Pejabat AS Nilai Invasi China ke Taiwan Makin Kecil

Presiden China, Xi Jinping, sebelumnya disebut telah menginstruksikan militernya untuk memiliki kesiapan pada 2027 jika sewaktu-waktu diperlukan operasi untuk merebut Taiwan. Namun, sejumlah pejabat Amerika Serikat (AS) kini menilai kemungkinan invasi China sebelum 2028 semakin kecil.

Penilaian tersebut antara lain didasarkan pada terhambatnya kesiapan militer China akibat kampanye antikorupsi Partai Komunis China (PKC), serta keinginan Beijing untuk melihat hasil pemilu Taiwan pada 2028.

Menurut dua pejabat AS yang masih aktif, seorang mantan pejabat AS, dan seorang sumber lain yang mengetahui persoalan tersebut, sejumlah pejabat China berharap pemilu Taiwan menghasilkan pemerintahan yang lebih terbuka terhadap upaya membawa Taiwan berada di bawah kendali Beijing.

Para sumber tersebut mengatakan Beijing kemungkinan akan semakin mempertimbangkan penggunaan kekuatan militer pada 2028 dan setelahnya apabila Partai Progresif Demokratik (DPP) Taiwan kembali memenangkan pemilu untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Pertimbangan itu dinilai semakin kuat jika Presiden Taiwan Lai Ching-te kembali terpilih.

Baca Juga : Rangkap Jabatan, Bahlil Buka Suara Usai Dilantik

“Jika itu terjadi, saya pikir 2028 akan menjadi tahun yang cukup menegangkan,” kata salah satu pejabat AS, dilansir Reuters, Kamis (1/10/2026). Seperti sumber lainnya, pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim.

Lai, yang mulai menjabat dua tahun lalu, bersama DPP yang berkuasa mengusung identitas Taiwan yang terpisah dari China. Posisi tersebut kerap mendapat penolakan dari Beijing yang menganggap Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China.

Taiwan sendiri dengan tegas menolak klaim tersebut dan menyatakan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan mereka.

Target 2027 Bukan Tenggat Invasi

Penilaian terbaru tersebut menjadi pembaruan terhadap pemahaman para pejabat AS selama bertahun-tahun mengenai target kesiapan militer China pada 2027.

Selama ini, Xi Jinping disebut menginginkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memiliki kesiapan untuk kemungkinan merebut Taiwan dengan kekuatan pada 2027. Tahun tersebut bertepatan dengan peringatan 100 tahun berdirinya PLA China.

China tidak pernah menutup kemungkinan menggunakan kekuatan untuk membawa Taiwan berada di bawah kendalinya. Namun, Beijing juga belum pernah secara terbuka mengonfirmasi adanya perintah untuk mencapai kesiapan militer pada 2027.

Pentagon menolak memberikan komentar mengenai penilaian para pejabat AS tersebut. Kedutaan Besar China di AS dan kantor perwakilan Taiwan di Washington juga belum segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Dalam pidatonya pekan ini, Xi kembali menyinggung Taiwan dan berbicara mengenai upaya mendorong perkembangan hubungan lintas Selat Taiwan secara damai untuk mencapai “reunifikasi”.

Sejumlah analis selama ini menilai target 2027 lebih berkaitan dengan kesiapan militer China daripada tenggat waktu untuk melancarkan invasi. Target tersebut juga selama bertahun-tahun menjadi salah satu dasar munculnya rasa urgensi di sejumlah pemerintahan AS dalam menghadapi China di kawasan Asia-Pasifik.

Komunitas intelijen AS sebelumnya juga mengisyaratkan bahwa China masih berhati-hati. Dalam penilaian ancaman tahunan pada Maret, intelijen AS menyatakan China setidaknya saat itu tidak memiliki rencana untuk menginvasi Taiwan pada tahun berikutnya.

Penilaian tersebut juga menyebut Beijing masih lebih memilih mendapatkan kendali atas Taiwan tanpa menggunakan kekuatan apabila memungkinkan.

Pemilu AS 2028 Ikut Jadi Pertimbangan?

AS merupakan pendukung internasional sekaligus pemasok senjata utama bagi Taiwan, meski kedua pihak tidak memiliki hubungan diplomatik resmi.

Para pejabat AS memiliki penilaian berbeda mengenai sejauh mana Beijing akan menjadikan pemilu presiden AS 2028 sebagai indikator dalam menentukan langkah militernya.

