Hamas Bubarkan Badan Pemerintahan Gaza, Ada Apa Sebenarnya?
Hamas resmi membubarkan badan yang selama hampir 20 tahun mengelola pemerintahan sipil di Jalur Gaza. Keputusan yang diumumkan pada Senin (6/7/2026) itu menjadi langkah awal bagi komite teknokrat untuk mengambil alih administrasi wilayah tersebut.
Sejak mengambil alih Gaza dari faksi Palestina Fatah pada 2007, Hamas menjalankan roda pemerintahan setelah memenangkan pemilu legislatif setahun sebelumnya.
Sejak gencatan senjata antara Hamas dan Israel diberlakukan pada Oktober 2025, kelompok tersebut beberapa kali menyatakan kesediaannya untuk tidak lagi memimpin pemerintahan di Gaza.
Baca Juga : Timnas Cape Verde Cetak Sejarah, Disambut Bak Pahlawan
Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al Thawabta, mengatakan kepada AFP bahwa Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed Al Farra, telah resmi mengundurkan diri.
Menurutnya, Al Farra membubarkan komite tersebut untuk mempermudah proses transisi administrasi dan pemerintahan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
NCAG merupakan komite teknokrat yang berkedudukan di Kairo, Mesir. Komite tersebut dibentuk oleh Board of Peace yang didirikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menjadi mediator gencatan senjata pada Oktober 2025.
Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, menyebut keputusan tersebut sebagai langkah baru agar Hamas tidak lagi bertanggung jawab atas pemerintahan di Jalur Gaza.
“Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza, untuk menghilangkan segala dalih bagi pendudukan yang terus melakukan agresi dan perang pemusnahan,” kata Qassem kepada AFP.
Ia menambahkan, Hamas berharap NCAG dapat segera memasuki Gaza serta menegaskan kesiapan organisasinya menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada komite tersebut agar proses transisi berjalan lancar.
Seorang pejabat Hamas juga mengatakan kepada AFP bahwa keputusan tersebut telah disampaikan kepada berbagai faksi Palestina dalam pertemuan di Kairo. Menurutnya, langkah tersebut mendapat sambutan positif dan dipandang sebagai upaya serius untuk memungkinkan NCAG menjalankan fungsi pemerintahan.
Dinilai Masih Bersifat Simbolis
Pembubaran badan pemerintahan Hamas yang beranggotakan 15 orang itu membuka peluang bagi NCAG yang dipimpin teknokrat Palestina Ali Shaath untuk mengambil alih administrasi sipil di Gaza.
Namun hingga kini, NCAG yang masih berkantor di Kairo belum dapat memasuki Jalur Gaza karena adanya keberatan dari pihak Israel.
Pakar politik asal Gaza, Mkhaimar Abusada, menilai langkah Hamas belum menyelesaikan persoalan utama dalam proses perdamaian.
Menurutnya, hambatan terbesar bukan terletak pada pembubaran badan pemerintahan, melainkan belum tercapainya kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas.
“Hamas belum menyetujui pelucutan senjata dan itulah yang masih menjadi titik buntu,” ujarnya kepada AFP.
Hamas bersama sejumlah faksi Palestina diketahui masih terus melakukan perundingan di Kairo dengan para mediator guna memperkecil perbedaan, terutama terkait tahap kedua gencatan senjata yang mencakup agenda pelucutan senjata.
Seorang sumber diplomatik yang mengikuti sebagian proses negosiasi mengatakan bahwa pengumuman Hamas menunjukkan upaya kelompok tersebut untuk mendorong proses politik sekaligus mengalihkan perhatian pada apa yang mereka nilai sebagai kegagalan Israel memenuhi komitmen dalam perjanjian gencatan senjata.
Tahap Kedua Gencatan Senjata Belum Menemukan Titik Temu
Tahap pertama gencatan senjata mencakup pembebasan sandera Israel yang masih ditahan Hamas sebagai imbalan pembebasan warga Palestina yang ditahan Israel.
Baca Juga : Demonstran Anti NATO Ditahan Jelang KTT Turki
Sementara itu, pembahasan tahap kedua yang meliputi pelucutan senjata Hamas dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza masih mengalami kebuntuan selama berbulan-bulan.
Di sisi lain, pasukan Israel terus memperluas kehadiran militernya di Gaza dan kini disebut telah menguasai hampir 70 persen wilayah tersebut.
Hamas sendiri menegaskan pembentukan pemerintahan Palestina harus lebih dahulu diwujudkan sebelum mempertimbangkan penyerahan sebagian persenjataannya.
Persoalan mengenai siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang juga masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam proses negosiasi. Israel menolak Hamas kembali memimpin Gaza, tetapi juga belum menyetujui pengambilalihan langsung oleh Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah.
Hingga kini, Hamas dan Israel masih saling menuduh telah melanggar kesepakatan gencatan senjata.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang berada di bawah otoritas Hamas, dan datanya dinilai dapat diandalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sedikitnya 1.072 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata mulai berlaku. Sementara itu, militer Israel menyatakan telah kehilangan lima prajurit dan satu kontraktor dalam periode yang sama.
