Trump Sebut Kuba Bakal Runtuh, China Bela Havana

Pemerintah China menyatakan akan mendukung Kuba dalam mempertahankan kedaulatan dan menghadapi campur tangan asing setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Havana berada di ambang keruntuhan.

Mengutip Russia Today, Selasa (29/9/2026), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun menyampaikan komitmen tersebut pada Senin, bertepatan dengan peringatan 66 tahun hubungan diplomatik China dan Kuba.

“China akan mendukung Kuba dalam menjaga kedaulatan nasionalnya dan menempuh jalur pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasionalnya,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Trump dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB pekan lalu menggambarkan Kuba sebagai negara yang gagal dan menyerukan perubahan mendasar di negara tersebut.

Trump juga menuduh Kuba menjadi tempat berlindung bagi musuh-musuh asing AS.

Baca Juga: Bos IMF Peringatkan “Winter Is Coming”, Ekonomi Dunia Tertekan

Kuba Hadapi Krisis Ekonomi dan Tekanan AS

Kuba saat ini menghadapi krisis ekonomi yang disebut sebagai salah satu yang terburuk dalam beberapa dekade terakhir, ditandai dengan kelangkaan bahan bakar dan makanan, pemadaman listrik berkepanjangan, serta infrastruktur energi yang menua.

Kondisi tersebut semakin memburuk setelah pasokan minyak dari Venezuela dan Meksiko, yang menyumbang sekitar 86 persen impor minyak mentah Kuba pada tahun lalu, terhenti.

Pengiriman minyak dari Venezuela dilaporkan berhenti setelah operasi militer AS menggulingkan Presiden Nicolas Maduro pada Januari, sementara Meksiko menghentikan pasokannya akibat ancaman tarif dari Washington.

Tekanan terhadap Kuba semakin meningkat setelah Trump kembali menjabat dan pada Januari 2026 mengeluarkan perintah eksekutif yang menyatakan kebijakan Havana sebagai ancaman luar biasa bagi keamanan nasional AS.

Washington juga menuduh Kuba bersekutu dengan Rusia, China, Iran, Hamas, dan Hizbullah, serta menyatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk menangkal ancaman sekaligus mendorong demokrasi dan kebebasan ekonomi.

Kuba membantah tuduhan tersebut dan mengecam kebijakan AS sebagai perang ekonomi multidimensi serta blokade energi untuk memaksakan perubahan politik.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez dalam Sidang Majelis Umum PBB pada Sabtu menyamakan kebijakan sanksi Washington dengan blokade laut.

“Ini adalah tindakan perang,” tegasnya.

Baca Juga: Trump Bantah Beri Keringanan Sanksi untuk Iran: Hoaks

China dan Rusia Dukung Kuba

China menyatakan dukungannya terhadap Kuba sebagai bagian dari kebijakan luar negeri yang menekankan kedaulatan nasional, penolakan terhadap campur tangan asing, serta pembentukan tatanan multipolar bagi negara berkembang.

Wakil Presiden China Han Zheng dalam Sidang Umum PBB juga mendesak negara-negara terkait menghentikan ancaman kekerasan terhadap Kuba.

“Segera berhenti menggunakan ancaman kekerasan terhadap Kuba,” paparnya.

“Cabut sepenuhnya blokade dan sanksi.”

China juga telah memberikan bantuan pangan darurat, restrukturisasi utang, serta pembiayaan dan peralatan tenaga surya kepada Kuba.

Bantuan tersebut disebut berkontribusi terhadap peningkatan bauran listrik terbarukan Kuba dari 2 persen pada Januari 2025 menjadi 21,4 persen pada September 2026.

Sebagai imbalannya, Kuba menjadi salah satu mitra politik China di Amerika Latin dan bergabung dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative sejak 2018.

Kuba juga diketahui mendukung posisi Beijing dalam sejumlah isu seperti Taiwan, Hong Kong, dan Xinjiang.

Selain China, Kuba mendapat dukungan dari sejumlah negara lain, termasuk Rusia yang mempertahankan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Havana.

Rusia dilaporkan mengirim kapal tanker berisi 730.000 barel minyak mentah ke Kuba pada akhir Maret dan menjadi salah satu sumber utama pasokan minyak negara tersebut pada tahun ini.

Rusia juga menyalurkan bantuan pangan senilai 18 juta dollar AS atau sekitar Rp320,4 miliar melalui PBB sepanjang 2018-2025 serta mengalokasikan tambahan 2 juta dollar AS atau sekitar Rp35,6 miliar untuk tahun ini.

“Situasi kemanusiaan di Kuba sangat putus asa,” tutur Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

“Washington harus mencabut pembatasan terhadap negara tersebut dan menghapusnya dari daftar negara sponsor terorisme.”