Manchester City Bersalah, Ini Temuan Skandal Keuangan
Manchester City dinyatakan bersalah atas hampir seluruh tuduhan pelanggaran aturan keuangan Premier League setelah komisi independen menerbitkan putusan inti setebal 40 halaman. Dalam putusan tersebut, komisi menemukan sejumlah skema pendanaan yang disebut sebagai transaksi “palsu” atau sham, termasuk kesepakatan sponsor bernilai besar dengan perusahaan-perusahaan asal Abu Dhabi.
Mengutip laporan The Guardian, Rabu (30/9/2026), putusan itu mengungkap secara lebih rinci bagaimana Manchester City membiayai ambisi besar klub setelah diambil alih anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi, Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan, pada 2008.
Ketika mengambil alih City, Mansour disebut memiliki “rencana ambisius” untuk mengembangkan klub. Namun, kondisi keuangan City saat itu dinilai belum mampu menopang target tersebut.
“Klub menyadari sejak awal kepemilikan [Mansour] bahwa dana yang sangat besar akan dibutuhkan jika langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan … ambisi tersebut ingin dipenuhi,” tulis komisi.
Baca Juga : China Perluas Jaringan Kereta Cepat hingga 50.400 Km
Pada tahap awal, kebutuhan dana tambahan dipenuhi melalui suntikan modal dari Mansour atau yang dikenal sebagai owner equity. Namun, mekanisme tersebut kemudian dinilai tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Komisi menyatakan “Klub menyadari bahwa [hal ini] bukanlah model yang berkelanjutan”. Karena modal pemilik tidak diperhitungkan dalam aturan financial fair play, City kemudian “perlu mengembangkan operasi komersialnya”.
Salah satu langkah yang ditempuh klub adalah “mencari kesepakatan sponsor bernilai tinggi di Uni Emirat Arab secara umum dan di Abu Dhabi secara khusus”.
Dari skema tersebut kemudian muncul apa yang disebut komisi sebagai “Disguised Funding Scheme” (DFS) atau skema pendanaan terselubung.
Komisi Temukan Skema Pendanaan Terselubung
Menurut komisi, nilai dari sponsor konvensional tidak akan cukup untuk membiayai ambisi City sekaligus menjaga klub agar tidak mengalami kerugian finansial. Karena itu, klub menggunakan mekanisme pendanaan yang berbeda.
“Klub akan membuat perjanjian sponsor dengan sponsor-sponsor Abu Dhabi yang mencantumkan [biaya] substansial jauh di atas nilai pasar yang wajar. Namun, sponsor tidak berkewajiban membayar biaya sponsor yang tercatat tersebut, dan tidak akan melakukannya,” demikian penjelasan komisi.
Dalam praktiknya, para sponsor hanya membayar sebagian kecil dari nilai yang tercantum dalam kontrak. Komisi menyebut pembayaran tersebut sebagai “base sum”.
Sementara itu, sisa nilai kontrak atau “tagged sum” dibayarkan oleh Mansour atau setidaknya perusahaan yang dibentuk untuk mengendalikan City, Abu Dhabi United Group (ADUG).
Komisi menyatakan DFS memungkinkan City melaporkan bahwa “pendapatan komersialnya dari perjanjian sponsor Abu Dhabi (dan dengan demikian pendapatannya secara umum) jauh, jauh lebih besar daripada kenyataannya”.
Skema tersebut juga dinilai memungkinkan klub “menyembunyikan dari pihak ketiga besarnya kontribusi modal yang sebenarnya diberikan ADUG kepada klub”.
Atas dasar temuan itu, komisi menyimpulkan, “Masing-masing perjanjian sponsor Abu Dhabi tersebut adalah sebuah kepalsuan.”
City sebelumnya membantah tuduhan tersebut. Klub berargumen bahwa seluruh dana memang dibayarkan oleh para sponsor. Namun, City menyatakan para sponsor dari waktu ke waktu membutuhkan bantuan keuangan dari pemerintah Abu Dhabi dan kantor putra mahkota untuk memenuhi kewajiban sponsorship mereka.
Dengan argumen tersebut, City menyatakan klub tidak terlibat meskipun pemerintah Abu Dhabi memberikan dana kepada perusahaan-perusahaan sponsor.
Besarnya dana yang dipersoalkan juga menjadi perhatian utama. Selama sembilan musim yang diperiksa, mulai 2009-10 hingga 2017-18, City mencatat pendapatan sponsor dari perusahaan berbasis Abu Dhabi sebesar 949,94 juta poundsterling.
Baca Juga : Ukraina Dicurigai Ungkap Tawanan Korut Demi Senjata
Namun, hanya 119,25 juta poundsterling yang benar-benar dibayarkan sebagai “base fee”. Sementara itu, 830,69 juta poundsterling lainnya merupakan “tagged sums” yang dibayarkan ADUG kepada klub.
Sejumlah perkiraan menyebut dana 830 juta poundsterling tersebut setara dengan sekitar 30 persen pendapatan City selama periode yang diperiksa. Jumlah itu bahkan lebih besar daripada total pendapatan sebagian besar klub rival City di Premier League.
Nilai “tagged sums” juga meningkat secara signifikan setiap musim. Pada 2009-10, ADUG tercatat membayar 22,5 juta poundsterling. Jumlah tersebut kemudian meningkat hingga mencapai 134,73 juta poundsterling pada 2017-18, angka tertinggi selama periode penyelidikan.
