Juli 16, 2026

Purbaya soal Utang LN RI Hampir Rp8.000 Triliun: Kita Masih Prudent

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia masih berada dalam kondisi aman meskipun nilainya telah mencapai hampir Rp8.000 triliun.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar US$444,4 miliar atau sekitar Rp7.999,2 triliun dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS.

Angka tersebut meningkat 3,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan bulan sebelumnya, didorong oleh tambahan utang pemerintah dan Bank Indonesia.

Menanggapi besarnya nominal utang tersebut, Purbaya menilai ukuran utang tidak bisa dilihat semata-mata dari jumlah nominalnya.

Menurut dia, kondisi fiskal suatu negara harus dinilai dengan membandingkan utang terhadap kapasitas ekonomi nasional.

“Kalau yang itu masih sepuluh per sepuluh (sepersepuluh). Jadi yang sepersepuluh aman kan gitu kira-kira. Jadi kita selalu bandingkan dengan size ekonominya jangan nominalnya aja,” ungkap Purbaya di Istana Negara, Rabu (15/7/2026).

Ia menjelaskan, indikator yang umum digunakan untuk mengukur kesehatan fiskal adalah rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam konteks tersebut, posisi Indonesia masih berada jauh di bawah ambang batas yang digunakan secara internasional.

“Jadi kita kalau pakai di fiskal itu kan di bawah 60%, harusnya di bawah 60% kita masih 40% jadi masih jauh dari ininya,” ujar dia.

Purbaya menyebut batas rasio utang sebesar 60 persen terhadap PDB mengacu pada standar yang digunakan dalam Maastricht Treaty.

Ia menilai posisi Indonesia masih relatif konservatif dibandingkan sejumlah negara lain yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi.

Menurut dia, rasio utang Amerika Serikat telah mencapai sekitar 100 persen terhadap PDB.

Sementara Singapura berada di kisaran 175 persen, Jepang sekitar 275 persen, dan Jerman berada di level lebih dari 60 persen.

“Jadi tinggi-tinggi, jadi kita masih amat prudent dari sisi itu,” kata Purbaya.

Ia juga menyinggung keputusan lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil.

Menurut dia, keputusan tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran negara masih dipandang positif oleh investor dan lembaga internasional.

“Mereka melihat gimana kita cara mengelola anggaran. Walaupun di dalam negeri udah ribut, sebenarnya bagus,” tegas dia.

Purbaya menambahkan, apabila kondisi fiskal Indonesia dinilai bermasalah, lembaga pemeringkat kemungkinan telah memberikan prospek negatif atau bahkan menurunkan peringkat kredit Indonesia.

“Kalau kita dianggap tidak mampu pasti udah ‘unstable’ atau ‘negatif’ atau mungkin udah downgrade (rating-nya),” pungkas dia.