Inggris Kaji Obligasi Perang, Apa Itu dan Bagaimana Risikonya?
Pemerintah Inggris mewacanakan penerbitan obligasi perang (war bond) sebagai salah satu opsi untuk membiayai peningkatan anggaran pertahanan.
Gagasan tersebut memunculkan kembali instrumen keuangan yang pernah digunakan Inggris saat Perang Dunia I.
Meski sempat dipasarkan sebagai investasi yang aman, sejarah menunjukkan obligasi perang juga menyimpan risiko bagi investor, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan tekanan inflasi.
Baca Juga: Kapal di Selat Hormuz Harus Bayar Tarif? Ini Perkembangannya
Mengapa Inggris Kembali Mewacanakan Obligasi Perang?
Usulan penerbitan obligasi perang kembali mengemuka setelah muncul gagasan agar Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menerbitkan instrumen tersebut untuk mendukung belanja pertahanan negara.
Mantan Kepala Ekonom Bank of England Andy Haldane menilai langkah itu berpotensi menghimpun sebagian dana simpanan masyarakat Inggris yang diperkirakan mencapai sekitar 2 triliun pound sterling.
Menurut dia, insentif pajak dapat menjadi daya tarik agar masyarakat bersedia membeli obligasi tersebut.
Namun, konsep obligasi perang bukanlah hal baru bagi Inggris. Pada 1914, ketika terlibat dalam Perang Dunia I, pemerintah menerbitkan pinjaman perang dengan kupon 3,5 persen dan jatuh tempo pada 1925–1928 untuk membiayai kebutuhan perang.
Penerbitan perdana itu tidak mencapai target. Dari sasaran 350 juta pound sterling, pemerintah hanya berhasil menghimpun 91 juta pound sterling.
Kekurangan dana kemudian ditutup oleh Bank of England, meski fakta tersebut baru diketahui publik beberapa dekade kemudian.
Dua tahun setelahnya, Menteri Keuangan saat itu, David Lloyd George, kembali meluncurkan obligasi perang dengan kampanye yang lebih agresif.
“Saya ingin melihat cek-cek melesat di udara… setiap cek yang diarahkan dengan tepat merupakan senjata penghancur yang lebih hebat daripada peluru meriam 12 inci.
Pinjaman besar membantu memastikan kemenangan,” kata Lloyd George dalam pidatonya di Guildhall pada Januari 1917, seperti dikutip CNBC International.
Ia juga meyakini pembiayaan melalui obligasi dapat mempercepat berakhirnya perang.
“Pinjaman besar juga akan memperpendek durasi perang,” tegas dia.
Baca Juga: Hubungan RI China Disorot Media Asing, Ini yang Diungkapkan
Sejarah Menunjukkan Obligasi Perang Tak Selalu Menguntungkan
Pemerintah Inggris saat itu juga menjalankan kampanye yang menyebut investor tidak akan menanggung risiko.
Strategi tersebut berhasil menarik sekitar tiga juta investor dengan total dana mencapai 2,5 miliar pound sterling.
Namun, perjalanan berikutnya tidak sesuai harapan.
Pada 1932, di tengah krisis ekonomi Great Depression, pemerintah Inggris memangkas beban bunga utang dengan menawarkan penukaran obligasi berbunga 5 persen menjadi obligasi abadi (perpetual bond) yang hanya memberikan kupon 3,5 persen.
Setelah itu, inflasi terus menggerus nilai investasi para pemegang obligasi selama puluhan tahun.
Saat pemerintah akhirnya melunasi sisa utang tersebut pada 2014, nilai investasi awal sebesar 100 pound sterling yang ditanamkan pada 1917 hanya tersisa sedikit di atas 2 pound sterling dalam nilai riil.
Meski demikian, lebih dari 120.000 pemegang obligasi masih tercatat, sebagian besar merupakan ahli waris yang menerima surat utang tersebut secara turun-temurun.
Wacana penerbitan obligasi perang juga menuai kritik. Mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menilai instrumen tersebut pada dasarnya tetap merupakan utang pemerintah.
“Obligasi perang terdengar bagus, namun pada dasarnya hanyalah utang dengan sebutan lain. Sungguh tindakan bodoh jika kita menguji sikap pasar terhadap pemberian pinjaman dana lebih banyak lagi kepada kita,” ujar Sunak.
Pengalaman Inggris menunjukkan bahwa obligasi perang memang dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan negara pada masa krisis.
Namun, instrumen tersebut juga memiliki risiko jangka panjang karena nilainya dapat tergerus inflasi maupun berubah akibat kebijakan pemerintah.
