Sugiono Dilantik Jadi Menko PMK, Posisi Menlu Digantikan
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Sugiono sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sejak 21 Oktober 2024. Hampir dua tahun memimpin Kementerian Luar Negeri (Kemlu), ia kemudian dipercaya menempati posisi sebagai Menko PMK dalam pemerintahan Prabowo.
Dalam prosesi pelantikan, Sugiono mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Sugiono saat mengucapkan sumpah jabatan.
Baca Juga : PM Inggris Buka Opsi Negaranya Kembali ke Uni Eropa
Selama memimpin Kemlu, Sugiono tercatat terlibat dalam upaya pemulangan lebih dari 27 ribu WNI yang berada dalam kondisi terancam di berbagai negara.
Jumlah tersebut mencakup sekitar 1.200 WNI yang terjerat kasus online scam di Myanmar. Selain itu, terdapat sembilan aktivis Global Sumud Flotilla 2.0 yang ditangkap Israel serta lebih dari 8.000 WNI dari Kamboja.
Kemlu juga melakukan pemulangan sejumlah WNI yang terdampak konflik di Iran.
Di tingkat multilateral, Indonesia dipercaya menjadi Presiden Dewan HAM PBB pada 2026. Posisi tersebut menjadi yang pertama kalinya diperoleh Indonesia dalam sejarah.
Indonesia juga terpilih sebagai anggota United Nations Board of Auditors untuk periode 2026-2032. Sebelumnya, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025.
Baca Juga : Iran Bantah Tudingan IRGC Dibalik Kemenangan Militer Houthi
Pada September 2026, Sugiono mewakili Prabowo dalam Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan posisi Indonesia mengenai Palestina, multilateralisme, reformasi PBB, hingga ketahanan kawasan.
Selama Sugiono menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Kemlu turut aktif dalam berbagai kerja sama dan kesepakatan perdagangan internasional.
Beberapa di antaranya adalah Indonesia-European Union CEPA, Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Chile CEPA, dan Indonesia-Eurasian Economic Union FTA.
Selain itu, Indonesia juga menjalin sejumlah perjanjian perdagangan preferensial dengan Iran, Mauritius, dan Tunisia.
