukkan dukungan terhadap peran sektor swasta dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Analis Rhodium Group, Ciel Qi, menilai kebijakan terbaru Beijing lebih bersifat sinyal pengawasan daripada kampanye penindakan besar-besaran.

Baca Juga : AS Cabut Sanksi Minyak Iran, Hormuz Kembali Buka 

“Langkah-langkah tersebut lebih berupa sinyal terukur daripada penindakan berkelanjutan,” ujarnya.

Kebijakan terbaru menunjukkan bahwa China masih ingin memperkuat kepatuhan perusahaan terhadap aturan pasar, keamanan pangan, dan persaingan usaha.