Erdogan Desak Hak Veto PBB Dihapus, Ini Alasannya
Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu usulan utamanya adalah menghapus hak veto yang dimiliki negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Erdogan menilai mekanisme veto yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dunia modern.
“Penghapusan hak istimewa veto harus menjadi titik awal sekaligus tujuan strategis utama dari setiap reformasi yang berarti,” tulis Erdogan dalam artikel yang diterbitkan Bloomberg, Selasa (22/9/2026).
Baca Juga : Negara yang Melayani Maskapai Iran Terancam Diputus Akses Dolar?
Menurut Erdogan, sejumlah krisis yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa persoalan global tidak semestinya hanya bergantung pada keputusan segelintir negara.
Ia menyinggung berbagai peristiwa, mulai dari pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok hingga konflik regional yang terjadi di sejumlah kawasan.
Erdogan menilai struktur Dewan Keamanan PBB saat ini masih menggambarkan konfigurasi hubungan internasional yang terbentuk setelah Perang Dunia II.
Sebagaimana dilansir Antara, Erdogan juga menolak gagasan yang hanya menambah jumlah anggota tetap Dewan Keamanan sebagai solusi reformasi.
Menurutnya, langkah tersebut tidak akan mengatasi persoalan konsentrasi kekuasaan. Sebaliknya, penambahan anggota tetap dinilai justru berpotensi memperluas sistem hak istimewa yang sudah berjalan.
Erdogan mengusulkan agar sistem keanggotaan tetap di Dewan Keamanan PBB dihapuskan.
Sebagai gantinya, seluruh anggota Dewan Keamanan menurut Erdogan seharusnya dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk menjalankan mandat dalam periode tertentu.
Baca Juga : Kepuasan pada Trump Turun Jadi 32%, Terendah?
Negara yang ingin kembali memperoleh posisi di Dewan Keamanan setelah masa jabatannya berakhir juga harus kembali mendapatkan dukungan mayoritas negara anggota melalui mekanisme pemilihan.
Selain perubahan sistem keanggotaan, Erdogan menyerukan pembentukan koalisi luas di Majelis Umum PBB. Koalisi tersebut diharapkan berlandaskan prinsip bahwa tidak ada satu negara pun yang memiliki kemampuan untuk secara permanen menghalangi kehendak komunitas internasional.
Erdogan juga mendorong adanya keseimbangan kembali antara Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Bersamaan dengan itu, ia meminta kewenangan Majelis Umum diperkuat dalam sistem pengambilan keputusan organisasi internasional tersebut.
