Netanyahu Tolak Rencana Gaza, Hubungan dengan Trump Retak?

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara terbuka menolak rencana penyelesaian konflik Gaza yang digagas Amerika Serikat (AS) dan telah mendapat persetujuan dari Hamas. Penolakan tersebut berpotensi memperlebar perbedaan pandangan antara Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump.

Sikap itu disampaikan Netanyahu setelah lebih dari sepekan menghadapi tekanan dan kritik, terutama dari kelompok pendukungnya yang berhaluan sayap kanan.

Dalam rapat kabinet pada Minggu (9/8/2026), Netanyahu secara tegas menyatakan Israel tidak menerima dokumen berisi 15 poin tersebut. Dokumen itu diketahui telah disepakati Hamas sejak akhir Juli 2026.

Baca Juga : Penghasilan Danantara Naik, Prabowo Klaim BBM Tetap

“Israel menolak dokumen 15 poin,” ujar Netanyahu dalam rapat kabinet.

Ia juga menegaskan bahwa pasukan Israel tidak akan meninggalkan Gaza sebelum ancaman terhadap keamanan Israel dinilai benar-benar berakhir.

“Militer Israel tidak akan melakukan penarikan apa pun sampai Hamas benar-benar dilucuti senjatanya, dan akan terus menggagalkan ancaman terhadap pasukan dan warga negara kita,” tegas Netanyahu, dikutip dari ABS-CBN.

Antara Persahabatan dan Sikap Politik

Meskipun menolak rencana tersebut, Netanyahu tetap menyebut Trump sebagai salah satu sekutu terdekat Israel. Namun, kedekatan personal kedua pemimpin tidak membuat Netanyahu selalu mengikuti kebijakan Washington, terutama dalam isu-isu strategis.

“Mereka punya ide, beberapa di antaranya dapat diterima oleh kami dan beberapa tidak, dan kami tahu bagaimana mempertahankan pendirian kami dalam hal ini,” kata Netanyahu.

Ia menambahkan bahwa pemerintah Israel telah menyampaikan seluruh keberatan terkait rencana tersebut kepada pemerintah AS.

Hubungan dekat Netanyahu dan Trump sebelumnya menjadi salah satu modal politik penting bagi perdana menteri Israel tersebut. Pada periode pertama pemerintahannya, Trump mengambil sejumlah kebijakan yang dinilai menguntungkan Israel, termasuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Kedua pemimpin juga berada di posisi yang sama ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir Februari 2026.

Namun, perbedaan kepentingan mulai terlihat ketika Trump berusaha mendorong gencatan senjata dengan Iran pada April. Kebijakan tersebut disebut berkaitan dengan tekanan politik domestik di AS serta kenaikan harga minyak global.

Mengenai isu nuklir Iran, Netanyahu kembali menegaskan sikap kerasnya di hadapan kabinet.

“Dengan atau tanpa kesepakatan, selama saya menjadi perdana menteri, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir,” ucapnya.

Selain perselisihan mengenai Iran, Netanyahu juga memerintahkan serangan baru terhadap Lebanon pada pekan sebelumnya. Israel menyebut tindakan tersebut sebagai respons atas dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh Hizbullah, sementara pada saat yang sama pembicaraan yang dimediasi AS antara Israel dan Lebanon masih berlangsung.

Tekanan Politik Dalam Negeri

Penolakan Netanyahu terhadap rencana Gaza juga tidak terlepas dari dinamika politik domestik Israel.

Sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel, Netanyahu menghadapi tekanan menjelang pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026. Pemilu tersebut menjadi pemilu pertama sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Baca Juga : Gaji Manajer Kopdes 16 Juta, Purbaya Buka Suara

Sejumlah survei menunjukkan posisi Netanyahu berpotensi terancam, bahkan ia diperkirakan dapat tertinggal dari lawan politiknya. Rencana Gaza yang didukung AS juga dilaporkan tidak populer di kalangan pemilih sayap kanan yang menjadi basis utama Netanyahu.

Tekanan semakin kuat karena sejumlah anggota kabinet dari kelompok sayap kanan jauh terus mendorong dilakukannya pemungutan suara baru untuk membatalkan rencana tersebut.

Di sisi lain, Hamas yang baru memilih Khalil Al Hayya sebagai pemimpin barunya menyatakan tetap mendukung rencana Gaza. Kelompok tersebut bahkan meminta Washington mengambil langkah lebih tegas untuk memastikan kesepakatan dapat dijalankan.

“Kami mengharapkan para mediator dan penjamin dari Amerika untuk menekan Netanyahu dan pemerintahannya agar mematuhi peta jalan, dan tidak menghalangi proses tersebut karena alasan politik dan pemilihan internal,” kata anggota biro politik Hamas, Bassem Naim.