Februari 5, 2026

Purbaya Bersiap Ambil Alih PNM dari Danantara untuk KUR

Diskusi antara Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa serta jajarannya, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, terkait dengan rencana pengambil alihan salah satu lembaga keuangan di bawah Danantara.

Hal ini dilakukan dengan tujuan, supaya Kementerian Keuangan bisa bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, menurut Purbaya, Danantara belum merestui niat pengambilalihan salah satu lembaga keuangan tersebut.

“Saya sedang diskusi sama Danantara untuk ngambil KUR-nya. Salah satu unitnya, saya tertarik Sama PNM (Permodalan Nasional Madani) sebetulnya. Tapi sampai sekarang belum dikasih sama Danantara,” kata Purbaya, saat ditemui di DPR, Rabu (4/2/2026).

Purbaya mengatakan, jika PNM diberikan kepada Kemenkeu, akan dijadikan sebagai penyalur KUR penuh.

PNM ditargetkan bisa menjadi special mission vehicle (SMV) di bawah kemenkeu. Purbaya menjelaskan, Kemenkeu harus membayar Rp 40 triliun per tahun untuk subsidi bunga KUR. Jika PNM mau dijadikan lembaga khusus (SMV) di bawah Kemenkeu, dana KUR bisa disalurkan langsung melalui PNM ke masyarakat, sehingga lebih efisien dan terkontrol.

Purbaya menjelaskan bahwa dalam jangka waktu empat tahun, ia menargetkan dapat membangun sebuah lembaga keuangan yang setara dengan bank kecil dengan modal mencapai sekitar Rp160 triliun.

Menurutnya, dengan modal sebesar itu, pemerintah akan memiliki kapasitas yang cukup kuat untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara lebih efektif dan berkelanjutan. Ia juga menilai, skema tersebut dapat mengurangi beban negara yang selama ini harus mengeluarkan subsidi bunga KUR hingga sekitar Rp40 triliun setiap tahun.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan gagasannya untuk menjajaki kemungkinan memperoleh lembaga tersebut melalui Danantara. Ia menyebut rencana itu masih perlu didiskusikan lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait. Namun dengan nada bercanda, ia menambahkan bahwa jika rencana tersebut tidak mendapat persetujuan, pemerintah masih memiliki opsi lain, termasuk melalui kebijakan fiskal seperti penyesuaian pajak.