Ekonomi RI Tumbuh Kuat, Sejumlah Indikator Mulai Beri Sinyal Waspada
Perekonomian Indonesia masih mencatat pertumbuhan yang kuat pada paruh pertama 2026. Namun, di tengah capaian tersebut, sejumlah indikator mulai menunjukkan tekanan yang perlu diwaspadai pada semester berikutnya.
Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi masih berada di atas 5 persen, ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi. Di sisi lain, inflasi yang meningkat, defisit perdagangan, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga kontraksi sektor manufaktur mulai memunculkan tanda-tanda perlambatan.
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Sejak 2022
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I-2026.
Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak kuartal III-2022 yang mencapai 5,73 persen.
Secara nominal, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan tercatat Rp3.447,7 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi terutama didorong konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh total PDB.
“Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif. Kontribusi terbesar konsumsi RT sebesar 54,36% dan tumbuh 5,52%,” ujar Amalia.
Konsumsi rumah tangga terdorong oleh momentum Lebaran, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta aktivitas sektor restoran, hotel, transportasi, dan komunikasi.
Selain itu, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh 5,96 persen dengan kontribusi 28,29 persen terhadap PDB.
“Total kontribusi keduanya adalah 82,65% terhadap total PDB,” tambah dia.
Baca Juga: Pemerintah Turun Tangan, Said Iqbal Cek Dugaan PHK Tokopedia
Inflasi Mendekati Batas Atas Target Pemerintah
Meski ekonomi tumbuh kuat, tekanan harga mulai meningkat. BPS mencatat inflasi Juni 2026 mencapai 0,44 persen secara bulanan, lebih tinggi dibandingkan Mei yang sebesar 0,28 persen.
Secara tahunan, inflasi mencapai 3,34 persen atau mendekati batas atas target pemerintah sebesar 3,5 persen.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kelompok transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi.
“Terjadi inflasi sebesar 0,44%,” ungkap Ateng.
Menurut dia, kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi menjadi faktor utama yang mendorong inflasi sektor transportasi.
“Inflasi pada kelompok transportasi ini disumbang kenaikan bensin, tarif angkutan udara dan juga pelumas atau oli mesin,” jelas dia.
Pemerintah juga mulai mengingatkan potensi kenaikan harga pangan akibat faktor cuaca dan musim.
“Kita harus waspadai terutama untuk volatile food. Karena kan terdampak dengan musim dan sebagainya,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Surplus Neraca Dagang 72 Bulan Berakhir
Sinyal peringatan juga muncul dari sektor eksternal. BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS pada Mei 2026.
Defisit tersebut menjadi yang pertama setelah Indonesia menikmati surplus selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.
Nilai ekspor tercatat sebesar 23,20 miliar dollar AS, sementara impor mencapai 24,81 miliar dollar AS.
Menurut Ateng, defisit terutama berasal dari sektor migas yang mencatat defisit 3,76 miliar dollar AS.
Impor migas bahkan melonjak 70,78 persen secara tahunan menjadi 4,51 miliar dollar AS.
Kondisi itu berpotensi menambah tekanan terhadap transaksi berjalan Indonesia yang sebelumnya juga berada dalam posisi defisit.
Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan mencapai 4 miliar dollar AS atau setara 1,1 persen terhadap PDB pada kuartal I-2026.
Sementara itu, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga mengalami defisit sebesar 9,1 miliar dollar AS pada periode yang sama.
Rupiah Sempat Menyentuh Rp18.000 per Dollar AS
Tekanan eksternal turut tercermin pada pergerakan nilai tukar rupiah.
Pada perdagangan Senin (6/7/2026), rupiah sempat menyentuh level psikologis Rp18.000 per dollar AS sebelum ditutup di Rp17.985 per dollar AS.
Pelemahan rupiah dipengaruhi meningkatnya kebutuhan dollar AS untuk pelaksanaan ibadah haji, pembayaran dividen korporasi, serta perpindahan dana investor global ke aset yang dianggap lebih aman.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan fenomena perpindahan modal ke aset aman tengah terjadi di pasar global.
“Kita menghadapi situasi dimana fly to quality itu akan terjadi ke US dollar capital outflow juga akan terjadi dan itu sudah kita alami,” ujar Destry.
Menurut dia, konflik di Timur Tengah dan ketidakpastian global mendorong investor menarik dana dari negara berkembang dan mengalihkannya ke dollar AS.
Baca Juga: 26 Kerjasama Strategis Disepakati Prabowo dan Singapura, Apa Saja?
PMI Manufaktur Kembali Kontraksi
Tekanan berikutnya datang dari sektor manufaktur. Data S&P Global menunjukkan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026.
Angka di bawah 50 menandakan aktivitas manufaktur berada dalam fase kontraksi.,Capaian tersebut juga menjadi yang terendah dalam satu tahun terakhir.
S&P Global menyebut penurunan permintaan sebagai penyebab utama pelemahan sektor manufaktur.
“Penyebab utama penurunan pada bulan Juni adalah penurunan permintaan atas barang manufaktur Indonesia. Pesanan baru turun untuk pertama kali dalam tiga bulan dan pada laju tercepat dalam setahun,” tulis S&P.
Melemahnya permintaan membuat perusahaan mengurangi produksi selama empat bulan berturut-turut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kontraksi manufaktur dipicu terganggunya rantai pasok global.
“Itu terkait dengan supply chain. Jadi supply chain sangat terganggu, dan kita memang Indonesia dapatnya lagging. Jadi telat untuk terganggunya,” ucap Airlangga.
Meski demikian, pemerintah masih melihat prospek sektor manufaktur cukup positif dalam satu tahun ke depan.
“Tapi kalau kita lihat outlook 12 bulan ke depan sih relatif mereka lebih optimis,” lanjut dia.
Berbagai data tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia masih relatif kuat dengan pertumbuhan yang terjaga dan konsumsi domestik yang tetap solid.
Namun, meningkatnya inflasi, munculnya defisit perdagangan, pelemahan rupiah, serta kontraksi manufaktur menjadi indikator yang perlu mendapat perhatian pada paruh kedua 2026, terutama jika ketidakpastian global dan gejolak harga energi kembali meningkat.
