Prabowo Ungkap Alasan Gibran Mundur, Singgung Syarat Pendidikan
Presiden Prabowo Subianto mengungkap persoalan persyaratan pendidikan sebagai alasan di balik keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.
Menurut Prabowo, keputusan tersebut berkaitan dengan perbedaan sistem pendidikan di luar negeri dan Indonesia serta adanya putusan hukum mengenai pemenuhan persyaratan konstitusional.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Saat memberikan keterangan, Prabowo berdiri di samping Gibran.
Baca Juga : Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur, Suratnya 5 Paragraf!
“Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan bahwa Gibran merasa telah menyelesaikan pendidikan melalui proses yang semestinya. Namun, ia menilai terdapat perbedaan antara sistem pendidikan yang berlaku di negara tempat Gibran menempuh pendidikan dan ketentuan pendidikan di Indonesia.
“Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” ujar Prabowo.
Ia juga menyinggung sejumlah putusan hukum yang menurutnya menunjukkan adanya persoalan dalam pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.
“Di sisi lain berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyarataan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita,” kata Prabowo.
Putusan MK dan MA Kembali Disorot
Persoalan pendidikan Gibran sebelumnya menjadi sorotan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Gibran diketahui menempuh pendidikan di luar negeri sehingga kesesuaian dokumen pendidikannya dengan persyaratan di Indonesia sempat dipersoalkan.
Dalam perkembangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 5 Oktober 2026 mengeluarkan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. MK tidak menerima gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak lainnya. Namun, dalam pertimbangan putusan tersebut, MK disebut menyinggung tidak ditemukannya ijazah SMA Gibran.
Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 menerbitkan putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan itu membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Prabowo mengaitkan putusan-putusan tersebut dengan persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan dalam sistem konstitusional Indonesia. Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan penjelasan Prabowo mengenai alasan pengunduran diri Gibran.
Jabatan Wakil Presiden Kosong, MPR Punya Waktu 60 Hari
Pengunduran diri Gibran turut berdampak pada kekosongan jabatan Wakil Presiden RI. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan posisi tersebut kosong sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Baca Juga : Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran dari Posisi Wapres
“Sejak hari ini, maka jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Muzani menjelaskan bahwa MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan tersebut dan menetapkan wakil presiden definitif yang baru.
Sebelumnya, Gibran datang langsung ke Kompleks Parlemen untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit itu, Gibran tidak menyampaikan alasan secara terperinci mengenai keputusannya.
Muzani mengatakan surat tersebut memuat pernyataan Gibran untuk berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri. Gibran juga meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan diterimanya surat tersebut, MPR selanjutnya akan memproses pengisian jabatan wakil presiden yang ditinggalkan Gibran sesuai mekanisme konstitusional.
