Mundur Sebelum Masa Jabatan Berakhir, Gibran Tetap Berhak atas Pensiun Wapres
Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden ke-14 RI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Meski mengakhiri masa jabatannya lebih awal dari periode 2024–2029, Gibran tetap berhak menerima pensiun beserta sejumlah fasilitas sebagai mantan wakil presiden.
Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Baca Juga : Resmi! Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR
Dalam penjelasan Pasal 6 UU tersebut, setiap pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat. Status itu hanya dapat dikecualikan apabila MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat melalui ketetapannya.
Besaran Pensiun Gibran sebagai Mantan Wakil Presiden
Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh uang pensiun. Besarannya mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima ketika masih menjabat.
Ketentuan tersebut tercantum dalam ayat 2 Pasal 6 yang berbunyi, “Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir.”
Selain uang pensiun pokok, Gibran juga berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
Mantan wakil presiden itu juga tetap mendapatkan pembiayaan kebutuhan rumah tangga, termasuk penggunaan air, listrik, dan telepon. Biaya pemeliharaan kesehatan bagi dirinya beserta keluarga turut menjadi hak yang dijamin dalam aturan tersebut.
Rumah hingga Kendaraan Negara Masuk Fasilitas Pensiun
UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah fasilitas yang dapat diterima mantan presiden dan wakil presiden. Salah satunya berupa rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Baca Juga : Projo Sebut Gibran Mundur dari Wapres, DPR Siapkan Pemakzulan
Selain tempat tinggal, negara juga menyediakan satu unit kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Pembayaran uang pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden dan wakil presiden mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat berlaku.
Tidak hanya itu, Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 turut memberikan hak kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden untuk memiliki staf yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri.
Dengan demikian, apabila pemberhentian Gibran ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, sejumlah hak keuangan dan fasilitas bagi mantan wakil presiden sebagaimana diatur dalam UU tersebut tetap berlaku.
