Yusril Soroti Nasib Gibran Usai Putusan MA, Mundur?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan persoalan serius. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Yusril menegaskan, putusan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final sehingga tidak bisa lagi dipersoalkan melalui mekanisme hukum biasa. Meski demikian, keputusan kedua lembaga tersebut tidak otomatis membuat Gibran kehilangan jabatannya sebagai wakil presiden.

Gibran sendiri menyatakan akan terus memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Dia mengaku mendapat sejumlah arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan keduanya pada Selasa (10/11).

Salah satu arahan tersebut berkaitan dengan langkah Gibran menghadapi persoalan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prabowo menyarankan agar Gibran membawa seluruh dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Baca Juga : Prabowo Minta Indonesia Bersiap, Peringatkan Perubahan Dunia

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai dengan S-1,” kata Gibran, dilansir dari Antara, Selasa (10/11).

Selain itu, Gibran berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA. Dia juga menyampaikan penghargaan terhadap berbagai aspirasi, kritik, serta masukan masyarakat mengenai persoalan dokumen pendidikannya.

“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” tuturnya.

Sementara itu, Yusril menjelaskan bahwa terdapat dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran, yakni Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.

Kedua keputusan tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap persoalan persyaratan pencalonan wakil presiden. Menurut Yusril, putusan MA mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa diubah melalui upaya hukum biasa.

“Keputusan dari MK dan keputusan Mahkamah Agung itu kan final, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi,” ujar Yusril kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11).

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia tersebut menambahkan, pertimbangan dalam putusan MA perlu diperhatikan karena memuat penilaian mengenai pelanggaran administrasi yang dianggap dapat mengancam kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Menurutnya, persoalan ini tidak sebatas menyangkut kepentingan pihak-pihak yang berkompetisi dalam pemilu. Lebih jauh, permasalahan tersebut berkaitan dengan kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Yusril pun menilai polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran mempunyai konsekuensi hukum yang tidak sederhana.

“Jadi, masalahnya memang serius kalau kita membaca keputusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga, kalau saya menafsirkan, sepertinya tidak punya pilihan lain apakah berhenti ataukah memang diberhentikan,” katanya.

Meski demikian, Yusril kembali mengingatkan bahwa putusan MA dan MK tidak secara otomatis mengakhiri masa jabatan Gibran. Wakil Presiden masih tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sampai ada mekanisme hukum serta ketatanegaraan yang menyebabkan dirinya berhenti atau diberhentikan.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Penggantian Gibran

Yusril turut memaparkan prosedur yang harus dilalui apabila Gibran memilih mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Menurutnya, keputusan tersebut harus disampaikan melalui surat pernyataan tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Setelah menerima surat tersebut, MPR akan memberitahukan kekosongan jabatan wakil presiden kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden diminta mengusulkan dua nama calon wakil presiden yang memenuhi persyaratan untuk dipilih oleh MPR.

Yusril menjelaskan, ketentuan mengenai pengisian jabatan wakil presiden yang kosong juga diatur dalam konstitusi. MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari sejak menerima surat pemberitahuan dari Presiden untuk menggelar pemilihan wakil presiden pengganti.

“Kalau misalnya tidak menolak, nanti harus ada pernyataan tertulis dari Bapak Wakil Presiden yang disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” jelasnya.

Di luar kemungkinan pengunduran diri, Yusril menyebut DPR juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Salah satu jalur yang dapat digunakan adalah mekanisme Hak Menyatakan Pendapat.

Kendati demikian, dia belum bisa memastikan langkah politik yang nantinya ditempuh DPR ataupun kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari jabatannya.

Yusril Sebut Upaya Gibran ke PTUN Berpotensi Tak Relevan

Yusril juga menyoroti rencana Gibran untuk kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN. Dia berpandangan, langkah tersebut berpotensi tidak memberikan hasil karena materi yang dipersoalkan telah menjadi objek pemeriksaan dan putusan MA.

“Iya, karena mau menjelaskan bagaimana lagi? Tidak ada gunanya. Putusan Mahkamah Agung kan sudah final, karena materinya materi yang sama,” tegasnya.

Menurut Yusril, perkara terkait dokumen pendidikan Gibran telah melewati proses peradilan hingga tingkat kasasi di MA. Kondisi tersebut membuat ruang untuk menempuh langkah hukum lanjutan menjadi terbatas.

Putusan MK sendiri bersifat final dan mengikat. Sementara itu, putusan MA masih memungkinkan adanya upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK).

Namun, Yusril mempertanyakan pihak yang akan mengajukan PK dalam perkara tersebut. Dia menilai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemungkinan tidak akan mengambil langkah itu karena justru berkewajiban menjalankan putusan MA.

Di sisi lain, Gibran juga tidak tercatat sebagai pihak yang mengajukan intervensi dalam perkara yang dilayangkan Subhan Palal.

Baca Juga : Mensesneg Sebut Prabowo Tidak Menolak Niatan Gibran Mundur

“Namun, siapa yang akan mengajukan PK? Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tidak akan mengajukan PK, bahkan akan melaksanakan putusan tersebut. Sementara itu, Wakil Presiden sendiri tidak maju sebagai pihak intervensi dalam perkara yang diajukan Subhan Palal,” ungkap Yusril.

MA Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran

Sebagai informasi, melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal.

Dalam putusan tersebut, MA membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Surat itu sebelumnya menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

MA dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dokumen certificate of attendance, academic records, serta explanation of grades belum cukup untuk membuktikan bahwa Gibran telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

Ketiga dokumen tersebut dinilai hanya menunjukkan informasi mengenai kehadiran dan kegiatan perkuliahan, bukan bukti kelulusan dari suatu jenjang pendidikan.

Selain itu, majelis hakim juga tidak menemukan ijazah maupun sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MA mengabulkan gugatan Subhan Palal secara keseluruhan. MA sekaligus memerintahkan pihak tergugat, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.