Pertalite Bakal Dibatasi untuk Desil 9-10, Siapa? 

Pemerintah mulai menyiapkan skema pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi tertentu.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tengah membahas kemungkinan pembatasan subsidi Pertalite untuk masyarakat yang masuk desil 9 dan 10.

Kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah agar subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Baca Juga : Kolaborasi Maut Purbaya-Bahlil Demi Subsidi Batasi Pertalite

Purbaya mengatakan kelompok desil 9 dan 10 menjadi salah satu sasaran yang sedang dikaji. Desil 9 umumnya mencakup kelompok masyarakat menengah atas, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat ekonomi paling tinggi.

“Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin desil 9, 10 supaya nanti berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” terang Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Selasa (11/8/2026).

Sistem Pembatasan Pertalite Masih Dikaji

Pemerintah saat ini masih mempelajari sistem yang akan digunakan untuk menentukan kelompok masyarakat yang tetap berhak mendapatkan subsidi Pertalite.

Purbaya menyebut sistem yang telah dimiliki PT Pertamina (Persero) dinilai cukup memadai untuk mendukung penerapan kebijakan subsidi tepat sasaran tersebut.

“Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan gitu,” tambah Purbaya.

Meski persiapan sistem mulai dilakukan, pemerintah belum menetapkan kapan pembatasan Pertalite berdasarkan kelompok ekonomi tersebut akan mulai diterapkan.

Dengan demikian, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 belum secara otomatis dilarang membeli Pertalite. Pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mematangkan mekanisme pelaksanaannya.

Bahlil: Subsidi Harus Diterima Masyarakat yang Berhak

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pembahasan pembatasan Pertalite dilakukan untuk memperbaiki penyaluran subsidi BBM.

Menurutnya, selama ini sebagian subsidi masih dinikmati masyarakat yang secara ekonomi sebenarnya tidak menjadi kelompok sasaran. Karena itu, pemerintah ingin mengarahkan anggaran subsidi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga : Purbaya Ungkap Strategi Pemerintah, Tegaskan Subsidi BBM Aman

“Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9 desil 10 masih kena masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerima,”

Bahlil menambahkan, pembenahan penyaluran subsidi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan pun dilakukan melalui koordinasi antar kementerian.

“Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Maka dari itu kami melakukan rapat koordinasi rapat menteri, seperti itu,” ungkap Bahlil di lokasi yang sama, Selasa (11/8/2026).