Macron Ancam Larang Demonstrasi, Prancis Waspadai Kerusuhan
Prancis bersiap menghadapi potensi gelombang kerusuhan baru setelah Presiden Emmanuel Macron mengumumkan rencana untuk melarang demonstrasi tertentu. Ia menilai aksi yang berujung pada kerusuhan dan penjarahan di sejumlah wilayah pada akhir pekan sebelumnya tidak dapat dibenarkan.
“Sabtu lalu, terjadi tindakan politis yang bersifat menghasut oleh kelompok-kelompok kiri radikal yang bertujuan meruntuhkan Republik,” kata Macron pada Kamis (22/10/2026), seperti dikutip Reuters.
Pernyataan itu disampaikan setelah Macron mengadakan pertemuan dengan para kepala intelijen dan sejumlah menteri senior. Ia menjelaskan bahwa demonstrasi yang diselenggarakan kelompok seperti serikat pekerja masih dapat berlangsung, tetapi rute aksi bisa diubah untuk melindungi tempat usaha dari potensi kerusakan.
Pemerintah Prancis Pertimbangkan Sanksi Lebih Keras
Pemerintah Prancis juga mempertimbangkan sejumlah langkah tegas terhadap orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan.
Baca Juga : Instalasi Trump di Balik Jeruji Besi Jadi Tontonan Warga Iran
Menteri Kehakiman Gérald Darmanin mengusulkan penangguhan hak pilih bagi pelanggar larangan demonstrasi. Ia juga mendorong pembatasan akses media sosial bagi pihak yang terlibat dalam kekerasan, penjarahan, atau serangan terhadap polisi.
Menjelang akhir pekan, sejumlah kota mulai memperketat pengamanan. Pemerintah daerah Marseille dan Lyon telah melarang demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu. Sementara itu, serikat mahasiswa UNEF dan gerakan Rompi Kuning dilaporkan tengah merencanakan aksi.
Di Paris, sejumlah pemilik toko memasang papan pelindung pada etalase untuk mengantisipasi kerusakan. Perusahaan barang mewah Hermès juga meningkatkan pengamanan di gerai-gerainya.
Kerusuhan Prancis Picu Kekhawatiran Bentrokan Baru
Ketegangan ini menyusul kerusuhan pada 17 Oktober yang disebut sebagai salah satu gejolak perkotaan terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.
Dua orang telah ditangkap terkait kasus pembakaran balai kota di Limoges. Meski malam ketiga penerapan jam malam lokal di wilayah terdampak berlangsung tanpa insiden besar, aparat keamanan tetap bersiap menghadapi kemungkinan bentrokan baru.
Kerusuhan tersebut terjadi di tengah meningkatnya kemarahan masyarakat akibat tekanan biaya hidup, kenaikan biaya energi, serta kekhawatiran terhadap penurunan kualitas layanan publik.
Baca Juga : Utusan AS Temui Putin Bahas Akhir Perang dengan Ukraina
Kondisi ini turut memperuncing persaingan politik di Prancis. Pemerintah menuding kelompok kiri radikal sebagai pihak yang memicu kekacauan, sementara aksi protes juga melibatkan serikat pekerja dan kelompok mahasiswa.
Ketidakpastian Politik Tekan Pasar Keuangan Prancis
Dampak ketegangan politik turut dirasakan di pasar keuangan. Premi risiko utang pemerintah Prancis dibandingkan obligasi Jerman dilaporkan mencapai level tertinggi dalam 15 tahun pada Kamis.
Pada saat yang sama, imbal hasil obligasi pemerintah Prancis bertenor 10 tahun menyentuh 5,14%, level tertinggi sejak Juli 2002.
Perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya perhatian pelaku pasar terhadap risiko yang berkaitan dengan ketidakpastian politik dan kondisi sosial di Prancis. Di tengah ancaman demonstrasi lanjutan, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga keamanan sekaligus merespons keluhan masyarakat terkait biaya hidup dan layanan publik.
