Projo Sebut Gibran Mundur, DPR Siapkan Pemakzulan
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (12/11/2026). Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut disebut mengakhiri masa tugasnya setelah hampir 25 bulan atau sekitar dua tahun menjabat sebagai RI-2.
“Mas Gibran sudah mengundurkan diri,” kata Budi Arie yang dikenal sebagai pimpinan kelompok relawan pendukung Jokowi tersebut.
Keputusan Gibran untuk melepas jabatan wakil presiden disebut terjadi setelah polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA miliknya berujung pada proses hukum di pengadilan.
Baca Juga : Gibran Ungkapkan Niatan Mundur dari Posisi Wapres
Persoalan tersebut sebelumnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti maupun keberadaan fisik ijazah yang dapat menunjukkan bahwa Gibran telah menuntaskan pendidikan SMA atau jenjang yang sederajat.
Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung (MA) melalui perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. Majelis hakim kasasi menyatakan surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Dengan demikian, surat yang sebelumnya digunakan untuk menyatakan penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA atau sederajat dinyatakan tidak berlaku.
Sebelum kabar pengunduran diri ini mencuat, Gibran dikabarkan kembali menemui Presiden Prabowo Subianto untuk berpamitan sekaligus menyampaikan kembali keputusannya melepas jabatan wakil presiden.
Baca Juga : Ini Kronologi Gibran Sampaikan Siap Mundur dari Wapres
Meski demikian, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai waktu maupun mekanisme pengumuman resmi pengunduran diri tersebut. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan terperinci dari Gibran maupun pihak Istana mengenai kabar yang disampaikan Budi Arie.
Di tengah perkembangan tersebut, sebanyak 120 anggota DPR juga telah memulai inisiatif pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah untuk memproses pemakzulan Gibran.
Pimpinan DPR bahkan telah menjadwalkan rapat paripurna guna membahas usulan HMP tersebut pada Kamis, sekitar pukul 10.00 WIB.
