Demokrat Kuasai Kongres AS, Apa yang Bisa Dilakukan terhadap Trump?

Partai Demokrat akan menguasai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat Amerika Serikat (AS) mulai Januari 2027 setelah meraih kemenangan dalam pemilu sela pada Selasa (3/11/2026).

Kemenangan tersebut memberi Demokrat kekuatan lebih besar untuk mengawasi pemerintahan Presiden Donald Trump, mendorong agenda legislatif, hingga menghambat sejumlah kebijakan Gedung Putih.

Namun, kendali atas Kongres tidak berarti Demokrat dapat menjalankan seluruh agendanya dengan mudah.

Trump masih memiliki hak veto terhadap sebagian besar rancangan undang-undang yang disahkan Kongres.

“Hari ini dimulailah kebangkitan besar Amerika,” ujar pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, dikutip dari BBC pada Kamis (5/11/2026).

Baca Juga: Saudi Cegat Rudal Houthi yang Disebut Mengarah ke Madinah

Senator Demokrat Chris Coons mengingatkan partainya agar tidak menganggap kemenangan tersebut sebagai mandat penuh dari masyarakat.

Menurut dia, tingkat ketidakpuasan publik terhadap politik AS masih tinggi sehingga Demokrat harus membuktikan kemampuannya dalam menjawab persoalan masyarakat.

“Kita perlu membuktikan bahwa kita mampu menyelesaikan berbagai hal, serta benar-benar memberikan jawaban atas kekhawatiran dan pertanyaan masyarakat terutama mengenai upah rendah dan kenaikan biaya hidup,” terang dia.

Demokrat Bisa Perketat Pengawasan dan Menghambat Kebijakan Trump

Salah satu kekuatan terbesar Demokrat setelah menguasai Kongres adalah kewenangan untuk menyelidiki pemerintahan melalui berbagai komite di DPR dan Senat.

Anggota DPR dari California, Robert Garcia, yang akan memimpin komite pengawasan DPR, telah memberi sinyal bahwa pemerintahan Trump akan menghadapi pemeriksaan lebih ketat.

“Siapkan pengacara,” ujarnya saat kemenangan Demokrat mulai terlihat.

Garcia menyebut keluarga Trump, dugaan korupsi korporasi, tindakan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), serta penanganan berkas kasus Epstein sebagai sejumlah isu yang berpotensi diperiksa.

Selain melakukan investigasi, Demokrat di Senat dapat menghambat nominasi anggota kabinet maupun hakim yang diajukan Trump.

Jika terdapat kursi kosong di Mahkamah Agung AS, misalnya, mayoritas Demokrat dapat menolak calon pilihan Trump atau mendorong presiden mengajukan kandidat yang lebih moderat.

DPR juga memiliki kewenangan untuk memulai proses pemakzulan presiden.

Trump pernah dua kali dimakzulkan pada masa jabatan pertamanya, tetapi dibebaskan oleh Senat.

Upaya mencopot Trump kali ini pun tetap sulit karena dibutuhkan dukungan dua pertiga anggota Senat atau 67 suara untuk menjatuhkan vonis.

Jeffries sejauh ini belum memastikan apakah Demokrat akan kembali menempuh langkah pemakzulan.

“Kami sudah menegaskan. Kami tidak menutup kemungkinan apa pun. Dan kami juga tidak mengesampingkan apa pun,” ujarnya kepada CNN pada Agustus.

Baca Juga: Dua Tanker Terbakar di Selat Hormuz, Iran Sebut Kena Ranjau

Veto Trump dan Perpecahan Internal Jadi Hambatan Demokrat

Meski menguasai DPR dan Senat, Demokrat akan menghadapi tantangan besar dalam menjalankan agenda legislatif karena Gedung Putih masih dikuasai Partai Republik.

Mayoritas di kedua kamar Kongres memungkinkan Demokrat mengesahkan rancangan undang-undang.

Namun, Trump dapat menggunakan hak veto untuk menggagalkan kebijakan tersebut.

Untuk membatalkan veto presiden, Kongres membutuhkan dukungan dua pertiga suara di DPR dan Senat.

Jumlah tersebut tidak dapat dipenuhi Demokrat sendirian tanpa dukungan dari anggota Partai Republik.

“Jika Anda merasa proses legislasi sudah sulit pada periode Kongres sebelumnya saat Partai Republik memegang kendali penuh, maka situasi ke depan akan jauh lebih rumit,” kata profesor urusan legislatif George Washington University, Casey Burgat.

Trump sempat menunjukkan kemungkinan untuk berkompromi dengan Demokrat.

“Kami akan bekerja sama dengan Partai Demokrat, dan kami menantikan untuk bekerja sama dengan mereka. Kami mungkin akan menemukan jalan tengah,” ujarnya kepada New York Times.

Namun, beberapa menit kemudian, Trump mengunggah foto topi kampanye merah bertuliskan “VETO” di Truth Social.

Di sisi lain, Demokrat juga harus mengatasi perbedaan pandangan di internal partai.

Jeffries mengatakan salah satu prioritas Demokrat adalah membatalkan pemotongan anggaran Medicaid dan memperluas kredit pajak dalam Undang-Undang Perawatan Terjangkau atau Obamacare.

“Kami berkomitmen sebagai prioritas utama sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat untuk membalikkan pemotongan Medicaid ini dan memperluas kredit pajak Undang-Undang Perawatan Terjangkau,” katanya.

Namun, kesepakatan mengenai isu lain, seperti regulasi kecerdasan buatan (AI), bantuan militer kepada Israel, dan perang dengan Iran, diperkirakan lebih sulit dicapai.

Perbedaan sikap mengenai Israel juga terlihat di internal Demokrat.

Senator baru dari Michigan, Abdul El-Sayed, bersama sejumlah anggota DPR, menyatakan dukungan terhadap pembatasan bantuan AS kepada Israel.

Demokrat juga berpotensi kesulitan membatasi kebijakan luar negeri Trump.

Sebelum pemilu sela, DPR dan Senat telah meloloskan resolusi untuk menghentikan permusuhan dengan Iran.

Namun, langkah tersebut pada praktiknya diabaikan oleh pemerintahan Trump.

Peneliti Brookings Institution, Scott Anderson, mengatakan kewenangan Kongres untuk memaksa presiden menghentikan perang masih menjadi persoalan hukum yang belum memiliki kepastian.

“Kongres dapat mencoba mengajukan perkara ini, dan memaksa pengadilan untuk memberi tahu kami,” jelas dia.