Gibran Disebut Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026).
Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang membenarkan kabar pengajuan surat pengunduran diri Gibran.
Baca Juga: Iran Bantah Tuduhan Perancis soal Serangan Siber Freezer Supermarket
“Betul (Gibran mengajukan pengunduran diri ke Presiden),” kata Budi Arie dalam pesan singkat, Rabu (11/11/2026).
Budi Arie mengatakan, Gibran menemui Prabowo secara langsung untuk menyampaikan pengunduran dirinya.
Pertemuan tersebut berlangsung setelah Prabowo tiba di Jakarta pada Rabu sore, seusai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu membahas sejumlah hal, termasuk dinamika yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK (Mahkamah Konstitusi) maupun di MA (Mahkamah Agung),” kata Prasetyo.
Prasetyo juga membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak pengunduran diri Gibran.
Di sisi lain, polemik mengenai keabsahan ijazah Gibran turut bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baca Juga: Trump Bela Jensen Huang di Tengah Skandal Mata-Mata China
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran pada Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan perinciannya, pengusul HMP terdiri dari 14 anggota Fraksi PDI-P, 13 anggota Fraksi Golkar, 69 anggota Fraksi Nasdem, 18 anggota Fraksi PKB, dan 28 anggota Fraksi PKS.
Selain itu, terdapat satu anggota Fraksi PAN, 18 anggota Fraksi Partai Demokrat, serta 11 anggota Fraksi Gerindra yang turut mengajukan hak tersebut.
