Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres kepada Prabowo

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Gibran menyampaikan keinginan tersebut dalam pertemuan dengan Prabowo di Istana pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas dinamika politik yang berkembang terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran.

“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga: FBI Selidiki Dugaan Hubungan Jensen Huang dan Mata-Mata China

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjut Prasetyo.

Prasetyo menegaskan, Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut.

Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam pertemuan itu.

Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” ujar Prasetyo.

Niat pengunduran diri Gibran muncul di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik dokumen pendidikannya.

Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi sebelumnya telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Desakan itu muncul setelah MA dan MK mengeluarkan putusan terkait dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Juga: Dewan Perdamaian Kritik Israel soal Bantuan Gaza

Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah.

Putusan tersebut berkaitan dengan temuan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran ketika menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.

DPR kemudian merespons perkembangan tersebut dengan mendorong penggunaan HMP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Sebelumnya, Gibran juga telah menanggapi polemik dokumen pendidikannya tersebut.

Ia menyatakan, dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi apabila tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.

“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10/2026).

Hingga kini, pernyataan yang disampaikan Istana tersebut merupakan niat pengunduran diri, bukan pengumuman bahwa Gibran telah resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden