Trump Ubah Istilah AI Jadi Super Intelligence dalam Dokumen Pemerintah AS
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif pada Selasa (29/9/2026) yang menginstruksikan pemerintah menggunakan istilah “super intelligence” (SI) atau kecerdasan super untuk menyebut artificial intelligence (AI).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintahan Trump membentuk persepsi baru mengenai perkembangan AI, di tengah meningkatnya seruan agar pengembangan teknologi tersebut diperlambat.
Dalam perintah eksekutif itu, pemerintah AS menyatakan istilah SI dinilai lebih mampu menggambarkan perkembangan dan kemampuan teknologi yang berlangsung dengan cepat.
“Seiring kemampuan ini terus berkembang, teknologi tersebut semakin mewakili bukan sekadar artificial intelligence, melainkan era baru Super Intelligence,” demikian bunyi perintah eksekutif tersebut, dikutip Politico.
Dokumen tersebut juga menyebut istilah yang digunakan pemerintah federal harus mencerminkan kemampuan transformatif teknologi AI sekaligus peluang yang dapat diciptakannya bagi masyarakat AS.
Baca Juga : Warga AS Tolak Data Center, Trump Tetap Dukung
“Itu bukan dibuat-buat [artificial], kita semua sepakat akan hal itu,” kata Trump kepada wartawan.
Istilah Super Intelligence Punya Makna Khusus
Meski pemerintah AS mulai menggunakan istilah SI secara resmi, istilah “super intelligence” sebenarnya sudah memiliki pengertian khusus dalam bidang AI.
Dalam konteks teknis, superintelligence merujuk pada sistem AI yang kemampuan kognitifnya melampaui manusia dalam hampir seluruh aspek berpikir. Teknologi dengan kemampuan seperti itu hingga saat ini belum tercapai.
Dengan demikian, penggunaan istilah SI oleh pemerintah AS dalam dokumen resmi tidak serta-merta berarti teknologi superintelligence seperti yang didefinisikan secara teknis telah terwujud.
Semua Lembaga Federal Wajib Gunakan Istilah SI
Perintah eksekutif Trump mewajibkan seluruh lembaga federal AS menggunakan istilah “SI” ketika menyebut teknologi tersebut dalam komunikasi publik, situs web, laporan, maupun dokumen kebijakan.
Direktur Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi AS, Michael Kratsios, juga akan menentukan apakah definisi resmi istilah baru tersebut perlu disesuaikan atau diperluas.
Perubahan terminologi ini dilakukan sekitar sepekan setelah Trump mulai menggunakan istilah SI dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pidato tersebut, Trump menolak seruan untuk memperketat regulasi industri AI. Ia mengatakan para eksekutif perusahaan teknologi akan memasang pengamanan yang diperlukan pada model-model AI mereka.
Sikap tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap perkembangan AI. Beberapa kekhawatiran mencakup potensi teknologi menggantikan pekerjaan manusia hingga kasus agen AI yang dilaporkan mengakses situs pemerintah atau memulai serangan siber.
Perusahaan Teknologi Diminta Perkuat Pengamanan AI
Pada hari yang sama, sejumlah eksekutif perusahaan teknologi juga menandatangani konstitusi AI di Gedung Putih. Dokumen tersebut bersifat “mengikat secara moral” dan mengarahkan perusahaan untuk bekerja sama dengan auditor eksternal independen.
Baca Juga : Xi Jinping Dorong Hubungan AS-China Lebih Stabil
Auditor tersebut akan menilai apakah model AI yang dikembangkan perusahaan beroperasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Perusahaan juga diminta menerapkan sistem pengendalian internal untuk mencegah model AI meretas sistem. Mekanisme pengendalian tersebut nantinya akan dipantau oleh sebuah tim yang berada di bawah pengawasan komite independen dari dewan direksi.
Trump sebelumnya telah berulang kali menegaskan tidak akan memperlambat pertumbuhan industri AI di AS. Ia juga menyatakan bahwa mempertahankan posisi dominan AS dalam teknologi tersebut merupakan bagian dari kepentingan keamanan nasional.