Temuan Pendanaan Berdampak ke Tuduhan Lain
Temuan mengenai skema pendanaan tersebut kemudian berkaitan dengan tuduhan lain yang dihadapi City.
Komisi membagi dakwaan menjadi empat kelompok. Setelah kelompok pertama, yang menyangkut penyampaian informasi keuangan secara akurat, dinyatakan terbukti, temuan tersebut berdampak pada kelompok dakwaan berikutnya.
Kelompok kedua dan ketiga berkaitan dengan kewajiban City mematuhi aturan keuangan UEFA dan Premier League. Setelah “tagged sums” dikeluarkan dari laporan keuangan, komisi menyatakan City tidak memenuhi kedua aturan tersebut “di setiap musim” yang termasuk dalam dakwaan.
Informasi keuangan yang dinilai tidak akurat juga membuat City melanggar kelompok dakwaan keempat, yang berkaitan dengan “kewajiban untuk bekerja sama” dengan Premier League.
Komisi kemudian menemukan persoalan lain dalam proses penyelidikan. City disebut telah “melakukan upaya terkoordinasi untuk menghentikan dan menggagalkan penyelidikan Premier League” serta “mereka-reka” penjelasan mengenai DFS setelah kejadian untuk mengaburkan dan menyembunyikan fakta yang sebenarnya.
Kesaksian sejumlah saksi yang dihadirkan City dalam persidangan juga menjadi sorotan komisi.
“Kesaksian yang diberikan oleh sejumlah saksi fakta penting yang dihadirkan untuk memberikan keterangan atas nama klub adalah palsu dalam sejumlah hal penting,” tulis komisi.
Komisi menilai sebagian kesaksian tersebut diberikan secara sengaja.
“Beberapa dari saksi fakta tersebut memberikan kesaksian dalam persidangan yang mereka tahu tidak benar dan karena itu mereka telah berlaku tidak jujur,” demikian bunyi putusan.
Putusan itu juga menyebut bahwa jika City dinyatakan bersalah, Premier League sebelumnya telah mempertahankan hak untuk menantang “tindakan tambahan dan mungkin lebih serius dalam hal tidak bekerja sama” terkait perilaku klub selama proses penyelidikan.
City Juga Terbukti Melanggar Aturan Lain
Selain persoalan sponsorship, City dinyatakan bersalah atas beberapa pelanggaran lain yang lebih kecil.
Komisi menemukan adanya pembayaran lebih dari 15 juta poundsterling kepada tiga mantan karyawan yang tidak dicatat dalam kontrak kerja, tetapi disalurkan melalui perjanjian konsultasi. Mereka dipahami termasuk Roberto Mancini dan Yaya Touré.
Komisi juga menyatakan skema yang dikenal sebagai “Fordham arrangement” sebagai bentuk kepalsuan lainnya. Melalui skema tersebut, City menjual hak citra pemain kepada pihak ketiga yang menurut komisi “pada kenyataannya tidak lebih dari kedok bagi ADUG”.
Satu-satunya tuduhan yang tidak terbukti berkaitan dengan salah satu bagian dari kewajiban City untuk bertindak “dengan itikad baik sepenuhnya” terhadap Premier League.
Proses hukum antara City dan Premier League berlangsung sengit. Komisi menggambarkan perkara tersebut sebagai kasus yang “diperdebatkan dengan sangat keras” oleh kedua pihak.
City sebelumnya sempat berusaha menolak penyelidikan Premier League, keputusan liga untuk mendakwa klub, hingga keputusan membawa perkara tersebut ke persidangan.
Putusan akhirnya dipublikasikan setelah salah satu pihak gagal mempertahankan kerahasiaannya.
“Proses ini sepanjang waktu berlangsung dengan pertarungan yang sangat sengit di kedua belah pihak,” kata komisi.
“Kami sama sekali tidak bermaksud menjadikannya sebagai kritik terhadap salah satu pihak; ini hanyalah fakta. Tidak ada satu pun batu yang tidak dibalik.”
Baca Juga : MBZ dan Netanyahu Bertemu 6 Jam, UEA Buka Suara
Besarnya perkara tersebut juga membuat proses hukum berlangsung sangat lama. Putusan baru diterbitkan lebih dari dua tahun setelah persidangan dimulai.
Komisi menyebut bukti yang diajukan mencapai “ribuan halaman, ribuan halaman”, sedangkan kumpulan dokumen utama mencapai “puluhan ribu” halaman. Indeks dokumen yang digunakan dalam persidangan bahkan mencapai 1.000 halaman.
“Kami membutuhkan waktu jauh lebih lama daripada yang kami inginkan, dan jauh lebih lama daripada yang kami perkirakan ketika persidangan berakhir, untuk menghasilkan keputusan kami,” tulis komisi. “Hal itu patut disesalkan.”
Perkara tersebut belum sepenuhnya selesai. Manchester City disebut berencana mengajukan banding atas putusan itu sebelum Jumat. Sementara itu, komisi independen masih akan bersidang untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada klub.
City tetap membantah telah melakukan pelanggaran dan menyatakan akan mengajukan banding. Klub menilai putusan tersebut mengandung “kesalahan material yang jelas, baik dalam hukum, prinsip maupun fakta, dan karena itu tidak dapat dipercaya”.
CEO Manchester City Ferran Soriano juga menyampaikan sikap klub melalui video yang ditujukan kepada para karyawan. Ia menyebut putusan bersalah tersebut didasarkan pada “teori konspirasi Premier League”.
