Dijanjikan Gaji Rp 50 Juta, Puluhan WNI Justru Direkrut Jadi Tentara Rusia

Puluhan warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus tawaran pekerjaan di Rusia.

Mereka awalnya dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar sebagai juru masak, pengemudi, petugas keamanan, hingga pekerja logistik.

Namun, setelah tiba di Rusia, para korban justru diarahkan untuk menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran dan dikirim ke medan perang Rusia-Ukraina.

Berdasarkan penyelidikan Kepolisian RI, total korban dalam kasus ini mencapai 58 orang dari lima laporan polisi.

Para korban dijanjikan bonus penandatanganan kontrak sebesar 35.000 dollar AS atau sekitar Rp 620 juta serta gaji bulanan 3.000 dollar AS atau setara Rp 50 juta.

Dikutip dari Antara, Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka.

Dua di antaranya merupakan warga negara Rusia dan satu orang berkewarganegaraan Ukraina.

Baca Juga: Saudi Cegat Rudal Houthi yang Disebut Mengarah ke Madinah

Dijanjikan Gaji Besar, WNI Justru Dikirim ke Medan Perang

Modus perekrutan korban dilakukan secara daring melalui media sosial dan formulir pendaftaran online.

Para perekrut menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji menggiurkan dan bonus besar kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.

Sejumlah posisi yang ditawarkan antara lain juru masak, pengemudi, petugas keamanan, pekerja logistik, hingga tenaga pembangunan infrastruktur pertahanan.

Setelah melamar, calon pekerja akan dihubungi dan dijemput oleh perantara untuk menjalani proses keberangkatan.

Namun, setelah tiba di Rusia, mereka justru diarahkan menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran, menjalani pelatihan militer, hingga berpotensi diterjunkan ke wilayah konflik bersenjata.

Para korban yang berubah pikiran dan ingin kembali ke Indonesia juga harus menanggung sendiri biaya kepulangannya.

Sedikitnya dua WNI dilaporkan tewas dalam pertempuran Rusia-Ukraina.

Salah satunya Muhammad Taufiq (48), warga asal Surabaya yang bertugas sebagai penembak senapan mesin.

Ia dilaporkan menjalani pelatihan sekitar 1,5 minggu sebelum tewas dalam pertempuran pertamanya ketika pasukan Rusia berupaya bergerak maju di wilayah Donetsk.

Korban lainnya, Rendi Apriyanto (29), disebut bertugas di bagian logistik.

Ia dilaporkan tewas bersama tujuh orang lainnya setelah rombongan mereka terkena serangan pesawat nirawak Ukraina.

Sementara itu, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (FISU) pada akhir Agustus mengungkap sedikitnya delapan WNI diduga telah direkrut ke dalam barisan militer Rusia.

Dalam keterangannya, FISU menyebut para WNI tersebut dijadikan sebagai “cannon fodder”, yakni orang-orang yang dikorbankan di garis depan pertempuran.

“Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina telah memperoleh dokumen tentang setidaknya 8 warga negara Indonesia yang direkrut ke dalam barisan tentara pendudukan RF,” tulis FISU dalam laman resminya.

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan telah mengambil langkah diplomatik untuk menangani persoalan tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskwa sedang melakukan pendalaman dan verifikasi terkait informasi WNI yang meninggal saat menjalani dinas militer di Rusia.

“Kementerian Luar Negeri RI mencermati informasi yang beredar tentang seorang WNI yang disebut meninggal dalam dinas militer di Rusia. KBRI Moskwa tengah melakukan pendalaman dan verifikasi, termasuk terkait identitas dan status yang bersangkutan,” kata Yvonne pada akhir Oktober.

Ia menambahkan, pemerintah Indonesia telah meminta Rusia memastikan tidak ada praktik perekrutan WNI ke dalam militer melalui jalur yang melanggar hukum.

“Pemerintah RI telah menyampaikan permintaan resmi melalui jalur diplomatik kepada Pemerintah Rusia agar mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan WNI tidak direkrut ke dalam militer maupun formasi lainnya terkait militer di Rusia melalui jalur apa pun, termasuk praktik yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Yvonne.

Baca Juga: Kalah Telak di Pemilu Sela, Trump Didesak Ubah Kebijakan

Perekrutan Tentara Bayaran Rusia Juga Menyasar Negara Lain

Kasus perekrutan WNI untuk dijadikan tentara bayaran Rusia ternyata bukan satu-satunya kasus yang terjadi.

Modus serupa juga ditemukan di Kenya, Afrika Timur. Sejumlah pria di negara tersebut dijanjikan pekerjaan di Rusia, tetapi justru berakhir di garis depan perang.

Pada Februari 2026, kepolisian Kenya menangkap seorang terduga perekrut yang diduga telah menipu 25 warga negaranya dengan tawaran pekerjaan palsu.

Menurut laporan Amnesty International pada September 2026, kasus serupa juga ditemukan di Brasil, Kolombia, Somalia, Afrika Selatan, dan Sri Lanka.

Organisasi hak asasi manusia tersebut mendokumentasikan sejumlah kasus ketika warga setempat direkrut sebagai sopir, juru masak, atau petugas keamanan, tetapi kemudian dikirim ke barak militer Rusia.

Sementara itu, penyelidikan internasional yang dilakukan organisasi hak asasi manusia FIDH menemukan adanya sistem perekrutan global yang dilaporkan telah menjangkau 27.000 orang dari lebih dari 130 negara.

Di Indonesia, Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang mencurigakan.

Dalam keterangannya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026), ia juga meminta masyarakat berani melaporkan dugaan perdagangan orang kepada aparat penegak hukum.

Masyarakat diingatkan untuk tidak mudah menyerahkan dokumen pribadi, seperti paspor dan KTP, kepada perekrut yang tidak jelas identitas maupun legalitasnya.