Agustus 31, 2026

Insentif Dapur MBG Rp6 Juta per Hari Bakal Diubah, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan perubahan skema insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selama ini, setiap dapur MBG mendapatkan insentif sebesar Rp6 juta per hari. Namun, ke depan besaran insentif tersebut akan disesuaikan agar lebih tepat sasaran.

“Dia bilang akan diubah. Tanya ke BGN,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026).

Purbaya mengatakan, perubahan tersebut dilakukan agar pemberian insentif tidak lagi menggunakan skema yang sama untuk seluruh SPPG, melainkan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing dapur.

“Dia bilang akan diubah supaya tepat sasaran,” tutur Purbaya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji skema insentif baru yang lebih adil. Menurutnya, tidak semua SPPG memiliki kondisi operasional yang sama sehingga pemberian insentif dengan nominal seragam dinilai kurang tepat.

“Kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama. Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok disamaratakan Rp 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan,” ujar Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026) malam.

Agustina mengatakan, perubahan skema insentif tersebut juga akan berdampak pada perhitungan waktu balik modal bagi pengelola SPPG.

Dengan skema lama, setiap dapur diperkirakan dapat mengembalikan modal dalam waktu sekitar dua tahun. Perhitungan tersebut menggunakan asumsi investasi pembangunan satu SPPG sebesar Rp3,5 miliar dan operasional selama 313 hari dalam setahun.

“Rp6 juta per hari, harinya saja diubah dengan dua kali SK, yang terakhir tuh 313. Artinya, hitungannya, Rp6 juta per hari dikali 313 (hari) itu Rp1,87 miliar. Akhirnya kalau dia investasi Rp3,5 miliar mendirikan satu SPPG, dua tahun kan selesai tuh investasinya itu sudah balik,” lanjut Agustina.

Selain perubahan insentif, BGN juga melakukan evaluasi terhadap lokasi pembangunan dapur MBG. Pemerintah ingin memastikan keberadaan SPPG lebih berorientasi pada wilayah yang benar-benar membutuhkan program tersebut.

Menurut Agustina, selama ini penentuan lokasi SPPG lebih banyak berdasarkan keberadaan sekolah dan jumlah calon penerima manfaat, tanpa mempertimbangkan kondisi khusus seperti wilayah dengan tingkat stunting tinggi atau kebutuhan sosial tertentu.

“Jadi, katakanlah untuk mendirikan SPPG, kan tahu ya ceritanya ya tentang SPPG? Semua siapa yang punya titik, kemudian daftar titik, ah lalu di situlah calon mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ‘ini daerah stunting bukan sih?’, daerah yang apa perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu? Nggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya,” papar Agustina.

Pemerintah berharap penyesuaian skema insentif dan evaluasi lokasi SPPG dapat membuat pelaksanaan program MBG berjalan lebih efektif serta memastikan anggaran digunakan sesuai sasaran.