Demokrat Kuasai Kongres AS, Ini Batas Kekuasaan Mereka

Partai Demokrat berhasil meraih kemenangan besar dalam pemilu sela Amerika Serikat (AS) 2026 dan akan menguasai DPR serta Senat mulai Januari mendatang.

Hasil tersebut memberi Demokrat peluang lebih besar untuk mengawasi pemerintahan Presiden Donald Trump dan memperjuangkan sejumlah agenda politik mereka.

Namun, kemenangan itu tidak otomatis membuat seluruh janji kampanye bisa diwujudkan karena Trump masih memiliki kewenangan untuk menolak rancangan undang-undang.

Demokrat juga harus menghadapi perbedaan pandangan di internal partai serta kemungkinan kebuntuan politik dengan Partai Republik.

Pemimpin Demokrat di DPR AS, Hakeem Jeffries, menyambut hasil pemilu tersebut dengan optimistis.

“Hari ini menandai dimulainya kebangkitan besar Amerika,” kata Jeffries.

Meski demikian, tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa kemenangan tersebut dapat menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

Senator AS Chris Coons mengingatkan bahwa Partai Demokrat masih memiliki pekerjaan besar untuk mendapatkan kembali kepercayaan pemilih.

“Kami harus membuktikan bahwa kami mampu menyelesaikan pekerjaan, benar-benar memberikan jawaban atas kekhawatiran dan pertanyaan mereka, terutama yang berkaitan dengan upah yang rendah dan meningkatnya biaya hidup,” ujarnya kepada BBC.

Baca Juga: Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres kepada Prabowo

Demokrat Bisa Awasi Pemerintahan Trump

Salah satu kewenangan penting yang akan dimiliki Demokrat adalah memperkuat pengawasan terhadap pemerintahan Trump melalui komite-komite di DPR dan Senat.

Anggota DPR dari California, Robert Garcia, yang akan memimpin komite pengawasan, menyatakan bahwa pihaknya akan menyelidiki sejumlah dugaan pelanggaran yang melibatkan pemerintah dan orang-orang terdekat Trump.

“Siapkan pengacara Anda,” kata Garcia dalam sebuah pernyataan setelah hasil pemilu dipastikan.

Sejumlah isu yang berpotensi menjadi sasaran penyelidikan antara lain dugaan konflik kepentingan keluarga Trump, korupsi korporasi, penyalahgunaan wewenang oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Badan Penegakan Hukum Imigrasi dan Bea Cukai (ICE).

Penanganan pemerintah terhadap dokumen-dokumen terkait Jeffrey Epstein juga masuk dalam daftar isu yang disoroti Garcia.

Selain pengawasan, Demokrat di Senat memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak calon pejabat kabinet dan hakim yang diajukan presiden.

Kewenangan tersebut dapat digunakan untuk menghalangi calon yang diajukan Trump, termasuk jika terjadi kekosongan jabatan di Mahkamah Agung AS.

Demokrat juga memiliki kewenangan untuk memulai proses pemakzulan presiden melalui DPR.

Namun, upaya memberhentikan Trump tidak mudah karena keputusan tersebut harus mendapat dukungan sedikitnya dua pertiga anggota Senat atau 67 suara.

Demokrat belum tentu mampu memenuhi ambang batas tersebut meskipun menguasai kedua kamar Kongres.

Di internal partai, langkah pemakzulan juga masih menjadi perdebatan karena upaya serupa pada 2019 justru memperkuat narasi Trump bahwa dirinya menjadi korban persekusi politik.

Jeffries sendiri belum memberikan kepastian mengenai kemungkinan tersebut.

“Kami telah menjelaskan posisi kami: Kami belum memutuskan untuk menempuh langkah itu,” kata Jeffries kepada CNN pada Agustus lalu.

“Tetapi kami juga tidak menutup kemungkinan tersebut.”