Tiga sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan China kemungkinan juga ingin melihat hasil pemilu AS, terutama di tengah meningkatnya keengganan sebagian pemilih Amerika terhadap keterlibatan militer AS di luar negeri.

Namun, pejabat AS pertama mengatakan Beijing memandang Partai Demokrat dan Partai Republik pada dasarnya memiliki posisi yang sejalan mengenai Taiwan.

Menurutnya, China mungkin memiliki kandidat atau hasil pemilu tertentu yang lebih disukai dalam pemilu AS 2028. Meski demikian, ia menilai faktor tersebut tidak akan menjadi penentu utama seperti yang mungkin terjadi 15 tahun lalu.

“Tetapi menurut saya, hal itu tidak akan menjadi faktor penentu seperti yang mungkin terjadi 15 tahun lalu,” kata pejabat tersebut.

Presiden AS Donald Trump selama masa kepresidenannya juga pernah mengecilkan kemungkinan China menginvasi Taiwan. Tahun lalu, Trump bahkan mengatakan Xi Jinping telah memberitahunya bahwa China tidak akan menginvasi Taiwan selama dirinya masih menjabat.

Trump memberikan pernyataan terbatas mengenai Taiwan setelah menjamu Xi Jinping di Washington pekan lalu. Ia hanya mengatakan isu Taiwan sempat dibahas dalam pertemuan tersebut dan Xi memahami posisi AS.

China menyebut Taiwan sebagai isu yang berkaitan dengan kedaulatan serta integritas teritorialnya. Beijing juga menyerukan agar AS menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan.

Sejak kunjungannya ke Beijing pada Mei lalu, Trump menunda persetujuan paket senjata baru untuk Taiwan senilai sekitar USD14 miliar dan menyebutnya sebagai “alat tawar-menawar”.

Selama bertahun-tahun, strategi AS berfokus pada mempersenjatai Taiwan agar mampu menahan pasukan China dalam waktu yang cukup bagi AS dan negara-negara lain untuk memberikan bantuan.

Kampanye Antikorupsi Hambat Kesiapan Militer China

Para pejabat AS mengatakan Xi Jinping tidak mencabut target agar PLA memiliki kemampuan untuk merebut Taiwan dengan kekuatan militer pada tahun depan.

Namun, menurut sumber-sumber AS, perkembangan militer China tidak mencapai tingkat yang kemungkinan telah direncanakan tahun lalu. Salah satu faktor yang disebut berpengaruh adalah dampak kampanye antikorupsi di China.

Sejak berkuasa pada 2012, Xi Jinping menjalankan kampanye pemberantasan korupsi dan penegakan disiplin dalam skala besar. Jutaan orang di dalam birokrasi China telah diselidiki, sementara sejumlah pejabat senior partai, pemerintah, dan militer terseret penyelidikan hingga dicopot dari jabatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, PLA juga menjadi salah satu sasaran kampanye tersebut.

Baca Juga : Iran Terima Respon AS Terkait Akhiri Perang

Serangkaian penyelidikan dan pencopotan pejabat membuat hanya dua pejabat aktif yang tersisa dalam Komisi Militer Pusat yang sebelumnya beranggotakan tujuh orang, termasuk Xi Jinping yang menjabat sebagai ketuanya.

China Disebut Ingin Perang Berlangsung Singkat

Menurut pejabat AS tersebut, latihan militer China pada tahun lalu berlangsung dalam skala lebih kecil dan tidak terlalu mengancam dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Meskipun aktivitas latihan kembali meningkat pada tahun ini, pejabat tersebut mengisyaratkan bahwa kalangan militer China masih belum puas dengan tingkat kesiapan mereka.

China juga diyakini mengambil pelajaran dari perang di Iran dan Ukraina, terutama mengenai pentingnya bergerak cepat setelah invasi dimulai serta menghindari konflik yang berlangsung dalam waktu panjang.

Pejabat tersebut menilai masih banyak persiapan yang perlu dilakukan China sebelum mencapai kesiapan penuh.

“Masih terlalu banyak bagian yang belum sepenuhnya siap untuk operasi militer yang kemungkinan menjadi operasi paling sulit yang pernah dilakukan militer mana pun sejak invasi Sekutu ke Normandia,” kata pejabat tersebut.