Netanyahu Terancam, Oposisi Israel Siapkan 3 Langkah Politik

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berpotensi menghadapi tantangan politik setelah parlemen baru atau Knesset mulai menjalankan tugasnya pada Selasa (10/11/2026). Kendati masih berstatus sebagai perdana menteri sementara, Netanyahu kini harus menghadapi susunan parlemen yang memberikan ruang lebih besar bagi kelompok oposisi untuk menentang kebijakannya.

Mengutip laporan kantor berita AFP, komposisi Knesset yang baru memungkinkan kubu oposisi mengambil sejumlah langkah politik untuk membatasi ruang gerak Netanyahu, bahkan sebelum pemerintahan baru resmi dibentuk.

Perubahan kekuatan politik tersebut terlihat dari perolehan kursi kelompok pendukung Netanyahu yang kini hanya mencapai 53 kursi. Jumlah itu berkurang cukup jauh dibandingkan periode sebelumnya yang berhasil mengamankan 68 kursi.

Baca Juga : Emisi CO2 Global Turun, Perang Iran Jadi Pemicunya

Di sisi lain, kelompok oposisi utama pimpinan mantan kepala militer Gadi Eisenkot berhasil memperoleh 48 kursi. Sementara itu, sebanyak 19 anggota parlemen dari partai-partai mayoritas Arab turut memperkuat komposisi kelompok yang menentang Netanyahu dan pemerintahan sayap kanannya.

Sebelumnya, Presiden Israel Isaac Herzog telah menunjuk Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru pada Minggu (8/11/2026). Namun, upaya tersebut menghadapi kendala karena belum ada satu pun kubu politik yang memiliki dukungan mayoritas di parlemen.

Walaupun kabinet baru belum terbentuk, Knesset tetap mempunyai kewenangan untuk menjalankan fungsi legislatif dan mengambil keputusan politik. Pakar politik Israel Democracy Institute, Assaf Shapira, menegaskan bahwa situasi tersebut tidak mengurangi kekuasaan parlemen.

Setidaknya terdapat tiga langkah yang bisa ditempuh parlemen baru dan berpotensi memberikan tekanan politik terhadap Netanyahu.

1. Membentuk Komisi Penyelidikan Serangan Hamas 7 Oktober

Salah satu agenda yang berpeluang segera dibahas Knesset adalah pembentukan komisi penyelidikan untuk mengusut kegagalan Israel dalam mengantisipasi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Serangan tersebut tercatat sebagai salah satu peristiwa paling mematikan dalam sejarah Israel. Namun, sampai sekarang Netanyahu belum mengakui tanggung jawab atas kegagalan pemerintahannya dalam mencegah serangan tersebut.

Selama ini, pemerintahan Netanyahu menolak pembentukan komisi penyelidikan nasional independen yang mempunyai kewenangan luas untuk memeriksa berbagai aspek kegagalan keamanan tersebut.

Sebagai alternatif, Netanyahu lebih mendukung pemeriksaan yang dilakukan oleh badan atau pihak yang ditunjuk melalui pertimbangan politik.

Shapira menjelaskan bahwa Knesset sebenarnya dapat membentuk komite khusus untuk menyelidiki peristiwa 7 Oktober tanpa harus menunggu pemerintahan baru terbentuk. Temuan dari komite tersebut nantinya bisa menjadi bahan bagi komisi penyelidikan yang dibentuk pada tahap berikutnya.

Sementara itu, Gadi Eisenkot telah memasukkan pembentukan komisi penyelidikan sebagai salah satu agenda prioritasnya setelah pemilu. Jika terealisasi, penyelidikan tersebut dapat membuka pemeriksaan lebih luas mengenai tanggung jawab pemerintah Israel atas kegagalan keamanan sebelum serangan Hamas berlangsung.

2. Mencabut Undang-Undang Warisan Pemerintahan Netanyahu

Selain penyelidikan serangan Hamas, parlemen baru juga berpeluang membatalkan sejumlah regulasi kontroversial yang sebelumnya disahkan ketika Netanyahu memimpin pemerintahan.

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah perombakan sistem peradilan atau judicial overhaul yang selama ini diperjuangkan Netanyahu.

Baca Juga : Iran Ancam Serangan Balasan ke AS, Pamerkan Kota Rudal Bawah Tanah

Rencana perubahan tersebut sempat memicu demonstrasi besar-besaran di Israel. Kelompok liberal menilai kebijakan itu berisiko mengurangi independensi lembaga peradilan sekaligus melemahkan sistem demokrasi negara tersebut.

Melalui komposisi parlemen yang baru, anggota oposisi dapat mengupayakan pencabutan aturan yang membatasi kewenangan Mahkamah Agung Israel. Selain itu, ketentuan yang mempermudah pemberhentian jaksa agung juga berpotensi kembali ditinjau.

Tidak hanya itu, pengecualian kewajiban wajib militer bagi kelompok Yahudi ultra-Ortodoks turut menjadi salah satu regulasi yang dapat dibatalkan.

Selama ini, kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Israel. Terlebih, militer sedang menghadapi kebutuhan personel di tengah berbagai konflik yang berlangsung.

Di sisi lain, partai-partai ultra-Ortodoks juga belum sepenuhnya puas dengan aturan yang berlaku karena menginginkan pengecualian wajib militer dalam cakupan lebih luas. Kondisi ini membuat dukungan kelompok tersebut menjadi bagian dari dinamika perebutan kekuatan politik di parlemen.

Menurut Shapira, pencabutan undang-undang peninggalan pemerintahan Netanyahu relatif tidak rumit. Parlemen hanya perlu mengadakan pemungutan suara untuk membatalkan aturan yang berlaku dan mengembalikan ketentuan sebelumnya.

Meski begitu, proses merumuskan hingga mengesahkan regulasi pengganti diperkirakan membutuhkan waktu beberapa pekan. Hal ini karena kelompok oposisi perlu menyatukan berbagai kepentingan dan menentukan prioritas kebijakan yang akan mereka dorong.

3. Mengganti Ketua Knesset yang Berpihak kepada Netanyahu

Langkah politik lainnya yang berpotensi menjadi pertarungan awal di parlemen baru adalah pemilihan ketua Knesset. Posisi tersebut saat ini ditempati Amir Ohana, politikus Partai Likud yang dikenal dekat dengan Netanyahu.

Mengacu pada aturan parlemen Israel, pemilihan ketua Knesset dapat dilaksanakan sejak sidang pertama. Proses tersebut juga harus diselesaikan sebelum pemerintahan baru resmi dilantik.

Namun, muncul perbedaan pandangan mengenai waktu yang tepat untuk menyelenggarakan pemilihan tersebut.

Baca Juga : 19 Politikus Arab Dilantik di Israel, Posisi Netanyahu Terancam

Pada Kamis (5/11/2026), tiga partai yang tergabung dalam blok Eisenkot mengirimkan surat kepada Ohana. Mereka meminta agar pemilihan ketua parlemen yang baru dilaksanakan dalam sidang pembukaan Knesset.

Shapira menilai usulan tersebut sejalan dengan praktik yang selama ini lebih umum diterapkan dalam pemilihan pimpinan parlemen.

Sebaliknya, Ohana berpandangan bahwa pemilihan ketua Knesset biasanya baru dilakukan ketika pemerintahan baru akan dilantik.

Di tengah perbedaan tersebut, tokoh oposisi Naftali Bennett menyatakan kelompoknya akan segera mengambil langkah untuk menguasai parlemen dan menjalankan agenda politik mereka.

“Kami akan mengambil alih kendali Knesset secepat mungkin,” kata Bennett.