Trump Masih Bisa Menghambat RUU Demokrat

Meski menguasai DPR dan Senat, Demokrat tetap menghadapi keterbatasan dalam menjalankan agenda legislasi.

Sebagian besar rancangan undang-undang di AS harus mendapat tanda tangan presiden agar berlaku sebagai hukum.

Trump memiliki kewenangan untuk memveto rancangan undang-undang yang tidak sesuai dengan pandangannya.

Kongres memang dapat membatalkan veto presiden, tetapi langkah tersebut membutuhkan dukungan mayoritas super di kedua kamar yang belum dimiliki Demokrat.

Profesor urusan legislatif di George Washington University, Casey Burgat, menilai kondisi tersebut berpotensi membuat proses legislasi semakin sulit.

“Jika Anda menganggap proses legislasi sulit pada Kongres sebelumnya ketika Partai Republik menguasai pemerintahan secara terpadu, situasinya akan menjadi jauh lebih rumit,” kata Burgat.

Trump sempat menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dengan Demokrat setelah sejumlah kandidat Partai Republik kalah dalam pemilihan Senat.

“Kami akan bekerja sama dengan Demokrat, dan kami menantikan kerja sama dengan mereka. Mungkin kami akan menemukan jalan keluar bersama,” katanya kepada The New York Times.

Namun, tidak lama setelah pernyataan tersebut, Trump mengunggah foto topi kampanyenya di Truth Social dengan tulisan “VETO”.

Perbedaan sikap itu dapat menggambarkan hubungan antara Gedung Putih dan Kongres selama dua tahun mendatang.

Demokrat juga harus mengatasi perbedaan pandangan di internal partai, terutama mengenai kebijakan luar negeri dan bantuan militer AS kepada Israel.

Beberapa anggota Demokrat terpilih, termasuk Abdul El Sayed dari Michigan, menyatakan dukungan terhadap pembatasan bantuan militer untuk Israel.

Namun, usulan tersebut berpotensi menghadapi hambatan dari pimpinan partai sendiri.

Di sisi lain, Demokrat ingin memulihkan pemangkasan anggaran program kesehatan yang sebelumnya dilakukan Partai Republik, termasuk Medicaid dan pasar asuransi kesehatan Obamacare.

“Kami berkomitmen menjadikan pembatalan pemotongan anggaran Medicaid dan perpanjangan kredit pajak dalam Affordable Care Act sebagai prioritas utama Demokrat di DPR,” kata Jeffries dalam sebuah acara pekerja kesehatan pada September lalu.

Baca Juga: Dewan Perdamaian Kritik Israel soal Bantuan Gaza

Agenda lain seperti pengendalian biaya hidup, regulasi industri kecerdasan buatan (AI), serta pembatasan keterlibatan AS dalam perang dengan Iran juga berpotensi sulit disepakati.

Partai Republik diperkirakan tidak memiliki banyak insentif untuk mendukung agenda Demokrat menjelang pemilihan presiden 2028.

Keterbatasan kekuasaan Kongres juga terlihat dalam upaya membatasi kebijakan luar negeri Trump.

Pada Juni lalu, DPR dan Senat AS mengesahkan resolusi yang menyerukan penghentian permusuhan dengan Iran.

Namun, resolusi tersebut tidak banyak mengubah kebijakan pemerintah karena Gedung Putih menilai Trump memiliki kewenangan luas untuk melanjutkan perang.

Peneliti senior kebijakan publik di Brookings Institution, Scott Anderson, mengatakan kewenangan Kongres untuk memaksa presiden mengubah kebijakannya masih menjadi persoalan hukum yang belum jelas.

“Kongres dapat mencoba membawa persoalan ini ke jalur hukum dan meminta pengadilan memberikan kejelasan,” katanya.

Dengan demikian, kemenangan dalam pemilu sela memberi Demokrat kendali lebih besar atas Kongres, tetapi tidak menghilangkan kewenangan presiden maupun tantangan politik dalam menjalankan agenda mereka.